Category Archives: Aktifitas Peningkatan Industri dan SDM

worskshop AHTN 2022 di Bogor.

salahsatu nara sumber sedang presentasi di workshop AHTN 2022, Bogor. (27/06/2019)

Dalam rangka penyusunan usulan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) 2022, Kemenperin mengundang industri elektronika termasuk anggota GAMATRINDO untuk melakukan pembahasan dalam workshop pada tanggal 27 Juni 2019 di Bogor. Acara dibuka oleh wakil dari Dit. Industri Elektronika dan Telematika dengan nara sumber wakil dari Ditjen Bea dan Cukai serta wakil Ditjen. KPAII, Kemenperin.

Harmonized Commodity Description and Coding System yang lebih popular dengan istilah Nomor HS, telah diterapkan sejak tahun 1988. World Customs Organization merupakan badan dunia yang mengendalikan nomor HS tersebut dan telah digunakan oleh 211 negara. Setiap lima tahun sekali selalu dilakukan perbaikan dan untuk HS 2022 merupakan revisi yang ke enam, yang akan diterapkan mulai 1 Jannuari 2022.

Secara global HS terdiri dari 6 digit dan untuk AHTN dikembangkan menjadi 8 digit.  Selanjutnya oleh Indonesia akan dituangkan kedalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Terkait dengan program AHTN 2022 ini,  GAMATRINDO pada tanggal 6 September 2018 telah berkirim surat kepada Direktur Industri Elektronika dan Telematika dengan mengusulkan agar ada perbedaan nomor HS untuk lampu konvesional dengan lampu LED. Demikian pula agar dapat dibedakan antara lampu swaballast LED dengan module LED.  Dalam acara workshop tersebut baik wakil dari Kemenperin maupun wakil dari Bea & Cukai secara garis besar telah memahami apa yang dimaksud dengan usulan GAMATRINDO. Sehingga usulan tersebut akan ditindak lanjuti dengan pembahasan bersama negara anggota ASEAN.

Sesuai dengan program kerja penyusunan AHTN oleh Lembaga yang disebut TSWGC, maka pembahasan sudah dimulai pada bulan Juli 2019 untuk Bab 1 sampai dengan Bab 29 di Brunei Darussalam dan seterusnya. Sedangkan terkait dengan produk lampu yang termasuk Bab. 85, akan dilakukan pembahasan oelh TSWGC pada Juni 2020 yang akan membahas Bab. 85 sampai dengan Bab.97 di Singapur. Program AHTN akan diakhiri dengan pelatihan persiapan untuk penerapan pada bulan Pebrurai 2021 di Kamboja. Untuk itu,  dalam rangka persiapan bahan dan pematangan materi, maka Dit. Eletronika dan Telematika akan melakukan pembahasan per kelompok komoditi dan asosiasi dalam waktu dekat.

Oleh karenanya, pengurus GAMATRINDO juga akan mempersiapkan bahan dengan harapan mendapat masukan dari para anggota GAMATRINDO. AHTN salah satu cara agar diantara negara ASEAN dapat saling melengkapi tidak hanya memandang Indonesia sebagai pasar utama bagi negara ASEAN lainnya. Sehingga secara internal kekompakan antara berbagai pihak sangat diperlukan agar diperoleh hasil yang optimal.

Semoga.

Kesepakatan 5 asosiasi industri elektronika

Lima asosisasi industri elektronika membuat surat bersama kepada Pemerintah

Pada tanggal 5 Maret 2019 di Jakarta ,  Lima  asosiasi  (GAMATRINDO, APPI, GABEL, AiTI, AIPTI) telah menandatangani surat bersama kepada Pemerintah, terkait dengan adanya pemaparan draft final laporan mengenai limbah elektronika, hasil studi oleh ITB yang didukung oleh UNDP. Dalam laporan tersebut ada wacana tentang pengembangan e-waste  dari produk elektronika, yang sudah tidak terpakai dan telah menjadi limbah.

Lima (5) asosiasi sektor elektronika tersebut keberatan apabila ada kebijakan e-waste  dibebankan dan membebani industri elektronika, dimana produk elektronika yang sudah dibeli dan digunakan oleh masyarakat sebagai konsumen terakhir dan kemudian jika akan dibuang, merupakan limbah elektronik dari masyarakat itu sendiri, bukan merupakan limbah industri. Oleh karenanya tidak tepat jika beban sampah elektronika masyarakat, dibebankan pada industri elektronika dalam negeri, sedangkan produk impor malah akan sulit untuk dibebani kewajiban ini, sehingga sangat membebani industri elektronika dalam negeri.

