All posts by Triharso

GAMATRINDO terima Tim JICA

Diskusi dengan Tim JICA di kantor GAMATRINDO Tebet, Jakarta (31/07/2019)

Pada tanggal 31 Juli 2019 , pengurus GAMATRINDO menerima tim dari JICA yang terkait dengan proyek pengembangan laboratorium uji dan industri lampu LED, bekerjasama dengan Kemenperin. Rombongan terdiri dari enam orang JICA dan satu orang penterjemah dengan pimpinan rombongan Tomoyuki Yamada sebagai DirekturTeam 1, Private  Sector Development Group,Industrial Development and Public Policy Department, JICA. Setelah saling memperkenalkan diri, maka pihak JICA menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya ke kantor GAMATRINDO di Tebet dengan menjelaskan program kerja dari proyek tersebut.

Proyek ini direncanakan akan berjalan selama tiga tahun dengan kegiatan dan target tahunan. Pada tahun pertama melakukan review standar LED untuk disetting kepada kebijakan mandatory dengan output mandatory untuk SNI LED Driver, SNI LED Connectors, SNI LED Lamps, dan LED Modul. Selanjutnya diikuti oleh program kerja untuk tahun kedua dan ketiga dengan output masing2.

Pengurus GAMATRINDO dalam kesempatan tersebut mengkritisi dan memberi masukan kepada JICA bahwa kemampuan produksi lampu LED dari anggota GAMATRINDO sebetulnya mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, akan tetapi belum ada kebijakan Pemerintah yang efektif mendorong kearah peningkatan pangsa domestik. Hanya regulasi yang dirasakan membebani  industri dalam negeri yang efektif sampai saat ini. Secara ringkas  disampaikan pula pengalaman pahit penerapan SNI lampu CFL yang tidak efektif dan hanya membuat trauma industri dalam negeri. Penerapan secara wajib SNI CFL hanya menimbulkan semakin maraknya penyelundupan.

Pengurus juga  menyampaikan tidak efektifnya penerapan secara wajib SNI luminer lampu sejak tahun 2009 sampai saat ini. Dan GAMATRINDO telah menyampaikan keberatan kepada Menteri ESDM, namun belum secara resmi mendapat tanggapan. Sehingga  memberi pemahaman yang sama diantara Kementerian/ Lembaga menjadi salah satu tugas pengurus, agar terbentuk komitmen nasional dalam membangun industri. Karena membangun industri di Indonesia sangat erat dengan keterlibatan lintas sektor, tidak dapat hanya dibebankan kepada satu Kementerian saja.

Mudah-mudahan apa yang disampaikan secara ringkas oleh  pengurus GAMATRINDO menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi JICA dalam memberikan rekomendasi sebagai hasil dari projek tersebut. Semoga.

Diskusi dengan tim peneliti dari BSN

Berdiskusi dengan tim BSN tentang penerapan standar di kantor GAMATRINDO Tebet (4/7/2019)

Pada tanggal 4 Juli 2019 tiga orang peniliti dari BSN melakukan kunjungan ke kantor GAMATRINDO di Tebet dan diterima oleh pengurus harian GAMATRINDO. Tujuan kunjungan adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan FGD masalah standardisasi di Jakarta dengan penyelanggara BSN. Dalam rangka lebih memperdalam hasil FGD tersebut, maka  tim peneliti BSN yang menggali lebih lanjut informasi.

Standar bukan suatu hal yang menakutkan, akan tetapi penerapan standar secara wajib yang tidak efektif hanya menjadi beban bagi industri dalam negeri. Pada saat ini standar bukan lagi alat untuk menghambat impor, karena industri lampu dalam negeri hanya pengguna teknologi. Semua komponen lampu masih sangat tergantung impor, jadi negara asal impor sudah menjadi negara yang menguasai teknologi. Sehingga apapun standar yang diterapkan bukan menjadi masalah untuk dipenuhi. Apalagi negara Tiongkok sudah menjadi pemasok dunia untuk lampu, hampir semua merek terkenal sampai merek yang abal-abal pun dapat diproduksi, dengan kapasitas besar. Ditambah dengan kebijakan Pemerintahnya yang secara penuh mendukungnya lewat berbagai kebijakan  agar mampu menembus pasar global.

