Category Archives: Aktifitas Standar dan Regulasi

Analisis Dampak Regulasi Standar.

Dasar hukum.

Pihak luar yang mengatasnamakan asosiasi sampai saat ini masih berupaya menekan Pemerintah untuk memberlakukan secara wajib SNI lampu LED swaballas. Sebenarnya sejak tahun 2014 Pemerintah telah menerbitkan Undang Undang No.20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Selanjutnya dibutuhkan empat tahun untuk menerbitkan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 Tentang Sistem Standardisasi dan Peniliaian Kesesuaian Nasional.

Sesuai dengan aturan dan perundangan tersebut, dalam pasal 25 ayat (1), (2) dan (3), diamanatkan bahwa dalam memberlakukan penerapan secara wajib SNI, maka Pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan serta hasil analisis dampak regulasi. Dalam hal ini, GAMATRINDO secara lisan dan tertulis sudah menyampaikan posisinya untuk kesekian kalinya. Untuk itu, dalam tulisan ini, GAMATRINDO secara ringkas memyampaikan analisis dampak regulasi kebijakan penerapan secara wajib SNI lampu LED swaballas. Tulisan ini mudah-mudahan  memberi gambaran kepada  Pemerintah tentang kemampuan dan kesiapan industri lampu nasional, agar Pemerintah tidak salah dalam menentukan sikapnya tentang penerapan secara wajib SNI lampu LED swaballas, karena menyangkut keberlanjutannya, hidup atau matinya industri lampu dalam negeri.

Kejayaan industri lampu nasional.

Dengan tujuan agar Pemerintah dan semua pihak mendapat gambaran utuh industri lampu nasional, analisis ini diawali dengan sejarah singkat industri lampu dalam negeri, yang pernah menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Sejarah industri lampu nasional di Indonesia tidak dapat melupakan  perkembangan PT Sinar Angkasa Rungkut sebagai produsen lampu tertua di Indonesia dengan merek CHIYODA.  Lampu merek CHIYODA,  sudah melegenda dan memantapkan diri di dunia bisnis dan industri lampu di Indonesia dan sampai saat ini masih diproduksi. Salah satu produk yang diproduksi sampai saat ini dan sangat fenomenal  adalah lampu pijar Chiyoda 5 watt untuk dekorasi dan peternakan ayam. Peternak ayam sampai saat ini masih membutuhkan lampu pijar 5 watt. Berdasarkan pengalaman, penggunaan lampu pijar 5 watt memberikan efek panas yang cukup untuk menetaskan telur ayam menjadi anak ayam. PT. Hikari termasuk pemasok lampu pijar 5 watt sampai saat ini.

Pada awal berdirinya, pertengahan tahun 60-an, pemilik perusahaan PT. Sinar Angkasa Rungkut mengawalinya sebagai pedagang eceran  kecil lampu merek Chiyoda, yang selanjutnya berkembang menjadi produsen lampu pada tahun 1975. PT. Sinar Angkasa Rungkut terus  menanamkan investasi dan dukungan SDM yang berinovasi, hingga akhirnya berkembang menjadi  pabrik lampu terpadu. Fasilitas pabrik yang dimiliki terdiri dari pabrik gelas, pabrik filamen, pabrik kaps dan pabrik lampu. Merek CHIYODA pada tahun 1990an mampu menguasai  pasar lampu nasional sebesar 35%.  Produk PT. Sinar Angkasa Rungkut tidak hanya mampu memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) tetapi  juga Standar Internasional. Sehingga kepercayaan dunia juga telah diraih dengan 50 negara  tujuan ekspor antara lain  ke di Australia, Amerika, Eropa dan Afrika.

Perkembangan PT. Sinar Angkasa Rungkut diikuti oleh industri lampu lainnya seperti PT. Hikari. Saat itulah kejayaan industri lampu nasional mulai terwujud. Peningkatan kebutuhan lampu dipasar domestik telah mampu menarik investasi asing, sehingga berdirilah pabrik-pabrik lampu merek terkenal, seperti Philips, Osram, GE.

Pengalaman pahit penerapan secara wajib SNI lampu swaballas/LHE.

Seiring dengan krisis energi dan tuntutan dunia untuk melakukan penghematan energi, maka berkembanglah lampu yang dikenal dengan compact fluorescent lamp (CFL) atau Lampu Hemat  Energi (LHE). Sehingga konsumen pasar dalam negeri juga berubah orientasinya dari lampu pijar berpindah ke LHE. Perubahan ini menyebabkan meningkatnya permintaan lampu LHE. Sehingga industri lampu dalam  negeri mulai tumbuh dan berkembang untuk memperebutkan pasar domestik yang tumbuh pesat. Salah satu yang mendorong investasi di industri lampu LHE yaitu Bea Masuk  15% untuk impor lampu LHE  pada tahun 2005, sesuai program harmonisasi tarif tahap II melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/Pmk.010/2005 Tentang Program Harmonisasi Tarif Bea Masuk. 2005-2010 Tahap Kedua.

Industri lampu lokal yang mengembangkan diri dengan fasilitas produksi lengkap untuk lampu LHE diantaranya adalah PT. Lighting Solution, PT. Hikari, PT. Panca Adhitya Sejahtera, selain PT. Sinar Angkasa Rungkut.

Dengan tujuan mulia untuk melindungi industri dalam negeri dari serbuan impor,  yang semakin dirasakan dampaknya pada  awal tahun 2000-an dan untuk meningkatkan daya saing, maka atas usulan asiosiasi perlampuan saat itu  Pemerintah menerbitkan kebijakan penerapan secara wajib SNI lampu LHE melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.337/MPP/KEP/11/2001 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Lampu Swaballast Untuk Pelayanan Pencahayaan Umum-Persyaratan Keselamatan (SNI 04-6504-2001) dan Revisinya. Mulai saat itu, diharapkan industri lampu dalam negeri semakin tumbuh berkembang dan tidak ada lagi lampu non SNI agar terjadi persaingan yang sehat.

Akan tetapi dari data statistik, impor lampu LHE di tahun 2001 sebesar USD 14,6 juta terus meningkat khususnya dari  China dan puncaknya pada tahun 2006 mencapai USD 45,5 juta, naik rerata selama lima tahun sebesar 15%.

Besarnya pasar domestik juga diperebutkan oleh impor lampu illegal, yang dilakukan dengan berbagai cara mulai dari under invoice, impor borongan, sampai penyelundupan melalui pelabuhan tikus yang tersebar diberbagai wilayah Indonesia. Sehingga kembali industri dalam negeri terpukul dan meminta bantuan Pemerintah agar melakukan pengawasan impor lampu  yang lebih ketat yaitu pemberlakuan Pre-Shipment Inspection (PSI) di pelabuhan muat yang lebih ketat. Pada pertengahan tahun 2007 terjadi penurunan nilai impor, turun drastis hanya mencapai USD 3,1 juta.

