Category Archives: Jurnal

Bagaimana Jepang, India dan Malaysia menerapkan program LED di negaranya?

Hampir seluruh negara melakukan penghematan energi dan penurunan emisi karbon melalui penggunaan lampu LED. Pemerintah Jepang, India dan Malaysia melakukannya melalui beberapa tahapan yang terencana, baik dari sisi kebijakan, penetrasi pasar, proyek percontohan, dukungan terhadap industri, serta insentif kepada masyarakat dan industri hulu.

Bagaimana dengan Indonesia? Dengan mengamati pengalaman penerapan di negara tersebut, Gamatrindo tentunya akan menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan rencana kebijakan yang berorientasi penghematan energi yang berwawasan pengembangan industri dalam negeri yang mensejahterakan rakyat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tautan berikut:

http://www.ledinside.com/outlook/2015/10/evaluation_of_led_policies_in_japan_india_and_malaysia

FGD Pokja Industri Aneka dan Elektronika, KEIN di Surabaya.

 

kein-sby

Dalam rangka mengidentifikasi isu-isu strategis industri, maka Pokja Industri Aneka dan Elektronika , Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), pada tanggal 8 Nopember 2016 di hotel Santika, Surabaya, mengundang GAMATRINDO untuk menjadi salah satu narasumber dalam acara FGD.  Acara dibuka oleh Ketua Pokja Industri Aneka dan Elektronika, Sugiarto Alim. Tujuan FGD tersebut adalah menyusun roadmap menuju Indonesia menjadi menjadi negara industri tangguh tahun 2025.

Dirjen ILMATE, Kemenperin, Putu Suryawiryawan, menyampaikan paparan tentang kondisi dan potensi industri lampu nasional. Sebagai turunan UU No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah diterbitkan PP. No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri  Didalam RIPIN tersebut, industri elektronika sebagai salah satu industri prioritas yang diunggulkan.Sesuai dengan perkembangan teknologi LED, yang secara signifikan menggantikan teknologi lampu, maka Putu Suryawiryawan mengingatkan, bahwa untuk mendukung pembangunan industri lampu perlu ada dukungan R&D agar tidak selalu tergantung pihak negara lain. Untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan teknologi. Pada kesempatan tersebut, disampaikan bahwa GAMATRINDO dan B4T Bandung pernah menjajagi kerjasama pembentukan Center Excellence untuk lampu LED.

Terkait dengan standar, maka Dirjen ILMATE menyampaikan agar perlu kehati-hatian dalam penerapannya. Jangan sampai karena industri lokal tidak siap, maka industri dalam negeri yang mampu menerapkan terbatas jumlahnya dibanding produsen asing. Sehingga pada akhirnya pasar lokal dikuasai oleh produk impor.oleh Karena itu diperlukan penyiapan industri dalam negerilebih dahulu,  agar dicapai keseimbangan di pasar lokal,  disebutkan pasang pasar produk lokal sekitar 60%, baru layak untuk diterapkan standar wajib. Tujuannya agar industri dalam negeri tidak mati. Selanjutnya disampaikan pula, bahwa  SNI tidaklah harga mati. Masih bisa dibahas dan didiskusikan sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Dalam penerapan standar bisa juga dikembangkan dengan penerapan Standar Teknis. Yaitu penerapan parameter tertentu yang dapat diterima oleh semua pihak.

Selanjutnya untuk membendung banjirnya produk impor, perlu dibuatkan semacam smart regulation. Seperti yang dipraktekkan oleh negara lain, dimana membuat jera eksportir, karena bermacam  persyaratan yang harus dipenuhi sebelum bisa masuk dan keluar pelabuhan..

GAMATRINDO mendapatkan kesempatan terakhir setelah presentasi dari Aperlindo dan wakil dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pada kesempatan itu, GAMATRINDO menyampaikan susunan pengurus 2016-2020 sebagai hasil Musyawarah Anggota tanggal 21 September 2016. Dilanjutkan dengan pemaparan  profil GAMATRINDO, yang mecakup Visi & Misi, keanggotaan, kapasitas produksi dan fasiltas serta investasi serta daya serap tenaga kerja berikuta contoh produk.

