Pos tarif lampu LED perlu dibedakan dari lampu konvensional.

Rapat pembahasan AHTN 2022 bersama Kementerian Perindustrian di Bogor (5/9/2018)

Pada tanggal 5 September 2018 Kementerian Perindustrian mengudang GAMATRINDO, mewakili industri lampu dalam negeri, untuk membahas perumusan dan penyusunan klasifikasi pos tarif tingkat ASEAN (AHTN) yang akan diberlakukan pada tahun 2022. Sejarahnya harmonisasi pos tarif tingkat ASEAN sudah berlaku sejak tahun 2004. Secara umum klasifikasi pos tarif akan di review setiap lima tahun sekali. Oleh karena itu, sesuai dengan jadwal dari Pemerintah, sejak bulan September 2018 tiap sektor diminta untuk melakukan pembahasan pos tarif yang akan di review. Bahan tersebut akan dibawa wakil Pemerintah untuk pembahasan AHTN pada bulan Desember 2018 sedangkan kick off meeting akan dimulai bulan Oktober 2018.

Jenis usulan oleh sektor industri dapat berupa mempertahankan (retain) pos tarif yang sudah ada dan tetap ada didalam BTKI 2022. Dapat juga membuat pos tarif baru (create). Apabila sudah tidak ada lagi nilai perdagangannya dapat pula menghapus (delete) klasifikasi barang didalam BTKI 2022. Atau dapat juga memodifikasi (modify) dengan merubah uraian barang didalam BTKI 2022. Semua usulan tersebut disertai dengan pertimbangan dalam kaitan Indonesia kepentingan industri dalam negeri.

GAMATRINDO yang mewakili industri lampu dalam negeri menyampaikan usulan agar didalam pos tarif BTKI 2022, sudah dapat dibedakan antara lampu yang menggunakan teknologi LED dan lampu konvensional. Pertimbangannya, bahwa saat ini industri lampu dalam negeri masih dalam tahap pengembangan lampu berbasis teknologi LED masih dalam status infant industry.  Dengan dapat diidentifikasi secara mudah perdagangan semua jenis lampu LED, maka Pemerintah akan secara mudah dapat mengambil kebijakan untuk kepentingan pertumbuhan industri dalam negeri. Saat ini didalam BTKI 2017, pos tarif yang jelas menggunakan istilah LED hanya pada pos tarif HS 8539.50.00 Lampu Light-Emitting Diode, yang dapat ditafsirkan untuk berbagai jenis lampu LED.  Sedangkan pos tarif untuk lampu konvensional sudah terbagi kedalam berbagai pos tarif. Sementara itu, teknologi LED ini sudah  dipakai oleh semua jenis lampu konvensional maupun jenis lampu yang selama ini tidak dapat dibuat seandainya tidak ada teknologi LED. Untuk itu, perlu adanya pembedaan pos tarif lampu yang berbasis LED dan lampu konvensional. Seperti halnya negara-negara lain, maka dalam rangka melindungi industri dalam negerinya maka Pemerintah India membuat pos tarif yang sangat rinci untuk produk tekstil demikian pula Tiongkok membuat pos tarif yang detail untuk produk permesinan. Sehingga apabila dianggap perlu, dapat pula Pemerintah demi kepentingan pertumbuhan industri dalam negeri mengusulkan pos tarif dengan sepuluh digit. Perlu diwaspadai oleh tim perunding, adanya kepentingan negara lain seperti Singapura sebagai negara pedagang pasti menghendaki kebebasan semua barang masuk dengan pos tarif yang sesederhana mungkin. Karena secara ASEAN, Indonesia merupakan pasar besar yang potensial dan kebijakannya mudah dikecoh.

Sebagai tindak lanjut hasil pembahasan tersebut, maka GAMATRINDO telah mengusulkan kepada Direktur Industri Elektronika dan Telematika yang pada intinya dibuatkan pos tarif tersendiri untuk lampu yang berbasis teknologi LED agar dapat dibedakan dan dipantau perdaganganya dengan lampu konvensional. Semuanya dimaksudkan agar Pemerintah dapat cepat dan benar menerapkan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan industri lampu nasional. Semoga.