Category Archives: Berita

GAMATRINDO terima Tim JICA

Diskusi dengan Tim JICA di kantor GAMATRINDO Tebet, Jakarta (31/07/2019)

Pada tanggal 31 Juli 2019 , pengurus GAMATRINDO menerima tim dari JICA yang terkait dengan proyek pengembangan laboratorium uji dan industri lampu LED, bekerjasama dengan Kemenperin. Rombongan terdiri dari enam orang JICA dan satu orang penterjemah dengan pimpinan rombongan Tomoyuki Yamada sebagai DirekturTeam 1, Private  Sector Development Group,Industrial Development and Public Policy Department, JICA. Setelah saling memperkenalkan diri, maka pihak JICA menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya ke kantor GAMATRINDO di Tebet dengan menjelaskan program kerja dari proyek tersebut.

Proyek ini direncanakan akan berjalan selama tiga tahun dengan kegiatan dan target tahunan. Pada tahun pertama melakukan review standar LED untuk disetting kepada kebijakan mandatory dengan output mandatory untuk SNI LED Driver, SNI LED Connectors, SNI LED Lamps, dan LED Modul. Selanjutnya diikuti oleh program kerja untuk tahun kedua dan ketiga dengan output masing2.

Pengurus GAMATRINDO dalam kesempatan tersebut mengkritisi dan memberi masukan kepada JICA bahwa kemampuan produksi lampu LED dari anggota GAMATRINDO sebetulnya mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, akan tetapi belum ada kebijakan Pemerintah yang efektif mendorong kearah peningkatan pangsa domestik. Hanya regulasi yang dirasakan membebani  industri dalam negeri yang efektif sampai saat ini. Secara ringkas  disampaikan pula pengalaman pahit penerapan SNI lampu CFL yang tidak efektif dan hanya membuat trauma industri dalam negeri. Penerapan secara wajib SNI CFL hanya menimbulkan semakin maraknya penyelundupan.

Pengurus juga  menyampaikan tidak efektifnya penerapan secara wajib SNI luminer lampu sejak tahun 2009 sampai saat ini. Dan GAMATRINDO telah menyampaikan keberatan kepada Menteri ESDM, namun belum secara resmi mendapat tanggapan. Sehingga  memberi pemahaman yang sama diantara Kementerian/ Lembaga menjadi salah satu tugas pengurus, agar terbentuk komitmen nasional dalam membangun industri. Karena membangun industri di Indonesia sangat erat dengan keterlibatan lintas sektor, tidak dapat hanya dibebankan kepada satu Kementerian saja.

Mudah-mudahan apa yang disampaikan secara ringkas oleh  pengurus GAMATRINDO menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi JICA dalam memberikan rekomendasi sebagai hasil dari projek tersebut. Semoga.

Sosialisasi SNI Luminer oleh PT. Sucofindo

Sosialisasi SNI Luminer diselenggarakan oleh PT. Sucofindo di Jakarta (19/06/2019)

Pada tanggal 19 Juni 2019 PT. Sucofindo mengundang produsen dan importir lampu untuk menghadiri acara sosisalisasi SNI 60598 Luminer di Jakarta.  Dalam kesempatan itu, pengurus dan beberapa anggota GAMATRINDO hadir. Pembukaan acara dilakukan oleh M Haris Witjaksono, Direktur Komersil II PT. Sucofindo. Maksud dan tujuannya untuk mendapatkan pemahaman tentang permasalahannya terkait penerapan SNI Luminer secara wajib.

Nara sumber lain adalah dari Ditjen.Ketenagalistrikan, Kasubdit Standardisasi, Wahyudi Joko Santoso dan Kasi. Pengawasan. Ear Marison. Dalam pemaparannya disampaikan antara lain bahwa sesuai dengan proram Nasional Regulasi Teknis, maka Kemen ESDM mempunyai program untuk menerapkan SNI secara wajib untuk Luminer Rantai Cahaya SNI IEC 60598-2- 20:2012 Luminer-Bagian 2-20: Persyaratan khusus – Rantai Cahaya (IEC 60598- 2-20:2010 IDT) dan Luminer Lampu Tidur SNI IEC 60598-2- 12:2016 Luminer –Bagian 2-12: Persyaratan khusus – Lampu tidur dipasang pada kotak kontak instalasi listrik (IEC 60598-2-12:2013, IDT, Eng). Pada kesempatan tanya jawab dan bincang-bincang dengan peserta ada beberapa catatan yang didapat pada acara tersebut.