Selanjutnya dalam rangka menertibkan importir Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56/M-Dag/Per/12/2008  Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Sesuai  peraturan Menteri Perdagangan tersebut, untuk produk lampu LHE hanya boleh diimpor oleh IT-Produk Tertentu (IP), melalui pelabuhan  laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, dan Soekarno Hatta di Makassar; dan/atau  seluruh pelabuhan udara internasional.

Meskipun impor lampu LHE melambat, namun demikian, kembali industri dalam negeri saat itu dibayang-bayangi dengan akan diberlakukannya kesepakatan dagang ASEAN-CHINA (ACFTA)  yang berlaku pada 1 Januari  2010. Sehingga sejak berlakunya kesepakaatan ACFTA semua impor lampu menjadi bebas  (BM 0%), sejak tahun 2010 impor lampu LHE mulai merangkak naik kembali. Sesuai dengan hasil kajian Kementerian Perindustrian tentang Dampak Implementasi CAFTA: Industri Nasional Kian Terancam (24 Maret 2011), maka dari data dilapangan juga diperoleh kesimpulan yang sama bahwa  industri lampu dalam negeri, yang semula importir, tidak mampu bertahan dan kembali menjadi importir. Sebagai importir mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan bertahan menjadi produsen.

Dari angka statistik impor lampu LHE mencapai angka puncaknya yaitu sebesar USD 170,9 juta pada tahun 2013. Kenaikan impor secara legal juga diikuti dengan masih terjadinya impor lampu LHE illegal.  Kementerian Perdagangan pada tanggal 29 Oktober 2015 melakukan pemusnahan 60.000 lampu LHE tidak ber-SNI.

Meningkatnya impor lampu LHE legal maupun illegal pada tahun 2013, berkaitan dengan perkembangan poduksi lampu LED swaballas di China. Saat itu semua pabrik lampu LHE di China mesin peralatannya diganti dengan mesin peralatan untuk memproduksi lampu LED. Dampaknya adalah sisa produksi lampu LHE dilempar ke negara-negara yang pasarnya masih bagus termasuk Indonesia, secara legal maupun ilegal. Bahkan  mesin peralatan lampu LHE yang sudah tidak terpakai ditawarkan kepada industri dalam negeri. Walaupun saat ini lampu LHE sudah mulai diganti oleh lampu LED swaballas, akan tetapi permintaan lampu LHE masih ada. Dalam satu-dua tahun kedepan akan berakhir digantikan oleh lampu LED. Saat ini sudah sangat sulit mendapatkan bahan baku/komponen untuk pembuatan lampu LHE dari China

Pelajaran yang dapat diambil dari hal ini, masuknya barang impor tidak dapat dihambat oleh kebijakan penerapan secara wajib SNI. Struktur industri dalam negeri yang sangat lemah menjadi masalah utama. Struktur industri lemah berakibat kepada ketergantungan impor bahan baku/komponen. Sehingga negara lain yang menjadi sumber bahan baku/komponen dan menguasai teknologi dapat dengan mudah untuk memenuhi apapun standar yang dipersyaratkan  oleh negara tujuan ekspor. Sebaliknya yang terjadi pada industri nasional saat ini, produksi tergantung dari pasokan industri dinegara asal bahan baku/komponen. Kasus virus Covid-19 di negara China saat ini, sudah mulai dirasakan dampaknya dengan terganggunya pengiriman bahan baku/komponen lampu LED yang mengganggu produksi.

Pada era pasar domestik yang terbuka seperti saat ini, kebijakan penerapan secara wajib SNI bukan cara yang efektif untuk menghambat impor. Penguatan struktur industri nasional dan penguasaan teknologi merupakan cara yang ampuh untuk menghambat impor dan menjadi negara yang mandiri, seperti negara China, Korea Selatan saat ini.

Efektifitas Pengawasan.

Pengawasan atas barang yang beredar dipasar yang efektif salah satu prasyarat agar penerapan SNI secara wajib dapat diterapkan dengan efektif pula. Namun demikian,  pengawasan barang beredar dipasar mendapat tantangan berat. Luas bentang wilayah Indonesia dengan ribuan pulau yang tersebar menjadi hambatan yang paling berat harus dapat diatasi. Terdapat lebih 1200 pelabuhan informal yang harus diawasi dan menurut Kementerian Perdagangan terdapat sekitar 130 pelabuhan tikus yang tidak dapat dijangkau oleh pengawasan. (Berita Industri 15 Oktober 2015).

Dilain pihak dalam upaya memecahkan masalah hambatan barang impor di pelabuhan, dwelling time, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tata Niaga Impor Diluar Kawasan Pabean (post border). Peraturan ini mempunyai konsekuensi semakin mudah barang impor masuk kepasar dan semakin banyak dibutuhkan aparat pengawasan serta dibutuhkan koordinasi yang lebih baik lintas instansi dan Pemerintah  Daerah. Sementara itu, diakui atau diakui dilapangan, koordinasi lintas sektor sampai saat ini masih jauh dari harapan pelaku usaha, apalagi dengan Pemerintah Daerah. Pelaku usaha yang nakal  melihat celah itu dan dapat memanfaatkannya, agar dapat memasukan barang dengan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Kementerian Perdagangan setiap tahun selalu melaksanakan pengawasan barang yang beredar untuk berbagai produk dan banyak sudah hasil pengawasan yang dimusnahkan. Namun demikian, penyelundupan tetap terjadi dimana-mana. Pada akhir tahun 2019, dari hasil serangkaian pengawasan, Kementerian Perdagangan telah memusnahkan ribuan berbagai barang impor ilegal termasuk lampu karena tidak dilengkapi izin dan tidak ada sertifikat mutu produk sesuai SNI yang berlaku. Nilai ribuan barang impor tersebut mencapai estimasi nilainya hampir Rp15 miliar.

Disisi lain, penerapan secara wajib SNI, ternyata juga dimanfaatkan oleh oknum aparat/petugas pengawas untuk kepentingan pribadi dengan berbagai modus. Banyak peristiwa yang menimbulkan gangguan ketidaknyamanan berusaha bagi produsen dalam negeri. Dalam hal ini, seperti ada oknum pengawas yang hanya memilih produk yang mencantumkan alamat perusahaan yang jelas sebagai objek pengawasan. Pengawasan yang tidak berpihak kepada industri dalam negeri dapat menimbulkan trauma bagi industri dalam negeri termasuk pedagang pengecernya. Pelaku usaha umumnya tidak mau berurusan yang sifatnya berkepanjangan, karena ada resiko terhadap keberlanjutan usahanya didalam negeri.

Oleh karena itu, dukungan Pemerintah melalui konsep pengawasan dalam rangka pembinaan kepada industri dalam negeri sangat dibutuhkan. Agar tidak  menimbulkan kesan pengawasan dilakukan laksana berburu di kebun binatang. Beberapa informasi dari pihak-pihak terkait, pengawasan barang beredar dinegara lain dilaksanakan dengan pendekatan yang bersifat  pembinaan kepada industri dalam negeri, karena menyangkut ketersedian lapangan kerja dan kemandirian bangsa.