Pada saat ini, secara umum industri elektronika sedang berusaha untuk bertahan hidup untuk dapat tumbuh dan berkembang, sehingga apapun kebijakan Pemerintah tetap harus memperhatikan dan memahami juga kondisi industri elektronika saat ini.

Hampir semua kebijakan Pemerintah saat ini belum mampu menumbuhkan pasar bagi industri elektronika.  Akan tetapi kebijakan terbit justru memberi dampak  positif bagi kemudahan konsumen untuk mengakses pasar seluas-luasnya, Oleh karena itu, semakin mudah masyarakat untuk mencari akses impor barang-barang elektronika sesuai  kebutuhan. Sementara itu, berbagai regulasi telah membebani industri dan menurunkan daya saing.

Melalui surat tersebut, diharapkan agar Pemerintah mulai memikirkan kembali lebih serius bagaimana menumbuhkan kembali pangsa pasar dalam negeri. Menjadikan industri dalam negeri menjadi tuan di negerinya sendiri. Semoga.

FGD modul pelatihan PBDEs

Acara FGD modul pelatihan PBDEs di Jakarta. (10/1/2019)

Pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 di Jakarta, GAMATRINDO hadir dalam acara FGD konsep modul pelatihan pencegahan dan penanganan penggunaan flame retardant di sektor manufaktur, yang diselenggarakan oleh Kemenperin. Kegiatan ini merupakan tahap ke empat dari serangkaian kegiatan sebelumnya. Terakhir kegiatannya adalah pelaksanaan pelatihan di Jawa Timur, sebelumnya di Jawa Barat. Namun karena terbatas tempat peserta mungkin ada beberapa anggota GAMATRINDO yang tidak dapat mengirim karyawannya.

Polybromodiphenyl ethers (PBDE) termasuk kelompok Brominated Flame Retardants (BFR) yang paling umum digunakan sebagai penghambat api (flame retardant). BFR banyak dipakai karena harga yang murah dan efisiensi yang tingg dalam menghambat pembakaran dengan cara melepas atom bromin pada temperatur tinggi, atom bromin mengikat radikal bebas dan menghentikan reaksi kimia yang memulai pembakaran dan memungkinkan penyebaran api. PBDE yang banyak digunakan yaitu decaBDE (97% BDE-209), ditambahkan pada berbagai polimer plastik seperti polivinil klorida, polikarbonat, dan high-impact polystyrene (HIPS). Salah satu yang menggunakannya antara lain produk elektronik rumah tangga termasuk peralatan elektronik, dan untuk pelapis belakang di tekstil (furnitur, kendaraan bermotor, dan karpet).

Penggunaan jenis flame retardant khususnya PBDE dikuatirkan adanya potensi paparan bahaya  bagi kesehatan, yang mampu menganggu sistem hormon,  dalam perkembangan dan pertumbuhan seksual, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan berpotensi menyebabkan kanker. Oleh karena itu  PBDE telah disetujui untuk masuk dalam daftar Persistent Organic Pollutants (POPs) dalam Konvensi Stockholm,  dan Pemerintah Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2009 (Stockholm Convention 2009).

Dengan tujuan mengurangi emisi PBDEs dan UPOPs melalui perbaikan siklus manajemen produksi dan pengolahan plastik mengandung PBDEs, maka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan United Nations Development Programme, yang didukung oleh Global Environment Facility (GEF), menyusun pembuatan modul pelatihan. Saat FGD dilaksanakan merupakan hasil daripada uji coba penerapan modul pelatihan yang telah dilaksanakan di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Dalam diskusi saat FGD tersebut, berkembang wacana sertifikasi, baik melalui penyusunan SKKNI atau melalui Kebijakan Kemenaker. Namun GAMATRINDO mengingatkan kepada peserta rapat, disamping waktu pelatihan juga perlu dipertimbangka terkait adanya biaya sertifikasi. Dengan memahami  kondisi industri dalam negeri saat ini. Kita mengharapkan Pemerintah tidak gegabah menerbitkan kebijakan. Harus ada pedoman bagi K/L  untuk melakukan kajian manfaat dan dampak negatifnya yang sebelum diformulasikan dan dapat diterima oleh industri dalam negeri. Jangan dipaksakan sebuah kebijakan apabila menimbulkan beban bagi industri. Oleh karenanya GAMATRINDO mengusulkan agar tidak perlu adanya system sertifikasi tetapi dikembangkan pelatihan yang efektif tentang identifikasi dan pengelolaan PBDEs.