Sejak penerbitan Permen ESDM No. 2 tahun 2018,sampai saat acara tersebut ternyata masih banyak peserta khususnya importir yang tidak mengetahui ruanglingkup atau jenis-jenis luminer lampu yang termasuk kedalam SNI Luminer yang wajib menggunakan tanda SNI. Sehingga beberapa peserta menghendaki agar dalam acara tersebut dijelaskan sejelasnya jenis- jenis lampu yang dimaksud. Pihak Pemerintah dalam hal menyerahkan kepada peserta untuk berkonsultasi dengan pihak LSPro, karena waktu yang terbatas. Dilain hal, efektifitas penerapan secara wajib SNI Luminer masih dipertanyakan, karena masih dengan mudah ditemui downlight model terbaru dari merek terkenal beredar dipasar tanpa tanda SNI.

Belum ada solusi yang terbaik selain harus impor, terkait dengan permasalahan keharusan penggunaan kabel berlapis karet agar sesuai SNI Luminer. Sementara itu, berdasarkan pengalaman anggota GAMATRINDO sudah tidak ada lagi kabel berlapis  karet yang beredar dipasar dalam negeri. Semua kabel listrik di pasar domestic harus sesuai SNI Kabel berlapis PVC yang sudah diterapkan secara wajib. Sesuai catatan dalam SNI Luminer, bahwa antara lain untuk negara Jepang dan Australia dapat menggunakan kabel PVC.

Pemerintah melalui Kemen ESDM melalui program nasional regulasi teknis akan menerapkan SNI Luminer rantai cahaya dan luminer lampu tidur. Diidentifikasi terdapat 25 jenis Luminer. Namun demikian perlu juga diingatkan kepada Pemerintah, bahwa Pemerintah telah menerbitkan UU No.20 Tahun 2014 tentang Stadardisasi dn Penilaian Kesesuaian dan PP No.34 tahun 2019 tentang Sistem Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional , yang mengamanahkan bahwa penerapan SNI secara wajib harus mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional. Oleh karena itu, diharapkan agar Pemerintah tidak mengulangi kesalahan dalam penerapan SNI Luminer secara wajib sesuai Permen ESDM No.2 tahun 2018,  yaitu dengan mengabaikan kemampuan dan kesiapan industri dalam negeri sebagai pihak yang pertama terkena dampaknya.

Sampai saat masih tanda tanya dari pelaku usaha tentang kewenangan penerbitan kebijakan penerapan secara wajib SNI antara Kemen ESDM dan Kemenperin. Kemen ESDM berpegang kepada UU. No.30 tahun 2009 tentang Kelistrikan bahwa semua Pemnafaat Listrik termasuk ruang lingkup Kemen ESDM, semantara itu, Kemenperin sebagai pembinan industri menjadi phak pertama yang dimintai pertanggung jawabakn  perkembengan industri nasional apapun oleh pihak manapun.

Sebagai pelaku usaha kegiatan yang dilaksanakan oleh PT.Sucofindo sangat bermanfaat, seyogyanya kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memperoleh pemahaman yang sama segala macam permasalahan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penerbitan Permen No.2 tahun 2018 sampai saat ini yang belum efektif. Agar pelaku usaha mendapatkan pemahaman dan kepastian usaha dalam kondisi iklim usaha saat ini. Semoga

GAMATRINDO dalam pameran IndoBuildTech dan Inalight 2019

GAMATRINDO dalam pameran Inalight 2019, PRJ Kemayoran, Jakarta

Secara beruturut-turut anggota GAMATRINDO berpartisipasi  dalam pameran IndoBuildTech tanggal 20-24  Maret 2019 di Indonesia Convention Exhibition  (ICE) BSD City, Tangerang dan Inalight tanggal 4-6 April 2019 di PRJ Kemayoran. Pada kedua pameran tersebut, anggota GAMATRINDO telah memperkenalkan produk-produk barunya.

Untuk pameran IndoBuildTech 2019 merupakan kepesertaan yang pertama kalinya. Dan telah memberikan suasana baru, karena berada diantara peserta yang lebih banyak memamerkan kebutuhan bahan bangunan untuk pembangunan rumah, gedung, kantor dsb. Diharapkan pada kesempatan tahun yang akan datang, bila dimungkinkan untuk dapat berpartisipasi lagi dengan lokasi yang berada ditengah area.