Penerapan secara wajib saat ini di Indonesia hanya menguntungkan dari sisi konsumen saja, meskipun masih banyak konsumen yang mempertimbangkan harga murah. Iklim usaha yang kondusif, dimana semua pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam regulasi standar sangat dibutuhkan dukungan dan komitmennya. Dukungan dan komitmen untuk berpihak kepada industri dalam negeri yang telah menciptakan lapangan perkerjaan, kontribusi dalam pendapatan negara, serta  dampak berganda lainnya.

Dengan  kedatangan tim peneliti dari BSN tersebut diharapkan secara bertahap semua pihak yang berkepentingan  dengan standar akan memiliki pemahaman yang sama terhadap dampak apabila standar diterapkan secara wajib tanpa mempertimbangkan kesiapan industri dalam negeri. Semoga.

worskshop AHTN 2022 di Bogor.

salahsatu nara sumber sedang presentasi di workshop AHTN 2022, Bogor. (27/06/2019)

Dalam rangka penyusunan usulan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) 2022, Kemenperin mengundang industri elektronika termasuk anggota GAMATRINDO untuk melakukan pembahasan dalam workshop pada tanggal 27 Juni 2019 di Bogor. Acara dibuka oleh wakil dari Dit. Industri Elektronika dan Telematika dengan nara sumber wakil dari Ditjen Bea dan Cukai serta wakil Ditjen. KPAII, Kemenperin.

Harmonized Commodity Description and Coding System yang lebih popular dengan istilah Nomor HS, telah diterapkan sejak tahun 1988. World Customs Organization merupakan badan dunia yang mengendalikan nomor HS tersebut dan telah digunakan oleh 211 negara. Setiap lima tahun sekali selalu dilakukan perbaikan dan untuk HS 2022 merupakan revisi yang ke enam, yang akan diterapkan mulai 1 Jannuari 2022.

Secara global HS terdiri dari 6 digit dan untuk AHTN dikembangkan menjadi 8 digit.  Selanjutnya oleh Indonesia akan dituangkan kedalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Terkait dengan program AHTN 2022 ini,  GAMATRINDO pada tanggal 6 September 2018 telah berkirim surat kepada Direktur Industri Elektronika dan Telematika dengan mengusulkan agar ada perbedaan nomor HS untuk lampu konvesional dengan lampu LED. Demikian pula agar dapat dibedakan antara lampu swaballast LED dengan module LED.  Dalam acara workshop tersebut baik wakil dari Kemenperin maupun wakil dari Bea & Cukai secara garis besar telah memahami apa yang dimaksud dengan usulan GAMATRINDO. Sehingga usulan tersebut akan ditindak lanjuti dengan pembahasan bersama negara anggota ASEAN.

Sesuai dengan program kerja penyusunan AHTN oleh Lembaga yang disebut TSWGC, maka pembahasan sudah dimulai pada bulan Juli 2019 untuk Bab 1 sampai dengan Bab 29 di Brunei Darussalam dan seterusnya. Sedangkan terkait dengan produk lampu yang termasuk Bab. 85, akan dilakukan pembahasan oelh TSWGC pada Juni 2020 yang akan membahas Bab. 85 sampai dengan Bab.97 di Singapur. Program AHTN akan diakhiri dengan pelatihan persiapan untuk penerapan pada bulan Pebrurai 2021 di Kamboja. Untuk itu,  dalam rangka persiapan bahan dan pematangan materi, maka Dit. Eletronika dan Telematika akan melakukan pembahasan per kelompok komoditi dan asosiasi dalam waktu dekat.

Oleh karenanya, pengurus GAMATRINDO juga akan mempersiapkan bahan dengan harapan mendapat masukan dari para anggota GAMATRINDO. AHTN salah satu cara agar diantara negara ASEAN dapat saling melengkapi tidak hanya memandang Indonesia sebagai pasar utama bagi negara ASEAN lainnya. Sehingga secara internal kekompakan antara berbagai pihak sangat diperlukan agar diperoleh hasil yang optimal.

Semoga.

Sosialisasi SNI Luminer oleh PT. Sucofindo

Sosialisasi SNI Luminer diselenggarakan oleh PT. Sucofindo di Jakarta (19/06/2019)

Pada tanggal 19 Juni 2019 PT. Sucofindo mengundang produsen dan importir lampu untuk menghadiri acara sosisalisasi SNI 60598 Luminer di Jakarta.  Dalam kesempatan itu, pengurus dan beberapa anggota GAMATRINDO hadir. Pembukaan acara dilakukan oleh M Haris Witjaksono, Direktur Komersil II PT. Sucofindo. Maksud dan tujuannya untuk mendapatkan pemahaman tentang permasalahannya terkait penerapan SNI Luminer secara wajib.