Seminar Indonesia Quality & Safety Forum 2018

Acara seminar INDONESIA QUALITY & SAFETY FORUM 2018, di Jakarta (17/10/2018)

Pada tanggal 17 Oktober 2018 bertempat di hotel JW MARRIOT Jakarta, PT. Qualis Indonesia mengudang GAMATRINDO untuk hadir dalam seminar Indonesia Quality & Safety Forum 2018. Acara tersebut dihadiri oleh pelaku usaha dan Asosiasi dari berbagai jenis industri. Menteri Perindustrian diwakili oleh Staf Ahli Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Imam Haryono.

Kegiatan ini menjadi kegiatan rutin tahunan bagi PT. Qualis Indonesia, karena ditempat yang sama tahun lalu juga sudah dilaksanakan. Sebagai salah satu lembaga uji yang sudah diakreditasi untuk produk lampu, PT. Qualis Indonesia yang diwakili oleh Marketing Manager Lab. LED-Luminer, Teguh Ibrahim, menyatakan bahwa lab. uji nya telah mampu untuk menguji semua parameter lampu LED-Luminer dengan biaya antara 16-19 juta dalam waktu pengujian maksimal dua bulan. Anggota GAMATRINDO yang diwakili oleh PT. Moradon Berlian Sakti telah melakukan pengujian untuk lampu penerangan jalan umum.

Imam Haryono, membuka acara seminar tersebut dengan  menyampaikan tentang program Indonesia Making 4.0 dan permasalahan serta tantangan bersama yang akan dihadapi.  Untuk itu, diperlukan sinergi yang kuat antara Kementerian/Lembaga Pemerintah dan pelaku usaha serta dukungan dari  perguruan tinggi. Agar target Indonesia menjadi negara sepuluh besar  di dunia tercapai pada tahun 2030. Selanjutnya ditekankan, bahwa ada lima industri yang menjadi fokus pembangunan dalam program Indonesia Making 4.0 dan salah satunya adalah industri Elektronika, dimana termasuk industri lampu.

Pada masa sesi tanya jawab, setelah acara pembukaan, ada topik tanya jawab  menarik perhatian, yang disampaikan secara semangat oleh Ketua Asosiasi Mainan Indonesia (AMI), Sutiadji Lukas. Ketua Asosiasi Mainan Indonesia  menyampaikan bahwa agar Pemerintah tidak memaksakan penerapan secara wajib suatu SNI. Sementara itu dalam pemaparan oleh Deputi Penerapan Standardisasi BSN, Kukuh, sesuai Pasal 10 ayat3 dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuain bahwa didalam Framework  regulasi teknis maupun perumusan regulasi teknis, dalam rangka penerbitan suatu regulasi teknis oleh Kementerian harus memperhatikan kepada kesiapan industri dalam negeri.

Selanjutnya pihak Asosiasi Mainan Indonesia juga mempermasalahkan tentang pengawasan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, yang pada akhirnya berujung kepada sejumlah dana yang harus diberikan. Bagi anggota GAMATRINDO kehadirannya pada acara tersebut berbuah hikmah. Bahwa yang dialami oleh anggota GAMATRINDO dalam perjalanan penerepan secara wajib SNI lampu, ternyata juga dialami oleh  anggota Asosiasi Mainan Indonesia, Pelaksanaan pengawasan yang tidak berpihak kepada industri dalam negeri sudah menjadi trauma sendiri bagi industri lampu dalam negeri. Sehingga perlu upaya yang lebih dari regulator untuk bisa meyakinkan bahwa  peraturan yang akan  diterbitkan semangatnya tidak  memberatkan dan membinasakan industri dalam negeri.

Wakil dari GABEL, yang mewakili industri elektronika dalam negeri, mempertanyakan batas kewenangan Kementerian selain Kementerian Perindustrian untuk menerbitkan regulasi teknis SNI secara wajib.  Karena yang berwenang seharusnya Kementerian yang berperan sebagai pembina industri yang lebih mengetahui benar kondisi sebenarnya industri yang akan terkena dampak penerapan SNI.

Mudah-mudahan acara seminar semakin membuka mata dan hati  dari Kementerian/Lembaga terkait betapa pentingnya koordinasi dan harmonisasi regulasi, agar industri dalam negeri tidak semakin terpuruk. Dan semua masukan dari peserta seminar dapat ditindaklanjuti tidak hanya menjadi bahan laporan atau catatan pribadi para pejabat. Semoga.