Sehingga kebijakan Pemerintah melalui penerapan secara wajib SNI harus diikuti dengan konsep pengawasan barang beredar yang terkoordinasi lintas sektor dan Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi industri dalam negeri.

Daya saing.

Sering kita mendengar salah satu tujuan mulia dari penerapan secara wajib SNI adalah meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Sementara itu, pelaku usaha mempunyai rumusan daya saing yang sederhana yaitu daya saing akan meningkat apabila industri mampu membuat barang dengan kualitas sesuai standar atau lebih tinggi dengan harga yang murah atau bersaing dengan barang sejenis.

Dalam kasus lampu LHE, penerapan secara wajib SNI lampu LHE terbukti tidak mampu menurunkan angka impor. Impor meningkat berarti harga barang impor mampu memberikan harga yang lebih kompetitif dibandingkan harga barang lokal dengan kualitas sama. Semenjak dibukanya pasar ASEAN-China, maka semua industri komponen dalam negeri segera tutup. Akhirnya semua komponen lampu lebih ekonomis diimpor dari China. Hal ini sebagai bukti bahwa barang impor lebih kompetitif dan bukti daya saing industri lampu nasional sudah menurun karena bahan baku/komponen harus diimpor.

Maraknya lampu impor illegal telah mempercepat penurunan daya saing industri dalam negeri, yang titik akhirnya adalah penutupan pabrik. Menurunnya daya saing industri lampu di Indonesia diperkuat indikasinya oleh penutupan pabrik lampu  pemilik merek terkenal seperti Osram, Philips, Panasonic dan GE meskipun disertai berbagai alasan. , yang sebenarnya mempunyai modal dan SDM yang kuat. Sementara itu, sampai saat ini pabrik lampu lokal masih mencoba untuk bertahan seperti PT. Sinar Angkasa Rungkut, PT. Lighting Solution, PT. Hikari, PT.Panca Adhitya Sejahtera.

Meskipun bukan penyebab utama penurunan daya saing, namun penerapan secara wajib  SNI terbukti hanya menjadi beban bagi industri kalau tidak didukung oleh kebijakan lintas sektor yang dapat saling melengkapi. Penerapan secara wajib SNI hanya bersifat memberi tanda bahwa produk tersebut sesuai SNI, tetapi  tidak mempunyai korelasi yang kuat dengan peningkatan daya saing.

Lampu LHE dan lampu LED swaballas.

Karakter lampu LHE dan lampu LED swaballas mempunyai kesamaan dalam fungsinya sebagai alat penerangan untuk pencahayaan umum. Dalam aspek standar saftey kedua lampu tersebut  juga mempunyai kesamaan parameter dengan cara uji yang sama namun dalam parameter tertentu terdapat perbedaan seperti parameter fotobiologis/blueray. Perbedaan lain yang menonjol adalah teknologi LED sudah ramah lingkungan dan lebih hemat energi. Tidak diperlukan lagi bahan mercury seperti halnya lampu LHE. Semua bahan baku/komponen diproses dan dirakit menjadi lampu LED swaballas yang lebih aman daripada lampu LHE. Proses perakitan lampu LED swaballas dapat dilakukan secara rumahan, tidak diperlukan fasilitas yang besar dan rumit. Oleh karena itu, di negara China komponen lampu LED swaballas dijual dalam keadaan terurai dan siap dirakit oleh konsumen sendiri dengan peralatan solder sederhana.

Teknologi LED chips sebagai sumber utama cahaya dari semua jenis lampu LED, pada saat ini masih terus dikembangkan. Oleh karena itu,  setiap saat teknologi LED chips yang baru diproduksi akan menjadi sumber inovasi dari pembuatan berbagai jenis dan spesifikasi lampu LED.  Sehingga  tidak mengherankan apabila berbagai bentuk dan spesifikasi lampu LED dapat berubah setiap waktu. Tuntutan dari perubahan cepat teknologi LED chips inilah yang dikuatirkan terganggu oleh system sertifikasi SNI yang masih konvensional, yang masih membutuhkan waktu yang lama dibandingkan perubahan teknologi LED chips.

Sementara itu, pada lampu LHE, teknologi untuk dapat menghasilkan cahaya sudah tidak berkembang lagi, demikian pula bentuk lampu LHE hanya mengalami perubahan pada tabung kacanya diawali dari bentuk U terus berkembang kebentuk ulir.

Oleh karena itu, berdasarkan kondisi iklim usaha saat ini dan pengalaman yang terjadi, maka tidak efektifnya kebijakan penerapan secara wajib SNI lampu LHE harus menjadi bahan pembelajaran dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penerapan secara wajib SNI lampu LED swaballas.

Kesimpulan:

Berdasarkan hal-hal tersebut dan  realita perjalanan bisnis industri lampu di Indonesia sampai saat ini, maka regulasi penerapan secara wajib SNI lampu LED swaballas mempunyai dampak sebagai berikut:

  1. Tidak akan dapat menghambat impor lampu LED swaballas, karena SNI bukan menjadi hambatan bagi negara yang menguasai teknologi LED chips dan mempunyai industri komponen lampu LED. Seperti negara China saat ini yang menjadi  pemasok utama lampu LED didunia.
  2. Pada saat ini iklim usaha belum mampu mendukung pertumbuhan industri lampu dalam negeri. Realita dilapangan saat ini bahwa menjadi importir jauh lebih nyaman dengan resiko minimal dibandingkan menjadi produsen. Sehingga kebijakan penerapan secara wajib SNI LED swaballas hanya menambah beban biaya  bagi perusahaan untuk bersaing dengan importir, dan hanya menguntungkan pihak tertentu saja.
  3. Suatu yang tidak bisa dibantah, bahwa perusahaan lampu multinasional dengan modal tidak terbatas sudah hengkang dari Indonesia. Namun dengan merek yang sudah dikenal baik dan dengan memperkuat modal, perusahaan multi nasional, tetap gencar melakukan promosi lampu dipasar domestik. Hal ini, sebagai bukti potensi pasar lampu dalam negeri masih menjanjikan, namun produsen lampu lokal tidak mampu bersaing dengan importir.
  4. Industri berdaya saing adalah industri yang mampu memproduksi barang berkualitas dengan harga bersaing. Daya saing industri hanya dapat ditingkatkan dengan memperkuat struktur industri didalam negeri dan membutuhkan dukungan lintas sektor yang saling melengkapi untuk mewujudkannya.
  5. Banyaknya regulasi yang hanya membebani industri di Indonesia selalu dikeluhkan oleh pelaku usaha termasuk Presiden Joko Widodo. Realita dilapangan sampai saat ini, belum ada kebijakan yang efektif dapat memberi manfaat dan meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar kepada industri dalam negeri. Regulasi hanya menambah keruwetan dan beban biaya kepada industri dalam negeri.
  6. Saat ini, industri lampu LED swaballas nasional yang sudah memiliki fasilitas mesin dan peralatan produksi dan bukan hanya sebagai perakitan lampu, jumlahnya tidak lebih dari lima perusahaan, yang masih mencoba bertahan hidup agar tidak terjadi PHK, dengan tingkat utilisasinya kurang dari 10%.
  7. Memperhatikan dinamika perkembangan teknologi LED chips saat ini, maka belum ada negara lain yang sudah menerapkan secara wajib standar safety lampu LED swaballas (SNI IEC 62560:2015). Sehingga, penerbitan kebijakan penerapan secara wajib SNI lampu LED swaballas dapat dikuatirkan sebagai  bentuk ketidakpahaman terhadap perkembangan teknologi lampu LED atau hanya melanjutkan tradisi kebijakan penerapan secara wajib semua SNI yang sudah diterbitkan.  Kebijakan tersebut sebenarnya sudah tidak sesuai  dalam era industri 4.0.  Saat ini telah berkembang lampu smart LED, yang dapat dikendalikan dari jarak jauh.
  8. Kebijakan penerapan secara wajib SNI lampu LED swaballas berpengaruh kepada nasib dan kelanjutan usaha industri lampu dalam negeri. Untuk itu, dalam pembahasan kebijakan nasional Pemerintah sebagai pembina industri dalam negeri tidak dapat melibatkan pihak lain yang mempunyai kepentingan mewakili industri di negara lain. Pemerintah negara lain juga tidak pernah memberi kesempatan kepada wakil industri dari Indonesia untuk ikut membahas kebijakan penerapan secara wajib standar dinegaranya.
  9. Luas bentang wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau yang tersebar, dan adanya dukungan kebijakan yang lebih memudahkan barang impor masuk, serta permasalahan koordinasi antar instansi/Pemerintah Daerah yang masih jauh dari harapan menyebabkan tidak ada jaminan pengawasan barang non-standar akan efektif.

Analisis ringkas dampak regulasi kebijakan penerapan secara wajib SNI, sesuai yang diamanahkan dalam aturan dan perundangan yang berlaku, dapat menjadi bahan pertimbangan bagi semua pemangku kepentingan yang masih peduli dengan keberadaan industri lampu di Indonesia. Semoga.

Diskusi dengan tim peneliti dari BSN

Berdiskusi dengan tim BSN tentang penerapan standar di kantor GAMATRINDO Tebet (4/7/2019)

Pada tanggal 4 Juli 2019 tiga orang peniliti dari BSN melakukan kunjungan ke kantor GAMATRINDO di Tebet dan diterima oleh pengurus harian GAMATRINDO. Tujuan kunjungan adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan FGD masalah standardisasi di Jakarta dengan penyelanggara BSN. Dalam rangka lebih memperdalam hasil FGD tersebut, maka  tim peneliti BSN yang menggali lebih lanjut informasi.

Standar bukan suatu hal yang menakutkan, akan tetapi penerapan standar secara wajib yang tidak efektif hanya menjadi beban bagi industri dalam negeri. Pada saat ini standar bukan lagi alat untuk menghambat impor, karena industri lampu dalam negeri hanya pengguna teknologi. Semua komponen lampu masih sangat tergantung impor, jadi negara asal impor sudah menjadi negara yang menguasai teknologi. Sehingga apapun standar yang diterapkan bukan menjadi masalah untuk dipenuhi. Apalagi negara Tiongkok sudah menjadi pemasok dunia untuk lampu, hampir semua merek terkenal sampai merek yang abal-abal pun dapat diproduksi, dengan kapasitas besar. Ditambah dengan kebijakan Pemerintahnya yang secara penuh mendukungnya lewat berbagai kebijakan  agar mampu menembus pasar global.

Penerapan secara wajib saat ini di Indonesia hanya menguntungkan dari sisi konsumen saja, meskipun masih banyak konsumen yang mempertimbangkan harga murah. Iklim usaha yang kondusif, dimana semua pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam regulasi standar sangat dibutuhkan dukungan dan komitmennya. Dukungan dan komitmen untuk berpihak kepada industri dalam negeri yang telah menciptakan lapangan perkerjaan, kontribusi dalam pendapatan negara, serta  dampak berganda lainnya.

Dengan  kedatangan tim peneliti dari BSN tersebut diharapkan secara bertahap semua pihak yang berkepentingan  dengan standar akan memiliki pemahaman yang sama terhadap dampak apabila standar diterapkan secara wajib tanpa mempertimbangkan kesiapan industri dalam negeri. Semoga.

FGD modul pelatihan PBDEs

Acara FGD modul pelatihan PBDEs di Jakarta. (10/1/2019)

Pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 di Jakarta, GAMATRINDO hadir dalam acara FGD konsep modul pelatihan pencegahan dan penanganan penggunaan flame retardant di sektor manufaktur, yang diselenggarakan oleh Kemenperin. Kegiatan ini merupakan tahap ke empat dari serangkaian kegiatan sebelumnya. Terakhir kegiatannya adalah pelaksanaan pelatihan di Jawa Timur, sebelumnya di Jawa Barat. Namun karena terbatas tempat peserta mungkin ada beberapa anggota GAMATRINDO yang tidak dapat mengirim karyawannya.

Polybromodiphenyl ethers (PBDE) termasuk kelompok Brominated Flame Retardants (BFR) yang paling umum digunakan sebagai penghambat api (flame retardant). BFR banyak dipakai karena harga yang murah dan efisiensi yang tingg dalam menghambat pembakaran dengan cara melepas atom bromin pada temperatur tinggi, atom bromin mengikat radikal bebas dan menghentikan reaksi kimia yang memulai pembakaran dan memungkinkan penyebaran api. PBDE yang banyak digunakan yaitu decaBDE (97% BDE-209), ditambahkan pada berbagai polimer plastik seperti polivinil klorida, polikarbonat, dan high-impact polystyrene (HIPS). Salah satu yang menggunakannya antara lain produk elektronik rumah tangga termasuk peralatan elektronik, dan untuk pelapis belakang di tekstil (furnitur, kendaraan bermotor, dan karpet).

Penggunaan jenis flame retardant khususnya PBDE dikuatirkan adanya potensi paparan bahaya  bagi kesehatan, yang mampu menganggu sistem hormon,  dalam perkembangan dan pertumbuhan seksual, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan berpotensi menyebabkan kanker. Oleh karena itu  PBDE telah disetujui untuk masuk dalam daftar Persistent Organic Pollutants (POPs) dalam Konvensi Stockholm,  dan Pemerintah Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2009 (Stockholm Convention 2009).