Acara dialog dengan KEIN memang sudah wacana sebelumnya dikalangan pengurus GAMATRINDO.. Bahkan sudah disiapkan surat diperuntukkan Ketua KEIN, sebagai tembusan surat yang ditujukan kepada Menteri Perindustrian.

Sesuai dengan tujuan FGD, maka GAMATRINDO menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi.  Diantaranya, bagaimana agar dapat diciptakan iklim  iklim usaha yang kondusif, sehingga industry lokal dengan tenang dapat menjalankan usahanya tanpa harus diganggu berbagai tidakan yang dapat menimbulkan keresahaan dan persaingan tidak sehat. Apa yang dimaksud dengan iklim usaha yang kondusif adalah  ilegal impor dapat diminimalkan, sehingga industry lokal bersaing dengan lampu impor secara sehat. Seperti yang dipraktekkan dinegara lain pengawasan terhadap barang beredar lebih diefektifkan kepada produk impor. Industri lokal yang mempunyai alamat pabrik dan penanggung jawab jelas, pendekatan pembinaan lebih dikedepankan.

Sesuai dengan hasil Executive Summit LED 2015 di Cina, maka secara global industry lampu LED menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan industry lamu LED dari China. Sehingga berkembang terus pembuatan LED chip dan LED package yang semakin efisien. Sebaga dampaknya, ada harga LED package yang harganya mendekati harga materialnya. Demikian pula umur lampu yang semakin panjang sudah dirasakan dampaknya tehadap kapasitas produksi, Karena siklus penggantian lampu jadi lebih panjang. Oleh Karena itu,  GAMATRINDO mempunyai pandangan bahwa lampu LED tidak bisa perlakukan dan disamakan dengan jenis lampu lain.

Pemaparan GAMATRINDO mendapat respon baik dari anggota Pokja, untuk itu perlu lebih didetailkan sehingga dapat diterapkan dengan efektif. GAMATRINDO akan kembali merumuskan aspek aspek yang menjadi prioritas ditangani dan merupakan simpul permasalahan untuk disampaikan kepada KEIN.. GAMATRINDO tidak ingin terjebak pada perdebatan isu standar, tetapi melupakan masalah utama yang harus dibenahi lebih dulu dan serius yaitu iklim usaha yang kondusif. Dengan adanya iklim usaha yang kondusif akan terjadi persaingan sehat. Dan banyak factor yang dapat mempengaruhinya. Terciptanya persaingan sehat, maka industry lampu lokal dapat tumbuh dan berkembang. Penerapan standar menjadi salah satu cara untuk mempertahankan persaingan sehat. Justru akan menjadi penghalang uama pertumbuhan industry. Terlebih apabila penyelundupan.

Oleh Karena itu,  sebagai pembisik Presiden Jokowi, diharapka nKEIN  mampu menyampaikan aspirasi/bisikan yang benar kepada Presiden. Sehingga dengan penuh harapan sebagai mantan pengusaha furniture Presiden Jokowi dapat merasakan suasana bathin para industriawan lampu. Semoga.

SNI milik siapa….

Harapan pemerintah dengan diterbitkannya  Undang-Undang No.20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah sebagai produk hukum yang sangat diperlukan  bagi Pemerintah dalam upaya membina dan memfasilitasi pelaku usaha termasuk UKM. Melalui pengaturan Undang-Undang ini akan meningkatkan mutu produk sehingga mempunyai daya saing yang kuat dan bisa memenangkan dalam persaingan di pasar global. Dan dengan lahirnya Undang-Undang No.20 tahun2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian akan menjadi dasar yang strategis dalam upaya meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum.

Idealisame dibalik penerbitan  Undang-Undang No.20 tahun2014 merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan,  kepastian usaha serta kemampuan inovasi teknologi.  .

