SNI luminer menghambat inovasi dan investasi.

Pembukaan launching PT. Qualis Indonesia oleh Benny Sutrisno mewakili Menteri Perindustrian ( JW Marriot Jakarta, 29/11/2017).

Masalah SNI luminer disampaikan oleh pengurus GAMATRINDO pada kesempatan seminar yang diselanggarakan oleh PT. Qualis Indonesia pada tanggal 29 Nopember 2017 di hotel JW Marriot. Seminar tersebut diselenggarakan bersamaan secara resmi peluncuran produk jasa pengujian untuk berbagai produk oleh PT. Qualis Indonesia

Sudah delapan tahun sejak tahun 2009 sampai saat ini (2017), berbagai jenis model dan tipe luminer lampu diperjual-belikan dan beredar dipasar tidak menggunakan tanda SNI. Padahal standar luminer telah diterapkan secara wajib sejak tahun 2009 oleh Peraturan Menteri ESDM no.17 tahun 2009 tentang pemberlakuan SNI mengenai luminer sebagai standar wajib. dan perubahannya  Peraturan Menteri ESDM no. 21  tahun 2012. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal antara lain:

  1. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman pedagang,  produsen maupun kementerian terkait tentang peraturan tersebut;
  2. Terlalu luasnya ruang lingkup jenis luminer yang tercakup dalam peraturan menteri tersebut sehingga membuat bingung semua pihak. Apabila dicermati ruang lingkup SNI luminer, maka semua jenis dan model luminer terkena ketentuan tersebut.
  3. Tidak tersosialisasi dengan baik pada saat perumusan dan penerbitan peraturan tersebut, sehingga semua pihak tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Akibatnya efektiftas peraturan tersebut tidak diperoleh, yang ada hanya timbul kebingungan bagi industri dalam negeri. Sementara dipasar beredar luminer yang tidak menggunakan tanda SNI. Telah terjadi ketidakpastian hukum, dan persaingan usaha yang tidak sehat.

GAMATRINDO perlu mengingatkan kembali kepada semua pihak tentang kaidah  penerapan SNI secara wajib. Yaitu harus memperhatikan ;

  • kesiapan lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji;
  • kesiapan, kebutuhan dan keinginan industri dalam negeri; dan
  • memperhatikan hasil kajian dampak penerapan SNI wajib.

Setiap SNI yang sudah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional, berarti secara resmi berlaku secara sukarela. Dan sejak saat itu, setiap produsen yang sudah mampu, dipersilahkan untuk menggunakan tanda SNI sesuai dengan ketentuannya.

Bagi produsen multinasional yang berbasis di negara lain, melakukan lobby ke Pemerintah untuk menerbitkan peraturan penerapan SNI secara wajib adalah sah saja. Disini tantangan bagi Pemerintah untuk wajib memperhatikan kepentingan industri dalam negeri. Sebaliknya, seandainya kesiapan industri dalam negeri tidak menjadi bagian dari pertimbangan dalam penerapan SNI wajib, maka berarti Pemerintah telah dengan sengaja ingin membinasakan industrinya sendiri. Industri luminer termasuk luminer kerajinan tangan berbasis rumah tangga, berdasarkan peraturan ini diwajibkan mengukuti aturan, tanpa kecuali.

Kadangkala banyak pihak, Kementerian dan Lembaga, dengan atas nama perlindungan konsumen dijadikan dasar penerbitan berbagai kebijakan yang berdampak kepada industri.

Namun demikian kadangkala kebijakan tersebut tidak memperhatikan keberadaan dan kondisi industri dalam negeri. Sudah tidak dapat dibantah, industri yang dituntut untuk menciptakan lapangan pekerjaan, industri dituntut untuk tumbuh agar meningkatkan kemampuan daya beli karyawan dan konsumen, industri dituntut untuk menggerakkan sektor ekonomi lainnya.

Akhirnya sektor  industri juga yang diminta mampu berjaya di negaranya dan global agar dapat menggerakkan ekonomi bangsa, agar negaranya masuk menjadi bangsa yang maju. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila disemua negara maju meskipun menganut keterbukaan ekonomi, akan tetap mempertahan industrinya untuk bertahan dari serbuan barang impor. Berbagai cara dan bentuk kebijakan yang dirasakan aneh oleh kita diterbitkan oleh negara maju, agar lapangan pekerjaan tetap tumbuh dengan mempertahankan industrinya dan mengundang investasi baru. Sementara di Indonesia sangat dirasakan saat ini industri lampu dalam negeri berjuang sendiri agar tetap dapat bertahan. Oleh karena itu, diperlukan keberadaan negara dan Pemerintah bagi industri lampu dalam negeri, kalau masih dianggap industri sebagai pencipta lapangan pekerjaan  dan penggerak  ekonomi bangsa. Semoga.