Dengan tujuan mengurangi emisi PBDEs dan UPOPs melalui perbaikan siklus manajemen produksi dan pengolahan plastik mengandung PBDEs, maka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan United Nations Development Programme, yang didukung oleh Global Environment Facility (GEF), menyusun pembuatan modul pelatihan. Saat FGD dilaksanakan merupakan hasil daripada uji coba penerapan modul pelatihan yang telah dilaksanakan di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Dalam diskusi saat FGD tersebut, berkembang wacana sertifikasi, baik melalui penyusunan SKKNI atau melalui Kebijakan Kemenaker. Namun GAMATRINDO mengingatkan kepada peserta rapat, disamping waktu pelatihan juga perlu dipertimbangka terkait adanya biaya sertifikasi. Dengan memahami  kondisi industri dalam negeri saat ini. Kita mengharapkan Pemerintah tidak gegabah menerbitkan kebijakan. Harus ada pedoman bagi K/L  untuk melakukan kajian manfaat dan dampak negatifnya yang sebelum diformulasikan dan dapat diterima oleh industri dalam negeri. Jangan dipaksakan sebuah kebijakan apabila menimbulkan beban bagi industri. Oleh karenanya GAMATRINDO mengusulkan agar tidak perlu adanya system sertifikasi tetapi dikembangkan pelatihan yang efektif tentang identifikasi dan pengelolaan PBDEs.

Seminar Indonesia Quality & Safety Forum 2018

Acara seminar INDONESIA QUALITY & SAFETY FORUM 2018, di Jakarta (17/10/2018)

Pada tanggal 17 Oktober 2018 bertempat di hotel JW MARRIOT Jakarta, PT. Qualis Indonesia mengudang GAMATRINDO untuk hadir dalam seminar Indonesia Quality & Safety Forum 2018. Acara tersebut dihadiri oleh pelaku usaha dan Asosiasi dari berbagai jenis industri. Menteri Perindustrian diwakili oleh Staf Ahli Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Imam Haryono.

Kegiatan ini menjadi kegiatan rutin tahunan bagi PT. Qualis Indonesia, karena ditempat yang sama tahun lalu juga sudah dilaksanakan. Sebagai salah satu lembaga uji yang sudah diakreditasi untuk produk lampu, PT. Qualis Indonesia yang diwakili oleh Marketing Manager Lab. LED-Luminer, Teguh Ibrahim, menyatakan bahwa lab. uji nya telah mampu untuk menguji semua parameter lampu LED-Luminer dengan biaya antara 16-19 juta dalam waktu pengujian maksimal dua bulan. Anggota GAMATRINDO yang diwakili oleh PT. Moradon Berlian Sakti telah melakukan pengujian untuk lampu penerangan jalan umum.

Imam Haryono, membuka acara seminar tersebut dengan  menyampaikan tentang program Indonesia Making 4.0 dan permasalahan serta tantangan bersama yang akan dihadapi.  Untuk itu, diperlukan sinergi yang kuat antara Kementerian/Lembaga Pemerintah dan pelaku usaha serta dukungan dari  perguruan tinggi. Agar target Indonesia menjadi negara sepuluh besar  di dunia tercapai pada tahun 2030. Selanjutnya ditekankan, bahwa ada lima industri yang menjadi fokus pembangunan dalam program Indonesia Making 4.0 dan salah satunya adalah industri Elektronika, dimana termasuk industri lampu.

Pada masa sesi tanya jawab, setelah acara pembukaan, ada topik tanya jawab  menarik perhatian, yang disampaikan secara semangat oleh Ketua Asosiasi Mainan Indonesia (AMI), Sutiadji Lukas. Ketua Asosiasi Mainan Indonesia  menyampaikan bahwa agar Pemerintah tidak memaksakan penerapan secara wajib suatu SNI. Sementara itu dalam pemaparan oleh Deputi Penerapan Standardisasi BSN, Kukuh, sesuai Pasal 10 ayat3 dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuain bahwa didalam Framework  regulasi teknis maupun perumusan regulasi teknis, dalam rangka penerbitan suatu regulasi teknis oleh Kementerian harus memperhatikan kepada kesiapan industri dalam negeri.

Selanjutnya pihak Asosiasi Mainan Indonesia juga mempermasalahkan tentang pengawasan yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, yang pada akhirnya berujung kepada sejumlah dana yang harus diberikan. Bagi anggota GAMATRINDO kehadirannya pada acara tersebut berbuah hikmah. Bahwa yang dialami oleh anggota GAMATRINDO dalam perjalanan penerepan secara wajib SNI lampu, ternyata juga dialami oleh  anggota Asosiasi Mainan Indonesia, Pelaksanaan pengawasan yang tidak berpihak kepada industri dalam negeri sudah menjadi trauma sendiri bagi industri lampu dalam negeri. Sehingga perlu upaya yang lebih dari regulator untuk bisa meyakinkan bahwa  peraturan yang akan  diterbitkan semangatnya tidak  memberatkan dan membinasakan industri dalam negeri.

Wakil dari GABEL, yang mewakili industri elektronika dalam negeri, mempertanyakan batas kewenangan Kementerian selain Kementerian Perindustrian untuk menerbitkan regulasi teknis SNI secara wajib.  Karena yang berwenang seharusnya Kementerian yang berperan sebagai pembina industri yang lebih mengetahui benar kondisi sebenarnya industri yang akan terkena dampak penerapan SNI.

Mudah-mudahan acara seminar semakin membuka mata dan hati  dari Kementerian/Lembaga terkait betapa pentingnya koordinasi dan harmonisasi regulasi, agar industri dalam negeri tidak semakin terpuruk. Dan semua masukan dari peserta seminar dapat ditindaklanjuti tidak hanya menjadi bahan laporan atau catatan pribadi para pejabat. Semoga.

GAMATRINDO TOLAK USULAN PENERAPAN SECARA WAJIB SNI LAMPU LED SWABALAS

Pertemuan Pimpinan dan anggota GAMATRINDO dengan Direktur IET, Kemenperin di lantai 11 Gedung Kemenperin. (10/07/2018

Pada tanggal 10 Juli 2018, pimpinan dan anggota GAMATRINDO melakukan audiensi dengan Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Kemenperin, Achmad Rodjih Almanshoer. Maksud pertemuan tersebut adalah untuk  mengingatkan kembali kepada Pemerintah  kondisi industri lampu dalam negeri yang sesungguhnya. Adapaun tujuan pertemuan tersebut agar Pemerintah tidak serta-merta menerima terhadap usulan agar SNI lampu LED swa-ballast diterapkan secara wajib dari berbagai pihak yang tidak mewakili industri dalam negeri. Pada kesempatan tersebut, pimpinan GAMATRINDO mempertegas kembali bahwa saat ini belum  tepat  waktunya untuk menerapkan secara wajib SNI lampu LED swa-ballast.