Perubahan dalam perdagangan internasional sudah mengarah pada kebutuhan akan standar dan penilaian kesesuaian yang diterima secara global. Maka peran standar di pasar mewujudkan persaingan usaha yang sehat, peningkatan mutu dan daya saing industri dalam negeri

Dalam era perdagangan bebas peran standar dan penilaian kesesuian dituntut tumbuhnya kepercayaan, keterbukaan dan kompetensi dalam penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh badan akreditasi yang kompeten.

Harapan penerapan SNI lampu LHE secara wajib.

Lampu  swabalasat atau dikenal juga sebagai lampu CFL (compact fluorescent lamp) atau yang lebih popular dikenal oleh masyarakat umum sebagai lampu LHE mempunyai acuan standar yaitu SNI 04-6504-2001. Pada tahun 2001 dan atas usulan asosiasi lampu saat itu oleh Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 377/MPP/Kep/11/2001 dan perbarui dengan Peraturan No.442/MPP/Kep/5/2002 tentang penerapan secara wajib SNI 04-6504-2001. Sejak diterbitkannya peraturan tersebut , maka semua lampu yang beredar di pasar dalam negeri harus bertanda SNI 04-6504-2001 dengan harapan-harapan dari industri dalam negeri seperti yang diusulkan oleh pelaku usaha pada saat itu.

Pada awalnya usulan penerapan SNI LHE secara wajib bertujuan untuk menghilangkan beredarnya produk LHE yang abal-abal dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya. Produk ini jelas akan merugikan konsumen dan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dengan industri yang taat aturan.

Dengan adanya persaingan sehat maka diharapkan akan terbentuk iklim usaha yang mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dan investasi tentunya. Ujung-ujungnya penciptaan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Harapan lain adanya penerapan secara waajib SNI lampu LHE adalah agar pasar dalam negeri tidak dikuasai sepenuhnya oleh lampu LHE impor, yang saat itu menguasai pasar domestik hingga 80-90%. Memang harapan ini sejak awal sukar dapat sepenuhnya akan tercapai, karena banyak faktor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhinya. Disamping itu, penerapan wajib tersebut juga diharapkan mampu membendung banjirnya produk impor dari China pada saat keterbukaan pasar dalam negeri dengan adanya penjanjian ACFTA, sesuatu yang diluar kamampuan industri lokal  untuk membendungnya.

Review penerapan SNI lampu LHE secara wajib.

Dari data statistik untuk impor lampu LHE dengan nomor HS. 8539.90.20, pada tahun 2010 impor lampu LHE sebesar USD 1.068.041 dan pada tahun 2011 naik menjadi USD.1.522. 450. Selanjutnya pada tahun 2012 impornya melonjak tinggi menjadi USD 15.072.875 dan terus melojak signifikan  menjadi USD 158.588.201. Mulai tahun 2014 karena kelesuan ekonomi yang dialami oleh Indonesia impor lampu LHE agak menurun, meskipun masih cukup besar  dinikmati oleh industri lampu negara lain dengan impor mencapai USD. 129.992.927.

Jadi harapan agar pasar dalam negeri  tidak akan dibajiri oleh produk impor melalui penerapan standar wajib LHE tidak dirasakan dampaknya, bahkan yang terjadi sebaliknya. Demikian pula kalau dilihat dari negara asal, maka China  sebagai negara asal impor lampu LHE. (dapat dikatakan 100% dari China), sehingga harapan penerapan SNI lampu LHE untuk mengurangi dominasi China , pada kenyataannya dengan adanya ACFTA sejak tahun 2011, China menjadi satu-satunya negara asal impor dengan melonjak signifikan.

Luas bentang wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, memungkin banyaknya pintu masuk atau pelabuhan yang resmi maupun tidak resmi atau yang disebut pelabuhan tikus. Disamping itu, keterbatasan aparat pengawas, maka lampu LHE illegal juga tidak kalah banyak jumlahnya. Berdasarkan pengamatan dan temuan di pasar atau toko  retail di daerah- daerah kecil akan mudah dijumpai produk lampu LHE abal-abal atau tidak sesuai aturan berlaku untuk barang yang beredar dipasar. Produk lampu LHE tidak sesuai SNI terus dapat masuk ke pasar meskipun telah diterbitkan berbagai aturan mulai adanya proses pemeriksaan sebelum dikapalkan (pre-shipment inspection) dan adanya pembatasan pelabuhan tertentu saja yang menjadi pintu masuk impor lampu LHE.