Pos tarif lampu LED perlu dibedakan dari lampu konvensional.

Rapat pembahasan AHTN 2022 bersama Kementerian Perindustrian di Bogor (5/9/2018)

Pada tanggal 5 September 2018 Kementerian Perindustrian mengudang GAMATRINDO, mewakili industri lampu dalam negeri, untuk membahas perumusan dan penyusunan klasifikasi pos tarif tingkat ASEAN (AHTN) yang akan diberlakukan pada tahun 2022. Sejarahnya harmonisasi pos tarif tingkat ASEAN sudah berlaku sejak tahun 2004. Secara umum klasifikasi pos tarif akan di review setiap lima tahun sekali. Oleh karena itu, sesuai dengan jadwal dari Pemerintah, sejak bulan September 2018 tiap sektor diminta untuk melakukan pembahasan pos tarif yang akan di review. Bahan tersebut akan dibawa wakil Pemerintah untuk pembahasan AHTN pada bulan Desember 2018 sedangkan kick off meeting akan dimulai bulan Oktober 2018.

Jenis usulan oleh sektor industri dapat berupa mempertahankan (retain) pos tarif yang sudah ada dan tetap ada didalam BTKI 2022. Dapat juga membuat pos tarif baru (create). Apabila sudah tidak ada lagi nilai perdagangannya dapat pula menghapus (delete) klasifikasi barang didalam BTKI 2022. Atau dapat juga memodifikasi (modify) dengan merubah uraian barang didalam BTKI 2022. Semua usulan tersebut disertai dengan pertimbangan dalam kaitan Indonesia kepentingan industri dalam negeri.

GAMATRINDO yang mewakili industri lampu dalam negeri menyampaikan usulan agar didalam pos tarif BTKI 2022, sudah dapat dibedakan antara lampu yang menggunakan teknologi LED dan lampu konvensional. Pertimbangannya, bahwa saat ini industri lampu dalam negeri masih dalam tahap pengembangan lampu berbasis teknologi LED masih dalam status infant industry.  Dengan dapat diidentifikasi secara mudah perdagangan semua jenis lampu LED, maka Pemerintah akan secara mudah dapat mengambil kebijakan untuk kepentingan pertumbuhan industri dalam negeri. Saat ini didalam BTKI 2017, pos tarif yang jelas menggunakan istilah LED hanya pada pos tarif HS 8539.50.00 Lampu Light-Emitting Diode, yang dapat ditafsirkan untuk berbagai jenis lampu LED.  Sedangkan pos tarif untuk lampu konvensional sudah terbagi kedalam berbagai pos tarif. Sementara itu, teknologi LED ini sudah  dipakai oleh semua jenis lampu konvensional maupun jenis lampu yang selama ini tidak dapat dibuat seandainya tidak ada teknologi LED. Untuk itu, perlu adanya pembedaan pos tarif lampu yang berbasis LED dan lampu konvensional. Seperti halnya negara-negara lain, maka dalam rangka melindungi industri dalam negerinya maka Pemerintah India membuat pos tarif yang sangat rinci untuk produk tekstil demikian pula Tiongkok membuat pos tarif yang detail untuk produk permesinan. Sehingga apabila dianggap perlu, dapat pula Pemerintah demi kepentingan pertumbuhan industri dalam negeri mengusulkan pos tarif dengan sepuluh digit. Perlu diwaspadai oleh tim perunding, adanya kepentingan negara lain seperti Singapura sebagai negara pedagang pasti menghendaki kebebasan semua barang masuk dengan pos tarif yang sesederhana mungkin. Karena secara ASEAN, Indonesia merupakan pasar besar yang potensial dan kebijakannya mudah dikecoh.

Sebagai tindak lanjut hasil pembahasan tersebut, maka GAMATRINDO telah mengusulkan kepada Direktur Industri Elektronika dan Telematika yang pada intinya dibuatkan pos tarif tersendiri untuk lampu yang berbasis teknologi LED agar dapat dibedakan dan dipantau perdaganganya dengan lampu konvensional. Semuanya dimaksudkan agar Pemerintah dapat cepat dan benar menerapkan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan industri lampu nasional. Semoga.

Pameran lampu di Hongkong.