Kepada Pemerintah diingatkan kembali tentang  pengalaman buruk dan pahit yang dirasakan oleh industri lampu dalam negeri untuk SNI  LHE. Pada kenyataannnya penerapan secara wajib SNI LHE tidak dapat menghambat impor tapi terjadi sebaliknya.  Impor LHE semakin membanjir termasuk illegal impor. Industri lampu lokal bertumbangan sehingga tidak lebih dari 5 perusahaan/pabrikan yang bertahan sampai saat ini. Penguasaan teknologi, kapasitas produksi yang sangat besar, dan dukungan Pemerintah yang maksimal di negara asal lampu LHE impor, sangat berperan dalam penetrasi pasar negara kita. Termasuk masih kurang maksimalnya keberpihakan pengawasan kepada industri dalam negeri. Masih sering terjadi akhir-akhir ini, pengawasan lebih banyak memilih produk lampu yang mempunyai identitas jelas.

Pada saat ini, negara Tiongkok mempunyai kapasitas produksi dan penguasaan teknologi LED jauh lebih baik dan telah menjadi negara pemasok utama lampu LED dunia. Sehingga bagi produsen di Tiongkok tidak ada permasalahan dengan segala macam aturan teknis seperti SNI lampu LED. Semua ketentuan teknis SNI lampu LED akan dengan mudah dapat dipenuhi. Sedangkan industri lampu dalam negeri harus berhitung banyak, karena produksinya masih terbatas.  Dinamika teknologi LED masih berkembang sehingga setiap delapan sampai duabelas bulan harus menyesuaikan, agar tidak ditinggalkan konsumen dan exist terus dipasar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.86 tahun 2009 tentang Standar Nasional Indonesia bidang Industri dan Peraturan Kepala BSN No.1 Tahun 2011,  bahwa kaidah penerapan secara wajib SNI harus memperhatikan kesiapan industri dalam negeri. Industri dalam negeri adalah pihak pertama yang menerima dampak penerapan secara wajib SNI apapun. Namun demikian,  sampai saat ini, industri lampu dalam negeri belum merasakan keberadaan Pemerintah.  Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2018 yang mencakup penerapan secara wajib SNI Luminer, sebagai revisi Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2009. Sudah 19 tahun penerapan secara SNI Luminer tidak efektif, namun tetap saja Kementerian ESDM  tidak mendengar suara industri dalam negeri. Untuk itu, pimpinan GAMATRINDO telah mengirim surat keberatan kepada Menteri ESDM. Memperhatikan proses penyusunan kebijakan tersebut, maka GAMATRINDO  masih berkeyakinan bahwa penerapan secara wajib SNI Luminer tetap tidak akan efektif, dengan berbagai dasar pertimbangan seperti pada artikel sebelumnya. Dipihak lain industri lampu dalam negeri tersandera.

Pengamatan GAMATRINDO dalam kaitan dengan SNI, banyak usulan yang sebetulnya tidak mewakili industri dalam negeri. Namun dengan kemampuan sumber daya dan lobby , maka Pemerintah dengan sangat mudah  menerima usulan tersebut untuk dijadikan suatu kebijakan. Industri dalam negeri yang tidak siap dan  mempunyai keterbatasan, terpaksa harus menerima. Pada akhirnya, industri dalam negeri  tinggal memilih terus atau tutup.

Semoga dibawah pimpinan Presiden saat ini, segera para pimpinan K/L untuk kembali berpihak kepada industri dalam negeri. Semoga.

SNI luminer menghambat inovasi dan investasi.

Pembukaan launching PT. Qualis Indonesia oleh Benny Sutrisno mewakili Menteri Perindustrian ( JW Marriot Jakarta, 29/11/2017).

Masalah SNI luminer disampaikan oleh pengurus GAMATRINDO pada kesempatan seminar yang diselanggarakan oleh PT. Qualis Indonesia pada tanggal 29 Nopember 2017 di hotel JW Marriot. Seminar tersebut diselenggarakan bersamaan secara resmi peluncuran produk jasa pengujian untuk berbagai produk oleh PT. Qualis Indonesia

Sudah delapan tahun sejak tahun 2009 sampai saat ini (2017), berbagai jenis model dan tipe luminer lampu diperjual-belikan dan beredar dipasar tidak menggunakan tanda SNI. Padahal standar luminer telah diterapkan secara wajib sejak tahun 2009 oleh Peraturan Menteri ESDM no.17 tahun 2009 tentang pemberlakuan SNI mengenai luminer sebagai standar wajib. dan perubahannya  Peraturan Menteri ESDM no. 21  tahun 2012. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa hal antara lain:

  1. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman pedagang,  produsen maupun kementerian terkait tentang peraturan tersebut;
  2. Terlalu luasnya ruang lingkup jenis luminer yang tercakup dalam peraturan menteri tersebut sehingga membuat bingung semua pihak. Apabila dicermati ruang lingkup SNI luminer, maka semua jenis dan model luminer terkena ketentuan tersebut.
  3. Tidak tersosialisasi dengan baik pada saat perumusan dan penerbitan peraturan tersebut, sehingga semua pihak tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Akibatnya efektiftas peraturan tersebut tidak diperoleh, yang ada hanya timbul kebingungan bagi industri dalam negeri. Sementara dipasar beredar luminer yang tidak menggunakan tanda SNI. Telah terjadi ketidakpastian hukum, dan persaingan usaha yang tidak sehat.

GAMATRINDO perlu mengingatkan kembali kepada semua pihak tentang kaidah  penerapan SNI secara wajib. Yaitu harus memperhatikan ;

  • kesiapan lembaga sertifikasi produk dan laboratorium uji;
  • kesiapan, kebutuhan dan keinginan industri dalam negeri; dan
  • memperhatikan hasil kajian dampak penerapan SNI wajib.

Setiap SNI yang sudah disahkan oleh Badan Standardisasi Nasional, berarti secara resmi berlaku secara sukarela. Dan sejak saat itu, setiap produsen yang sudah mampu, dipersilahkan untuk menggunakan tanda SNI sesuai dengan ketentuannya.

Bagi produsen multinasional yang berbasis di negara lain, melakukan lobby ke Pemerintah untuk menerbitkan peraturan penerapan SNI secara wajib adalah sah saja. Disini tantangan bagi Pemerintah untuk wajib memperhatikan kepentingan industri dalam negeri. Sebaliknya, seandainya kesiapan industri dalam negeri tidak menjadi bagian dari pertimbangan dalam penerapan SNI wajib, maka berarti Pemerintah telah dengan sengaja ingin membinasakan industrinya sendiri. Industri luminer termasuk luminer kerajinan tangan berbasis rumah tangga, berdasarkan peraturan ini diwajibkan mengukuti aturan, tanpa kecuali.

Kadangkala banyak pihak, Kementerian dan Lembaga, dengan atas nama perlindungan konsumen dijadikan dasar penerbitan berbagai kebijakan yang berdampak kepada industri.

Namun demikian kadangkala kebijakan tersebut tidak memperhatikan keberadaan dan kondisi industri dalam negeri. Sudah tidak dapat dibantah, industri yang dituntut untuk menciptakan lapangan pekerjaan, industri dituntut untuk tumbuh agar meningkatkan kemampuan daya beli karyawan dan konsumen, industri dituntut untuk menggerakkan sektor ekonomi lainnya.