Pada bulan Oktober 2015, Dirjen SPK Kementerian Perdagangan menindak dan menarik produk impor lampu LHE merek Citylamp yang tidak sesuai dengan persyaratan SNI. 04-6504-2001. Adapun produk yang dimusnahkan sebanyak 51.050 buah terdiri dari tipe 2U, 3.750 buah untuk  tipe 3U, dan 5.250 buah untuk spiral. Bahkan pada saat timbul isu adanya razia terhadap semua produk tidak sesuai SNI termasuk produk impor lampu LHE tidak sesuai SNI, maka pada waktu yang sama  di pusat pertokoan besar di Jakarta ditemukan satu unit toko tetap buka, dan  hanya menjual lampu LHE yang tidak mengikukti aturan yang berlaku, seperti tidak memakai tanda SNI, tidak ada label berbahasa Indonesia (masih menggunakan bahasa China) dan tidak ada nomor pendaftaran barang (NPB). Sehingga wajib penggunaan SNI lampu LHE tidak mampu mencegah masuknya barang tidak sesuai SNI secara sembunyi-sembunyi maupun secara terbuka.

Salah satu cara yang diharapkan akan efektif dalam penerapan SNI secara wajib dengan meningkatkan pengawasan barang beredar di pasar. Namun demikian, dalam pengawasan untuk barang impor ada permasalahan dengan lokasi dan alamat gudang dan importirnya yang tidak jelas, sehingga merupakan suatu kesulitan tersendiri bagi petugas. Bagi importir yang nakal dengan mudah menggunakan pola hit and run sehingga menjadi kendala juga bagi petugas, karena dengan mudah mereka menghilangkan jejaknya. Dan diikemudian hari dengan mudahnya mendirikan perusahaan dengan nama lain untuk mengulangi praktek dagang yang tidak lazim. Sementara itu, bagi industri dalam negeri, mempunyai lokasi pabrik yang jelas, sosok penanggungjawabnya jelas, dan karyawannya ada. Ternyata kejelasan keberadaannya dapat menjadi masalah tersendiri juga, sehingga pengawasan yang tanpa ada pembinaan lebih dulu menjadi beban dan trauma dalam melakukan bisnisnya. Sehingga timbul  persepsi negatif terhadap kebijakan penerapan SNI secara wajib. Selanjutnya timbul apatisme dan pesimisme terlebih dahulu kepada setiap kebijakan yang diterbitkan meskipun dilatarbelakangi dengan upaya kearah perbaikan.

Pada akhirnya, tidak tercapainya harapan dengan adanya penerapan SNI lampu LHE dari sekitar 30 pabrik lampu LHE diawal tahun 2008-2009 beberapa pelaku usaha  menutup pabriknya di Indonesia dan beralih profesi sebagai importir, karena sebagai importir mempunyai minimal resiko tetapi maksimal pendapatan. Sehingga pada saat ini, pabrik lampu dalam negeri tinggal kurang dari 15 pabrik yang masih bertahan, dengan tingkat utilisasi kurang dari 15%. Oleh karena itu, perlu adanya review atau kajian lebih lanjut terhadap efektifitas penerapan SNI lampu LHE secara wajib, agar diperoleh simpul permasalahan sebagai masalah utama yang harus jadi prioritas dicarikan solusinya untuk bahan pembelajaran bagi perumusan kebijakan penerapan SNI secara wajib untuk produk lainnya.

Wacana penerapan SNI lampu LED.

Sejak tahun 2010, teknologi lampu LED mulai dikenal oleh industri dalam negeri. Sejak saat itu, pelaku usaha mulai mempelajari karakteristik dari lampu LED. Ada yang mulai mencoba merakitnya di pabrik bekas line produksi lampu LHE, karena mulai dirasakan kelesuan pasar lampu LHE. Lampu LED mempunyai bentuk dan ukuran yang bervariasi. Namun demikian jauh lebih dinamis bentuk dan penggunaannya dibandingkan dengan teknologi sebelumnya.