Nara sumber lain adalah dari Ditjen.Ketenagalistrikan, Kasubdit Standardisasi, Wahyudi Joko Santoso dan Kasi. Pengawasan. Ear Marison. Dalam pemaparannya disampaikan antara lain bahwa sesuai dengan proram Nasional Regulasi Teknis, maka Kemen ESDM mempunyai program untuk menerapkan SNI secara wajib untuk Luminer Rantai Cahaya SNI IEC 60598-2- 20:2012 Luminer-Bagian 2-20: Persyaratan khusus – Rantai Cahaya (IEC 60598- 2-20:2010 IDT) dan Luminer Lampu Tidur SNI IEC 60598-2- 12:2016 Luminer –Bagian 2-12: Persyaratan khusus – Lampu tidur dipasang pada kotak kontak instalasi listrik (IEC 60598-2-12:2013, IDT, Eng). Pada kesempatan tanya jawab dan bincang-bincang dengan peserta ada beberapa catatan yang didapat pada acara tersebut.

Sejak penerbitan Permen ESDM No. 2 tahun 2018,sampai saat acara tersebut ternyata masih banyak peserta khususnya importir yang tidak mengetahui ruanglingkup atau jenis-jenis luminer lampu yang termasuk kedalam SNI Luminer yang wajib menggunakan tanda SNI. Sehingga beberapa peserta menghendaki agar dalam acara tersebut dijelaskan sejelasnya jenis- jenis lampu yang dimaksud. Pihak Pemerintah dalam hal menyerahkan kepada peserta untuk berkonsultasi dengan pihak LSPro, karena waktu yang terbatas. Dilain hal, efektifitas penerapan secara wajib SNI Luminer masih dipertanyakan, karena masih dengan mudah ditemui downlight model terbaru dari merek terkenal beredar dipasar tanpa tanda SNI.

Belum ada solusi yang terbaik selain harus impor, terkait dengan permasalahan keharusan penggunaan kabel berlapis karet agar sesuai SNI Luminer. Sementara itu, berdasarkan pengalaman anggota GAMATRINDO sudah tidak ada lagi kabel berlapis  karet yang beredar dipasar dalam negeri. Semua kabel listrik di pasar domestic harus sesuai SNI Kabel berlapis PVC yang sudah diterapkan secara wajib. Sesuai catatan dalam SNI Luminer, bahwa antara lain untuk negara Jepang dan Australia dapat menggunakan kabel PVC.

Pemerintah melalui Kemen ESDM melalui program nasional regulasi teknis akan menerapkan SNI Luminer rantai cahaya dan luminer lampu tidur. Diidentifikasi terdapat 25 jenis Luminer. Namun demikian perlu juga diingatkan kepada Pemerintah, bahwa Pemerintah telah menerbitkan UU No.20 Tahun 2014 tentang Stadardisasi dn Penilaian Kesesuaian dan PP No.34 tahun 2019 tentang Sistem Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional , yang mengamanahkan bahwa penerapan SNI secara wajib harus mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional. Oleh karena itu, diharapkan agar Pemerintah tidak mengulangi kesalahan dalam penerapan SNI Luminer secara wajib sesuai Permen ESDM No.2 tahun 2018,  yaitu dengan mengabaikan kemampuan dan kesiapan industri dalam negeri sebagai pihak yang pertama terkena dampaknya.

Sampai saat masih tanda tanya dari pelaku usaha tentang kewenangan penerbitan kebijakan penerapan secara wajib SNI antara Kemen ESDM dan Kemenperin. Kemen ESDM berpegang kepada UU. No.30 tahun 2009 tentang Kelistrikan bahwa semua Pemnafaat Listrik termasuk ruang lingkup Kemen ESDM, semantara itu, Kemenperin sebagai pembinan industri menjadi phak pertama yang dimintai pertanggung jawabakn  perkembengan industri nasional apapun oleh pihak manapun.