Akhirnya sektor  industri juga yang diminta mampu berjaya di negaranya dan global agar dapat menggerakkan ekonomi bangsa, agar negaranya masuk menjadi bangsa yang maju. Oleh karena itu, tidaklah heran apabila disemua negara maju meskipun menganut keterbukaan ekonomi, akan tetap mempertahan industrinya untuk bertahan dari serbuan barang impor. Berbagai cara dan bentuk kebijakan yang dirasakan aneh oleh kita diterbitkan oleh negara maju, agar lapangan pekerjaan tetap tumbuh dengan mempertahankan industrinya dan mengundang investasi baru. Sementara di Indonesia sangat dirasakan saat ini industri lampu dalam negeri berjuang sendiri agar tetap dapat bertahan. Oleh karena itu, diperlukan keberadaan negara dan Pemerintah bagi industri lampu dalam negeri, kalau masih dianggap industri sebagai pencipta lapangan pekerjaan  dan penggerak  ekonomi bangsa. Semoga.

Audiensi ke Direktur Konservasi Energy.

foto bersama dengan Direktur Konservasi Energy, Kementerian ESDM (31 Okt 2017).

Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017, pengurus GAMATRINDO melakukan audiensi dengan Ida Nuryatin Finahari, Direktur Konservasi Energi, Kementerian ESDM, di kantor  Jl. Pegangsaan Timur No. 1 Jakarta. Sebagai wadah industri lampu dalam negeri, maka pengurus GAMATRINDO menganggap  perlu untuk melakukan perkenalan dengan pejabat-pejabat baru diberbagai kementerian. Khususnya yang mempuyai keterkaitan regulasi yang mempunyai dampak langsung dengan industri lampu dalam negeri.

Tujuan audiensi dengan Direktur Konservasi Energi adalah untuk memperkenalkan tentang GAMATRIND. Sehingga pada kesempatan tersebut diuraikan juga sejarah singkat pembentukan GAMATRINDO. Sebagai wadah industri dalam negeri yang lebih menyuarakan kepentingan industri lampu dalam negeri. Disamping itu GAMATRINDO juga menyampaikan komitmen terhadap mutu. Harapan lain, agar Pemerintah mempunyai pemahaman yang sama tentang kondisi industri lampu saat ini, yang setiap akhir tahun menghadapi kenaikan upah, pasar domestik dikuasai produk impor, dan masih belum dirasakan keberpihakan Pemerintah kepada industri dalam negeri. Yang terkesan pada saat ini Pemerintah terus memberi kemudahan kepada barang impor, mulai dari bermacam de-regulasi impor, dwelling time, sampai ada wacana post border. Sementara itu berbagai regulasi yang  diterbitkan mulai ditegakan hukumnya dan ironisnya yang terkena dampaknya duluan adalah industri lampu dalam negeri. Hal tersebut dimungkinkan, mengingat industri dalam negeri mempunyai identitas jelas, lokasi pabrik jelas, penanggungjawabnya jelas sehingga paling mudah untuk dibidik.

Sejarah mencatat ketidak efektifan penerapan secara wajib SNI lampu CFL. Pada penerapan wajib SNI CFL yang terjadi adalah semakin merajalelanya lampu CFL impor dan industri lampu dalam negeri beserta komponennya bertumbangan. Sehingga yang tejadi tidak sesuai dengan tujuan mulia dari penerapan secara wajib SNI. Untuk itu mohon dipertimbangkan secara bijak dampak atas usulan dari pihak yang mengatasnamakan industri dalam negeri tentang penerapan secara wajib SNI lampu LED. Sementara ini belum terdeteksi negara lain yang menerapkan standar lampu LED, karena sampai saat ini teknologi LED terus berkembang.

Sementara itu pada penerapan wajib SNI luminer, sejak tahun 2009 sampai saat ini tidak ada luminer yang dijual dipasar menggunakan tanda SNI. Hal ini mengganggu bisnis lampu dan menghambat  investasi industri dalam negeri. Sebagai warga negara Indonesia taat hukum. kalau ikut memproduksi luminer dengan tidak menggunakan tanda SNI, berarti secara sadar sudah menandatangani kontrak sebagai tersangka. Sementara dipasar beredar luminer secara bebas. Diharapkan, dengan pertemuan tersebut semua pihak jelas melihat hitam-putihnya GAMATRINDO, yang berjuang  dan bertahan untuk mendukung Pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan menghemat devisa, dengan asosiasi lampu lainnya. Semoga.

Penerapan Secara Wajib SNI Lampu LED Tidak Menjamin Akan Menghambat Impor.

Sehubungan dengan adanya pemberitaan tentang produsen lampu dalam negeri menunggu Pemerintah untuk menerapkan secara wajib SNI lampu LED, dan diyakininya akan menurunkan volume impor. Maka penulis yang mewakili industri lampu dalam negeri ingin juga menyampaikan secara singkat kepada semua pihak agar mempunyai pemahaman tentang lampu berteknologi LED, dan gambaran kondisi industri lampu dalam negeri saat ini. Agar ada keseimbangan pemberitaan dari industri lampu dalam negeri.
Sejarah industri lampu nasional mencatat bahwa di Indonesia pernah mengalami kejayaan pada tahun 1980an. Menguasai pangsa pasar domestik sebesar 80% dan telah mampu mengekspor ke lebih 50 negara. Didukung oleh industri yang terpadu mulai dari pembuatan gelas, cap dan kaki lampu, filamen, dan pabrik lampu itu sendiri. Karena iklim usaha yang baik, maka produsen merek Philips, Osram dan GE turut mendirikan pabrik di Indonesia.
Pengalaman pahit penerapan secara wajib SNI Lampu LHE.
Sesuai perkembangan teknologi lampu hemat energi, maka industri lampu dalam negeri juga mulai memproduksi lampu compact fluorescent lamp yang dikenal dengan sebutan lampu Swaballast/LHE (Lampu Hemat Energi). Sejak saat itu, terjadi perubahan besar pasar lampu dari lampu pijar diganti dengan beraneka jenis dan bentuk lampu LHE. Perubahan ini tidak hanya menciptakan pasar besar tetapi timbul masalah dengan membanjirnya Iampu impor LHE termasuk produk abal-abal dengan mutu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk itu, atas usulan industri lampu dalam negeri saat itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 377/MPP/Kep/11/2001 dan diperbarui dengan Peraturan No.442/MPP/Kep/5/2002 tentang penerapan secara wajib standar lampu LHE (SNI 04-6504-2001). Sejak itu, semua lampu LHE yang beredar di pasar harus bertanda SNI 04-6504-2001. Pada awalnya kebijakan tersebut memberikan harapan baik, ditandai dengan tumbuhnya belasan pabrikan lampu LHE (tidak ada data resmi). Sehingga timbul rasa optimis dikalangan pelaku usaha dan prospek industri lampu kian terang. Namun, seiring dengan semakin terbukanya pasar, semakin besar serbuan lampu impor termasuk yang abal abal, meskipun sudah didukung berbagai regulasi dan pengawasan di pintu masuk pelabuhan dan di pasar.