Pada tanggal 26-28 Oktober 2016 Ketua Umum GAMATRINDO bersama Ketua Harian dan Sekretaris melakukan perjalanan ke Hongkong untuk melihat pameran Hong Kong International Lighting Fair di HK Convention & Exhibition Center mulai tanggal 27-30 Oktober 2016  dan Hong Kong International Outdoor and Tech Light Expo di Asia World Expo, mulai tanggal 26-29 Oktober 2016. Kedua lokasi pameran satu sama lain mempunyai jarak tempuh dalam waktu ½ jam  dengan berjalan kaki dan naik kereta bawah tanah.

hkg_8041

Pameran dikunjungi oleh ribuan pengunjung setiap harinya. Data perkiraan akan mencapai lebih dari 1 juta orang.. Ribuan calon pembeli atau retailer yang sangat antusias memberi indikasi bahwa eforia terhadap lampu berbasis tekanologi LED masih cukup menjanjikan. Namun kondisi seperti ini dipertanyakan bertahan sampai kapan.

 hkg_8043

Menurut  salah satu anggota GAMATRINDO pameran di Hongkong ini  mempunyai karakter yang berbeda dengan pameran lampu di Guangzhou, Cina.  Hong Kong International Lighting Fair mempunyai buyer yang berasal dari Eropah, sementaa itu.  Guangzhou International Lighting Exhibition mendapat kunjungan pembeli dari Timur Tengah  dan Eropah Timur. Sehingga terbentuk juga adanya perbedaan karakter dan pangsa pasar diantara kedua pameran tersebut.

Salah satu yang menarik dari pameran di Hongkong tersebut adalah terus berkembangnya inovasi dari LED filament yang mempunyai bentuk seperti ulir, tidak hanya lurus panjang. Demikian juga dipamerkan teknologi dari Jepang,  pemberian warna bulb lampu sehingga apabila terjadi listrik padam masih akan tampak warna bulb lampu tersebut.  Untuk lampu jalan semakin banyak inovasi dan kreatifitas yang mempuyai pengaruh kepada penampilannya. Tentunya ini menjadi pendorong bagi industry dalam negeri agar lebih kreatif.

hkg_8062

Salah satu pelaku industry lampu LED di Cina, menyatakan bahwa di negara Cina tidak ada pemberlakuan standar wajib untuk lampu LED bulb. Sementara itu untuk lampu jalan di beberapa stand pameran mendisplay juga sertifikat yang dimilki. Oleh karena itu wacana adanya usulan penerapan SNI LED lampu bulb secara wajib dapat dipertanyakan latar belakang sebenarnya usulan tersebut. Analisis  manfaat dan kondisi  iklim usaha harus di kaji dahulu. Jangan sampai terjadi kembali seperti penerapan SNI lampu CFL secara wajib, dimana yang terjadi impor lampu illegal tetap berjalan, SNI abal-abal tetap beredar, penambahan investasi tidak ada, dan yang terjadi industry lampu dalam negeri bertumbangan. Disamping itu, industry dalam negeri juga masih menghadapi adanya demo akhir tahun untuk masalah kenaikan upah, dan didaerah masih diikuti juga dengan sweeping untuk ikut demo. Semoga Pemerintah dapat memberikan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industry lampu dalam negeri.  Semoga.

“Industry Meet” for ACREX 2017

Pelaku usaha di India setiap tahun mengadakan pameran dan kerjasama antar industri yang bertaraf Internasional yang rencananya akan diadakan pada bulan Februari 2017 di kota New Delhi melalui ACREX 2017, yang didukung oleh Nurnberg Mess Jerman sebagai penyelenggaranya. Pada kegiatan tersebut juga akan menampilkan pavilion Smart Building,  dimana GAMATRINDO dapat berpartisipasi untuk mengembangkan pasar lampu melalui smart lighting untuk pasar ekspor.

Untuk membuka komunikasi yang lebih baik dengan pihak industri dan pebisnis di India, GAMATRINDO telah menghadiri acara presentasi dan diskusi yang dilaksanakan di Hotel Lumire Jakarta pada tanggal 21 Juli 2017. Diharapkan dengan terbukanya komunikasi dengan pihak industri dan pebisnis dari negara lain, dapat membuka dan mengembangkan pasar ekspor lampu Indonesia.