Sebagai pelaku usaha kegiatan yang dilaksanakan oleh PT.Sucofindo sangat bermanfaat, seyogyanya kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memperoleh pemahaman yang sama segala macam permasalahan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penerbitan Permen No.2 tahun 2018 sampai saat ini yang belum efektif. Agar pelaku usaha mendapatkan pemahaman dan kepastian usaha dalam kondisi iklim usaha saat ini. Semoga

GAMATRINDO dalam pameran IndoBuildTech dan Inalight 2019

GAMATRINDO dalam pameran Inalight 2019, PRJ Kemayoran, Jakarta

Secara beruturut-turut anggota GAMATRINDO berpartisipasi  dalam pameran IndoBuildTech tanggal 20-24  Maret 2019 di Indonesia Convention Exhibition  (ICE) BSD City, Tangerang dan Inalight tanggal 4-6 April 2019 di PRJ Kemayoran. Pada kedua pameran tersebut, anggota GAMATRINDO telah memperkenalkan produk-produk barunya.

Untuk pameran IndoBuildTech 2019 merupakan kepesertaan yang pertama kalinya. Dan telah memberikan suasana baru, karena berada diantara peserta yang lebih banyak memamerkan kebutuhan bahan bangunan untuk pembangunan rumah, gedung, kantor dsb. Diharapkan pada kesempatan tahun yang akan datang, bila dimungkinkan untuk dapat berpartisipasi lagi dengan lokasi yang berada ditengah area.

Sementara itu, pada pameran Inalight 2019 merupakan kepesertaan untuk ke-5 kali nya. Setiap tahun sejak tahun 2015 anggota GAMATRINDO selalu ikut dalam pameran Inalight. Dan partisipasi kali ini memberi kesan yang lebih baik dibandingkan tahun 2018. Hal in,  mungkin karena factor lokasi yang labih baik, yaitu didepan pintu masuk utama, sehingga cukup menarik perhatian pengunjung. Namun demikian, sebagai bahan evaluasi semua pihak, bahwa kedatangan pengunjung secara keseluruhan perlu dievaluasi agar tahun mendatang lebih meningkat lagi.

GAMATRINDO atas nama anggota yang telah berpartisipasi pada kedua pameran tersebut,  menyampaikan terimakasih kepada Debindo ITE dan PT.Global Expo Management sebagai penyelenggara yang telah memfasilitasi anggota GAMATRINDO dalam kedua pameran tersebut. Semoga sukses terus dan semakin nyata kontribusinya bagi pembangunan industri lampu dalam negeri. Semoga.

BSN melaksanakan FGD sektor elektronika

BSN melaksanakan FGD sektor industri elektronika untuk mendapatkan masukan bahan roadmap pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Jakarta (27/3/2019).

Pada tanggal 27 Maret 2019 di Jakarta, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyelenggarakan FGD untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari pelaku industri sektor elektronika  terkait dengan kendala, kebutuhan dan harapan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan roadmap pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian.  Pengurus beserta anggota GAMATRINDO berkesempatan untuk hadir dalam acara tersebut.

Pembukaan dilakukan oleh Doni Purnomo, Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, BSN, yang juga menyampaikan sekilas perihal era baru tupoksi BSN sesuai Perpres No. 4 Tahun 2018. Salah satu yang menarik dari tupoksi tersebut, yaitu adanya fungsi yang cukup luas yaitu pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran.

Pada kesempatan tersebut, GAMATRINDO secara garis besar menyampaikan agar tidak ada lagi regulasi yang penerapan standar  secara wajib (SNI Luminer) yang tidak memperdulikan kemampuan dan kesiapan industri nasional dan sebagai wujud ketaatan terhadap Undang-Undang No.20 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. GAMATRINDO juga mengharapkan peran aktif dari BSN dengan tupoksi barunya untuk mengevaluasi kembali kebijakan penerapan SNI yang tidak efektif dan jelas menghambat dalam inovasi dan pengembangan investasinya.