Sementara itu, pada pameran Inalight 2019 merupakan kepesertaan untuk ke-5 kali nya. Setiap tahun sejak tahun 2015 anggota GAMATRINDO selalu ikut dalam pameran Inalight. Dan partisipasi kali ini memberi kesan yang lebih baik dibandingkan tahun 2018. Hal in,  mungkin karena factor lokasi yang labih baik, yaitu didepan pintu masuk utama, sehingga cukup menarik perhatian pengunjung. Namun demikian, sebagai bahan evaluasi semua pihak, bahwa kedatangan pengunjung secara keseluruhan perlu dievaluasi agar tahun mendatang lebih meningkat lagi.

GAMATRINDO atas nama anggota yang telah berpartisipasi pada kedua pameran tersebut,  menyampaikan terimakasih kepada Debindo ITE dan PT.Global Expo Management sebagai penyelenggara yang telah memfasilitasi anggota GAMATRINDO dalam kedua pameran tersebut. Semoga sukses terus dan semakin nyata kontribusinya bagi pembangunan industri lampu dalam negeri. Semoga.

BSN melaksanakan FGD sektor elektronika

BSN melaksanakan FGD sektor industri elektronika untuk mendapatkan masukan bahan roadmap pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Jakarta (27/3/2019).

Pada tanggal 27 Maret 2019 di Jakarta, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyelenggarakan FGD untuk mendapatkan data dan informasi langsung dari pelaku industri sektor elektronika  terkait dengan kendala, kebutuhan dan harapan dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan roadmap pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian.  Pengurus beserta anggota GAMATRINDO berkesempatan untuk hadir dalam acara tersebut.

Pembukaan dilakukan oleh Doni Purnomo, Direktur Sistem dan Harmonisasi Akreditasi, BSN, yang juga menyampaikan sekilas perihal era baru tupoksi BSN sesuai Perpres No. 4 Tahun 2018. Salah satu yang menarik dari tupoksi tersebut, yaitu adanya fungsi yang cukup luas yaitu pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan standar, penerapan standar, penilaian kesesuaian, penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dan pengelolaan standar nasional satuan ukuran.

Pada kesempatan tersebut, GAMATRINDO secara garis besar menyampaikan agar tidak ada lagi regulasi yang penerapan standar  secara wajib (SNI Luminer) yang tidak memperdulikan kemampuan dan kesiapan industri nasional dan sebagai wujud ketaatan terhadap Undang-Undang No.20 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional. GAMATRINDO juga mengharapkan peran aktif dari BSN dengan tupoksi barunya untuk mengevaluasi kembali kebijakan penerapan SNI yang tidak efektif dan jelas menghambat dalam inovasi dan pengembangan investasinya.

Dari industri lain yang hadir, secara umum mempunyai harapan yang sama agar tidak ada lagi proses birokrasi yang berkepanjangan dalam menerbitkan sertifikat penggunaan SNI dan proses lain yang harus dilengkapi sebelum produknya dapat dipasarkan. Hal ini sangat terkait dengan dinamika perkembangan teknologi yang semakin cepat hampir disemua sektor elektronika. Untuk itu, dengan pengalaman Pemerintah dalam mengembangkan proses satu pintu untuk bidang ijin usaha melalui Online Single Submission (OSS), yang semula pelaku usaha harus berurusan keberbagai K/L di pusat maupun daerah.  Maka peserta FGD yakin dapat dikembangkan  system satu pintu  yang sama dengan OSS untuk proses mulai dari penerbitan sertifikat SNI, NRP, Label Bahasa Indonesia, dsb (yang terkait dengan K/L lain), karena semua kewenangannya berada di K/L pusat. Akhirnya sebaik apapun kebijakan atau regulasi selama itu menjadi beban industri, dengan sendirinya tanpa disuruh industri dalam negeri siap untuk menutup pabriknya dan beralih menjadi importir, yang tidak banyak beban bahkan sekarang impor barang dipermudah..

Akhirnya semoga masukan yang disampaikan oleh industri dalam negeri sektor elektronika, dapat dituangkan kedalam roadmap pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Mudah-mudahan tidak hanya menjadi catatan atau notulen FGD. Semoga.