Dari data statistik impor lampu LHE pada tahun 2010 telah mencapai USD 1,0 juta dan pada tahun 2011 naik 45% menjadi USD.1,5 juta. Selanjutnya pada tahun 2012 dan tahun 2013 impornya melonjak tinggi, berturut-turut menjadi USD 15 juta dan USD 158 juta. Mulai tahun 2014 karena kelesuan ekonomi impor lampu LHE menurun sedikit (18%), tapi tetap tinggi menjadi USD. 129 juta. Hal ini menunjukkan bahwa puluhan industri negara lain lebih siap dan sangat mudah memenuhi standar yang berlaku. Dan yang diuntungkan dalam hal ini hanyalah laboratorium uji , LPK dan biro jasa sertifikasi lainnya.
Dengan berbagai alasan ternyata tujuan mulia penerapan secara wajib SNI Lampu LHE tidak dapat diwujudkan. Produk lampu LHE abal-abal tetap dapat ditemukan dipasar, ratusan merek impor tetap mendominasi pasar lampu LHE. Dampaknya tingkat utilisasi industri lokal hanya 15% dan sejak tahun 2008 tanda-tanda tumbangnya industri lampu nasional mulai terlihat. Banyak yang berubah status menjadi importir, yang jauh lebih ringan bebannya daripada tetap menjadi produsen.
Kondisi industri lampu nasional semakin tidak membaik dengan mulai efektifnya perjanjian perdagangan ACFTA sejak tahun 2011. Industri komponen berguguran satu-persatu, karena impor komponen dari negara Tiongkok lebih murah. Akhirnya, tiga produsen lampu dunia dengan berbagai alasan hengkang dari Indonesia. Tidak lebih dari 5 perusahaan nasional yang mampu bertahan sampai saat ini dengan tingkat utilisasi 15%.
Lampu LED
Penemuan teknologi LED dalam pembuatan lampu merupakan suatu revolusi dalam produksi lampu. Penggunaan teknologi LED memberi banyak manfaat antara lain lebih hemat energy, umur lebih panjang, tidak mencemari lingkungan, dan fleksibilitas desain lampu untuk menghasilkan pencahayaan sesuai selera. Meskipun bukan menjadi penemu teknologi LED, tapi negara Tiongkok saat ini menjadi pemasok utama dunia untuk komponen dan lampu LED. Bahkan kondisi saat ini telah terjadi overstock, disebabkan overcapacity dan siap untuk membanjiri pasar Indonesia Teknologi LED masih terus berkembang semakin efisien ditandai dengan meningkatnya kinerja lampu dan pada saat yang sama terjadi tren penurunan harga. Tidak dibayangkan sebelumnya, saat ini industri lampu LED dapat didirikan secara cepat (instan), melalui proses perakitan komponen sederhana. Lampu LED dapat diproduksi mulai dari skala pabrik sampai skala rumahan.
Untuk dapat bertahan, industri lampu dalam negeri harus mengikuti perubahan teknologi tersebut dengan menggabungkan mesin otomatis dan padat karya. Agar dapat mengikuti dinamika teknologi LED, maka produsen harus terus berinovasi dan mendiversifikasi produk agar tidak tertinggal oleh pesaingnya dan ditinggalkan konsumen. Konsekuensinya terjadi beberapa kali perubahan tipe/model dalam hitungan bulan.
Dengan mengadopsi secara penuh standar internasional IEC 62560: 2011, maka pada tahun 2015 Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkankan standar lampu LED yaitu SNI IEC 62560: 2015 Lampu LED swa-balast untuk layanan pencahayaan umum dengan tegangan > 50 V. Sejak saat itu, status SNI lampu LED berlaku secara sukarela. Namun dalam perkembangannya, standar IEC 62560: 2011 tersebut telah direvisi dengan terbitnya IEC 62560 + AMD 1: 2015. Sehingga seyogyanya SNI lampu LED juga harus direvisi. Namun permasalahannya tidak hanya sekedar merevisi agar sesuai dengan IEC 62560 + AMD 1: 2015. Akan tetapi masih banyak aspek teknis yang masih perlu dibahas oleh ahlinya, untuk mencegah multitafsir dalam penerapannya.
Dukungan Pemerintah
Sebelum penerapan standar secara wajib dan sesuai kaidah, maka harus dikaji :

1). kesiapan industri dalam negeri,
2) kesiapan laboratorium uji dan LPK
3). kajian manfaat dan dampak penerapan standar secara wajib
4) kajian kesiapan dukungan dari instansi terkait lannya.

Kesiapan seluruh industri dalam negeri harus menjadi perhatian utama. Khusunya industri lampu yang mempunyai akar kuat sebagai industri lampu di Indonesia. Yaitu industri lampu (tergabung dalam GAMATRINDO) yang secara konsisten berada dijalur industri dan mampu bertahan sampai saat ini untuk tetap membantu Pemerintah dalam penciptaan lapangan pekerjaan, tanpa fasilitas dari Pemerintah.

Dalam penerapan secara wajib SNI lampu LED akan melibatkan banyak Kementerian dan lembaga, mulai dari proses produksi, pengujian, sertifikasi, importasi, pengawasan impor produk jadi dan barang beredar, termasuk regulasinya dan sebagainya. Sehingga iklim usaha yang baik dan adanya komitmen keberpihakan Pemerintah kepada industri dalam negeri perlu diciptakan sebelum penerapan secara wajib SNI lampu LED. Mengingat bahwa dengan mudah bagi negara pemilik/menguasai teknologi untuk memenuhi segala ketentuan teknis SNI lampu LED seperti terjadi pada SNI lampu LHE.

Kesimpulan.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat digarisbawahi bahwa karakter bisnis semua jenis lampu (pijar, CFL sampai LED) adalah sama. Dan negara Tiongkok telah menjadi produsen utama  lampu LED dunia. Sehingga penerapan secara wajib SNI lampu LED tidak dapat menjamin akan mengurangi volume impor lampu LED dan beredarnya lampu illegal.
Oleh karena itu, saat ini industri lampu dalam negeri tidak mendukung usulan penerapan secara wajib SNI lampu LED yang tidak disertai kajian yang komprehensif. Pemerintah harus mengkaji secara hati-hati atas usulan tersebut, karena bisa menjadi bumerang dan cara yang sistematis untuk membinasakan industri lampu dalam negeri. Sebagai solusi dan alternatifnya, Pemerintah dapat mengkaji penerapan spesifikasi teknis yang didukung dan keterlibatan secara intensif dari seluruh industri lampu dalam negeri.  Agar diketahui secara langsung kesiapan industri lampu dalam negeri yang sebenarnya.

Demikian uraian singkat pandangan dari sisi lain tentang penerapan standar SNI lampu LED. Semoga bermanfaat.