Prospek lampu LED secara pasti akan menggantikan lampu LHE dan atau jenis lampu lainnya. Saat ini, sudah sangat mudah diperoleh lampu LED dengan berbagai bentuk, harga,dan  mutu. Pabrikan lampu lokal saat ini juga mulai secara terencana menuju ke arah produksi lampu LED. Ada yang sudah sejak  2 tahun lalu mulai melihat  dan  merekayasa produk baru lampu LED serta  membangun supply chain dengan beberapa pabrikan potensial dan sudah mulai menguji coba produknya ke lab uji. Oleh karena itu,  pada saat ini status industry lampu dalam negeri untuk produksi lampu LED masih tergolong sebagai infant industry.

Disisi aspek importasi, sampai  tulisan ini disusun, didalam buku tarif BTKI belum ditetapkan nomor HS untuk lampu LED dan turunannya secara spesifik. Importasi berbagai jenis lampu LED masih menggunakan nomor HS lain. Kepemilikan nomor HS spesifik dari lampu LED akan memberi kemudahaan kepada aparat untuk mengawasi barang masuk dan keluar di pelabuhan. Oleh karenanya, adanya nomor HS yang spesifik untuk semua jenis lampu LED sangat dibutuhkan oleh semua pihak dalam mendukung pembangunan industri lampu LED.

Belajar dari pelaksanaan penerapan SNI lampu LHE, dan selama belum ditemukan faktor-faktor utama yang menyebabkan ketidak efektifknya penerapan wajib SNI lampu LHE, maka wacana penerapan SNI lampu LED menjadi suatu momok dan sebuah ancaman besar bagi kelangsungan hidup industri lampu dalam negeri. Dan persepsi negatif semakin membesar, karena yang mensuarakan paling keras wacana penerapan SNI berbagai jenis lampu LED secara wajib datang bukan dari industri dalam negeri yang sebenarnya.

Mengutip sebagian tujuan penerapan standar didalam Undang-Undang No.20 tahun 2014 antara lain memberi kepastian usaha, meningkatkan daya saing, dan meningkatkan efisiensi produksi. Oleh karena itu,dalam kaidah perumusan kebijakan penerapan SNI secara wajib adalah keharusan memperhatikan secara cermat dan benar kesiapan industri dalam negeri, kesiapan lab uji dalam negeri dan analisis resiko dan manfaatnya. Apabila diperhatikan proses penyusunan SNI, maka semua standar baik standar internasional maupun standar negara lain dan atau hasil penelitian sendiri dapat sebagai acuan dan apabila telah dicapai konsensus dari semua pihak yang harus dilibatkan dalam perumusan naskah SNI, selanjutnya dapat disyahkan oleh BSN.  SNI yang memiliki nomor dari BSN, maka secara syah standar SNI itu milik bangsa Indonesia dan otomatis berlaku secara sukarela.

Pihak yang sangat berkepentingan dengan SNI adalah industri dalam negeri dan lab uji sebagai pendukungnya.Oleh karena itu, regulator harus mendengar suara dari pemilik SNI yang sebenarnya yaitu industri dalam negeri dan lab uji dalam negeriI, bukan regulator mendengar dan cepat merespon terhadap usulan dari industri negara lain melalui agennya. Akan mudah diperhatikan, dan hampir dapat dipastikan bahwa pemilik teknologi sangat berkepentingan kepada bagaimana memperluas pasarnya dan pasar Indonesia salah satu targetnya.  Oleh sebab itu, sudah saatnya semua pihak menunjukkan semangat keberpihakan kepada industri dalam negeri, yang sejak dulu semangat ini hanya menjadi jargon. Industri yang berjaya dinegeri sendiri sudah terbukti dan tidak terbantahkan menjadi tiang utama untuk menjadi negara yang sejajar dengan negara maju lainnya.

Semoga.