Category Archives: Berita

Industri Hijau

Undang-undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah disahkan menggantikan Undang-undang No.54 Tahun 2004 tentang Perindustrian, yang sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan pengaruh external yang jauh lebih dinamis. Dalam UU. No.3 tersebut diamanahkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Perindustrian salah satu tujuannya adalah pembangunan industry hijau yang berwawasan lingkungan , dan efisien dalam penggunaan sumberdaya  alam  serta bermanfaat bagi masyarakat. Agar pembangunan industri hijau berkembang terus, maka Kementerian Perindustrian memberikan anugrah kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai  Industri Hijau, yang telah dimulai sejak tahun 2010. Kali ini pemberian penghargaan  diberikan kepada penerima sesuai Peraturan Menteri Perindustrian No, 054/M-IND/Per/2011.

Pada tanggal 25 Pebruari 20115, panitia telah menyelenggarakan launching Penghargaan Industri Hijau Tahun 2015 di lantai 2 Kementerian Perindustrian, yang kali ini dibuka oleh Sekjen Kementrian Perindustrian, selaku Pelaksana Tugas Ka BPPI. Kehadiran GAMATRINDO pada acara tersebut, diwakili oleh pengurus di Jakarta.

Pendaftaran perusahaan sebagai peserta industri hijau dibuka sejak tanggal 25 Pebruari  s/d 25 Maret 2015. Dalam acara tanya jawab, timbul satu pertanyaan yang cukup menarik yaitu perihal manfaat apa yang dapat diterima oleh perusahaan penerima penghargaan sebagai industri hijau. Dalam hal ini Kementerian Perindustrian sedang mendalami kemungkinan adanya pemberian insentif yang menarik bagi perusahaan agar terdorong untuk menjadi industri. Ini tugas kementerian untuk memberikan kebijakan yang juga memberi manfaat bagi pertumbuhan industri nasional di dalam suasana persaingan dan era keterbukaan arus barang dan jasa yang semakin ketat. Setiap kebijakan yang pertama kali  merasakan dampaknya adalah industri dalam negeri, sehingga seyogyanya setiap kebijakan agar dirumuskan mempunyai dampak positif bagi pertumbuhan industri domestik bukan menambah beban.

Mencari Peluang Pasar Pemerintah

Pasar dalam negeri secara umum dapat dibedakan antara (1) pasar yang dapat dikendalikan oleh pemerintah dan (2) pasar yang diluar kendali pemerintah. Pasar yang bisa diakses langsung oleh masyarakat umum adalah pasar yang diluar kendali pemerintah. Masyarakat dan perusahaan swasta secara bebas dapat memilih barang dan menentukan harga sendiri dan bertransaksi secara bebas sesuai kepentingan sendiri. Sementara, belanja barang untuk kebutuhan pemerintah, yang menggunakan anggaran negara, harus mengikuti peraturan pemerintah. Sehingga praktek di negara lain belanja pemerintah mempunyai nilai strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Bahkan belanja pemerintah dapat menjadi basis pembangunan industri dalam negeri, sepanjang kebijakan penggunaan produksi dalam negeri menjadi salah satu syarat utama dalam pelaksanaan belanja pemerintah.

Dasar hukum belanja pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden No.4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dalam era pemerintahan baru Jokowi saat ini,  harapan itu timbul lagi, agar pemerintah berpihak  kepada industri dalam negeri dalam pengadaan barang dan pengerjaan proyek-proyek pemerintah  melalui peningkatan penggunaan produk lokal. Seperti rencana pembangunan satu  juta rumah dan pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW.

Salah satu yang menarik dalam  memberi kemudahan dan mempercepat proses pengadaan,  adalah digalakkan nya lagi penggunaan e-katalog. Hal ini telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP)  di akhir Desember 2014 agar LKPP memperbanyak jumlah produk yang ditayangkan di e-katalog.

Dalam upaya mendukung progam pemerintah dalam pembangunan industri dalam negeri serta menjajagi peluang pasar di pemerintahan, maka pada tanggal 18 Pebruari 2015 pengurus GAMATRINDO yang berada di Jakarta telah melakukan kunjungan ke kantor LKPP untuk konsultasi tentang e-katalog. 

 

 

 

Label Tanda Hemat Energi berlaku wajib 18 Juni 2015

[English are available at the bottom]

 

D-7-Label-CFL-35x35mm-original-e1423442272325Mulai tanggal 18 Juni 2015, Kementerian ESDM akan memberlakukan secara wajib pembubuhan label tanda hemat energi untuk lampu swabalas  atau dikenal dengan lampu hemat energi yang beredar di Indonesia. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 18 tahun 2014 yang ditandatangani pada bulan Juni 2014. Peraturan Menteri ESDM ini menggantikan sebelumnya No. 06 tahun 2011.

Label tanda hemat energi ini wajib dicantumkan pada kemasan produk berupa gambar yang memiliki tanda bintang mulai dari 1-bintang sampai dengan 4-bintang. Semakin banyak bintang menandakan produk semakin Hemat. Label ini akan memberikan informasi dan membantu masyarakan dalam memilih produk yang diinginkan.

Selain itu, produsen lampu sudah harus mempersiapkan produknya agar menyesuaikan dengan regulasi yang baru, seperti melakukan pengujian dan mendaftarkan produknya ke Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

Berita terkait

http://ebtke.esdm.go.id/post/2014/11/13/712/peraturan.label.hemat.energi.lampu.swabalast

 – English –

Energy Efficiency Labeling will be mandatory implemented on June 18, 2015

Starting on June 18, 2015, the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) will impose compulsory the affixing of Energy Efficiency Label for CFL (known as energy saving lamps) available in Indonesia. This policy is in the MEMR Regulation No. 18 year, 2014, signed in June 2014. This Regulation replaces previous MEMR regulation No. 06 in 2011.

This Energy Efficiency label should be stated and shown on the packaging, and it is an image that has an asterisk marks ranging from 1-star to 4-star. More stars indicates the product more energy efficient. This label will provide information and assist the consumer in choosing the desired product.

In addition, the lamp manufacturers have to prepare their products in order to adjust to the new regulations, such as testing and register their products to the Ministry of Energy and Mineral Resources through the Directorate General of Renewable Energy and Energy Conservation.

 

Related news 

http://ebtke.esdm.go.id/post/2014/11/13/712/peraturan.label.hemat.energi.lampu.swabalast