Dari industri lain yang hadir, secara umum mempunyai harapan yang sama agar tidak ada lagi proses birokrasi yang berkepanjangan dalam menerbitkan sertifikat penggunaan SNI dan proses lain yang harus dilengkapi sebelum produknya dapat dipasarkan. Hal ini sangat terkait dengan dinamika perkembangan teknologi yang semakin cepat hampir disemua sektor elektronika. Untuk itu, dengan pengalaman Pemerintah dalam mengembangkan proses satu pintu untuk bidang ijin usaha melalui Online Single Submission (OSS), yang semula pelaku usaha harus berurusan keberbagai K/L di pusat maupun daerah.  Maka peserta FGD yakin dapat dikembangkan  system satu pintu  yang sama dengan OSS untuk proses mulai dari penerbitan sertifikat SNI, NRP, Label Bahasa Indonesia, dsb (yang terkait dengan K/L lain), karena semua kewenangannya berada di K/L pusat. Akhirnya sebaik apapun kebijakan atau regulasi selama itu menjadi beban industri, dengan sendirinya tanpa disuruh industri dalam negeri siap untuk menutup pabriknya dan beralih menjadi importir, yang tidak banyak beban bahkan sekarang impor barang dipermudah..

Akhirnya semoga masukan yang disampaikan oleh industri dalam negeri sektor elektronika, dapat dituangkan kedalam roadmap pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Mudah-mudahan tidak hanya menjadi catatan atau notulen FGD. Semoga.

Kesepakatan 5 asosiasi industri elektronika

Lima asosisasi industri elektronika membuat surat bersama kepada Pemerintah

Pada tanggal 5 Maret 2019 di Jakarta ,  Lima  asosiasi  (GAMATRINDO, APPI, GABEL, AiTI, AIPTI) telah menandatangani surat bersama kepada Pemerintah, terkait dengan adanya pemaparan draft final laporan mengenai limbah elektronika, hasil studi oleh ITB yang didukung oleh UNDP. Dalam laporan tersebut ada wacana tentang pengembangan e-waste  dari produk elektronika, yang sudah tidak terpakai dan telah menjadi limbah.

Lima (5) asosiasi sektor elektronika tersebut keberatan apabila ada kebijakan e-waste  dibebankan dan membebani industri elektronika, dimana produk elektronika yang sudah dibeli dan digunakan oleh masyarakat sebagai konsumen terakhir dan kemudian jika akan dibuang, merupakan limbah elektronik dari masyarakat itu sendiri, bukan merupakan limbah industri. Oleh karenanya tidak tepat jika beban sampah elektronika masyarakat, dibebankan pada industri elektronika dalam negeri, sedangkan produk impor malah akan sulit untuk dibebani kewajiban ini, sehingga sangat membebani industri elektronika dalam negeri.

Pada saat ini, secara umum industri elektronika sedang berusaha untuk bertahan hidup untuk dapat tumbuh dan berkembang, sehingga apapun kebijakan Pemerintah tetap harus memperhatikan dan memahami juga kondisi industri elektronika saat ini.

Hampir semua kebijakan Pemerintah saat ini belum mampu menumbuhkan pasar bagi industri elektronika.  Akan tetapi kebijakan terbit justru memberi dampak  positif bagi kemudahan konsumen untuk mengakses pasar seluas-luasnya, Oleh karena itu, semakin mudah masyarakat untuk mencari akses impor barang-barang elektronika sesuai  kebutuhan. Sementara itu, berbagai regulasi telah membebani industri dan menurunkan daya saing.

Melalui surat tersebut, diharapkan agar Pemerintah mulai memikirkan kembali lebih serius bagaimana menumbuhkan kembali pangsa pasar dalam negeri. Menjadikan industri dalam negeri menjadi tuan di negerinya sendiri. Semoga.

bimbingan teknis GAMATRINDO kepada LSPro.

Pada tanggal 8 Pebruari 2019 salah satu anggota GAMATRINDO yakni  CV. Sentosa Elektrik, Cimahi telah mengirim staf yang ahli dibidang produksi dan Quality Control untuk memberikan bimbingan kepada staf PT. Sertifikasi Produk Indonesia. Bimbingan tersebut diberikan dalam rangka membangun pemahaman yang sama tentang proses produksi dan QC kepada auditor.  Sehingga akan terbentuk persepsi yang tidak berbeda bila auditor melaksanakan tugas mengaudit perusahaan yang dalam proses sertifikasi. Seperti diketahui PT. Sertifikasi Produk Indonesia telah mendapat akreditasi dari KAN sebagai LSPro diantaranya untuk produk luminer  lampu. Mudah-mudahan kerjasama antara  anggota GAMATRINDO dengan pelaku usaha lain dapat berkembang seirirng dengan semakin ketatnya persaing, tentunya dengan konsep saling menguntungkan dan melengkapi. Semoga.