Kerjasama JICA dan Kementerian Perindustrian dalam Peningkatan Kapasitas Produk LED

JICA KemenperinPada tanggal 19 Juli 2016 pengurus GAMATRINDO menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Kepala Pusat Standardisasi Kemenperin di lantai 20 gedung Kemenperin. Acara tersebut bertujuan untuk membahas rencana bantuan dari pemerintah Jepang melalui lembaga JICA dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan dan menerapkan standar lampu LED, baik lampu LED untuk rumah tangga, maupun LED untuk penerangan lampu jalan atau LED luminer. Seperti diketahui bahwa pada saat ini sudah terbit standar nasional untuk lampu LED yaitu SNI IEC 62560 : 2015 untuk LED Swabalas dan SNI IEC seri 60598 : 2016 untuk LED Luminer. Kedua SNI tersebut merupakan hasil adopsi sepenuhnya dari standar IEC.

Tujuan dari kerjasama pemerintah Jepang dengan Kemenperin tersebut dimaksudkan untuk:

  • Mengkaji kembali apakah SNI yang saat ini adopsi penuh dari ICE sudah mampu diterapkan dan sesuai untuk pasar di Indonesia.
  • Meningkatkan kemampuan Laboratorium Uji agar mampu melakukan pengujian LED secara penuh di Indonesia.
  • Membantu dalam pengaturan barang beredar, dimana produk lampu saat ini masih dipenuhi oleh barang non-standar.
  • Meningkatkan kerjasama antara industri dalam negeri dan industri di Jepang.

Kerjasama ini direncanakan akan berjalan selama 3 tahun dalam bentuk capacity building dan bantuan peralatan uji.

Dari hasil diskusi dalam acara tersebut, cukup menarik bagi GAMATRINDO adalah bagaimana proses penerapan standar yang berlaku di negara industri seperti Jepang, serta diharapkan dapat diperoleh informasi / best practice yang bermanfaat sebagaimana telah dilakukan di Jepang, apalagi pemenang nobel bidang fisika diberikan kepada ilmuwan Jepang Profesor Isamu Akasaki, Hiroshi Amano dan Shuji Nakamura atas keberhasilannya mengembangkan lampu LED.

Menurut pemaparan yang disampaikan oleh tim JICA bahwa industri LED di Jepang bersama pemerintahnya mengembangkan standar lampu LED yang disesuaikan dengan kondisi dan karakter negara Jepang. Hal ini terjadi karena banyak hal yang masih perlu penjelasan dan masih terlalu melebar aspek-aspek yang ada di dalam standar IEC. Sedangkan perkembangan teknologi LED untuk lampu LED sangat dinamis dan unik sehingga setiap saat selalu berkembang yang tidak mungkin dapat ditampung oleh suatu standar yang ada sebelumnya.

Pada saat ini Jepang sedang menguji semacam uji public terhadap standar yang dikembangkan. Pemerintah Jepang sangat berkepentingan dengan pertumbuhan industri di negaranya, sehingga pihak Jepang mengajak keterlibatan pihak industri dalam menyusun regulasi. Jangan sampai penerbitan regulasi justru akan mematikan industri dalam negeri, karena regulasinya tidak tepat. Pihak JICA pun memahami bahwa pemberlakuan secara wajib harus dilandasi dengan kajian yang mendalam dan tidak tergesa – gesa.

Belajar dari pengalaman penerapan standar dari suatu negara industri seperti Jepang tersebut, pengurus GAMATRINDO dan anggota sudah berungkali melakukan pertemuan dan pembahasan dengan Lembaga Uji tentang wacana penerapan standar. Disamping itu, GAMATRINDO juga sudah beberapa kali memberikan usulan secara tertulis ke berbagai instansi pemerintah terkait.

Penerapan standar untuk lampu LED ini diharapkan dapat menghindari pengulangan kegagalan dalam penerapan standar lampu LHE/CFL. Diperlukan kesiapan tidak hanya semena-mena sektor industri dan lembaga uji saja, tetapi dukungan dari sektor lain yang terkait sangat diperlukan, agar tercipta iklim usaha yang kondusif dan terjadi persaingan yang fair.

Industri lampu dalam negeri sangat membantah bila dikatakan manja. Selama ini tidak ada fasilitas pemerintah yang diberikan dan dapat dimanfaatkan oleh industri lampu dalam negeri. Dengan segala upaya dan dengan “berdarah-darah” anggota GAMATRINDO masih dapat bertahan dan konsisten mengembangkan industrinya di dalam negeri. Dibandingkan sudah berapa produsen lampu merek terkenal yang berguguran dan hengkang dari Indonesia. Semoga rencana bantuan dari pemerintah Jepang dapat bermafaat bagi pertumbuhan industri lampu di dalam negeri dan tentunya GAMATRINDO akan mendukung sepenuhnya sepanjang akan memberi keuntungan kepada industri dalam negeri.  Semoga.