Kunjungan rombongan industri Taiwan

Foto bersama rombongan industri Taiwan didepan kantor Sekretariat GAMATRINDO (30/10/2018)

Pada tanggal 30 Oktober 2018 bertempat di kantor sekretariat GAMATRINDO, Jl. Tebet Barat I. No.23,  pimpinan GAMATRINDO menerima kunjungan dari rombongan industri Taiwan. Delegasi tersebut terdiri dari perusahaan yang berlokasi di Kawasan industri Export Processing Zone (EPZ) di Kaohsiung, Taiwan. Delegasi sebanyak 27 orang dipimpin oleh Yang Po-Keng, Deputy Director General, Ministry Of Economic Affairs. Sekilas tentang Export Processing Zone,  ternyata EPZ merupakan lambang keberhasilan ekonomi Taiwan. Terdapat  sepuluh EPZ di Taiwan yang telah memberikan kontribusi pembangunan  ekonomi Taiwan termasuk pertumbuhan ekonomi, pembangunan industri, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan reputasi internasional.

Pembangunan industri Taiwan secara umum mempunyai peran penting dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Melalui kombinasi insentif dari Pemerintah,  kompetensi tenaga kerja, kerjasama teknis dan partner strategis, telah mampu menarik investasi asing beserta teknologi nya.

Diantara rombongan Taiwan tersebut terdapat  satu perusahaan yang sedang membangun pabriknya di Cikarang untuk bidang Geothermal Power Generation, Water Treatment, Maintenance Perkereta-apian, dan Pressure vessel.

Delegasi Taiwan juga didampingi oleh Mochammad Firdaus dari Kabid.Investasi, Kamar Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taiwan Sementara itu, dalam penerimaan delegasi Taiwan pengurus harian GAMATRINDO didamping oleh Ali Anwar, Ketua Umum, dan beberapa anggota diantaranya Firmam Saptoadji dari PT. Hikari, Suhartono dari PT. Moradon Berlian Sakti, dan Bardo dari PT. Sinar Angkasa Rungkut.

GAMATRINDO mengharapkan kedatangan delegasi Taiwan membuka mata keberadaan dan potensi industri lampu  di Indonesia dan siap berkolaborasi dengan industri Taiwan yang saling menguntungkan. Tidak hanya memanfaatkan pasar domestik sebagai target pasar industri Taiwan tapi juga membangun industri di Indonesia. Semoga.

Pos tarif lampu LED perlu dibedakan dari lampu konvensional.

Rapat pembahasan AHTN 2022 bersama Kementerian Perindustrian di Bogor (5/9/2018)

Pada tanggal 5 September 2018 Kementerian Perindustrian mengudang GAMATRINDO, mewakili industri lampu dalam negeri, untuk membahas perumusan dan penyusunan klasifikasi pos tarif tingkat ASEAN (AHTN) yang akan diberlakukan pada tahun 2022. Sejarahnya harmonisasi pos tarif tingkat ASEAN sudah berlaku sejak tahun 2004. Secara umum klasifikasi pos tarif akan di review setiap lima tahun sekali. Oleh karena itu, sesuai dengan jadwal dari Pemerintah, sejak bulan September 2018 tiap sektor diminta untuk melakukan pembahasan pos tarif yang akan di review. Bahan tersebut akan dibawa wakil Pemerintah untuk pembahasan AHTN pada bulan Desember 2018 sedangkan kick off meeting akan dimulai bulan Oktober 2018.

Jenis usulan oleh sektor industri dapat berupa mempertahankan (retain) pos tarif yang sudah ada dan tetap ada didalam BTKI 2022. Dapat juga membuat pos tarif baru (create). Apabila sudah tidak ada lagi nilai perdagangannya dapat pula menghapus (delete) klasifikasi barang didalam BTKI 2022. Atau dapat juga memodifikasi (modify) dengan merubah uraian barang didalam BTKI 2022. Semua usulan tersebut disertai dengan pertimbangan dalam kaitan Indonesia kepentingan industri dalam negeri.

GAMATRINDO yang mewakili industri lampu dalam negeri menyampaikan usulan agar didalam pos tarif BTKI 2022, sudah dapat dibedakan antara lampu yang menggunakan teknologi LED dan lampu konvensional. Pertimbangannya, bahwa saat ini industri lampu dalam negeri masih dalam tahap pengembangan lampu berbasis teknologi LED masih dalam status infant industry.  Dengan dapat diidentifikasi secara mudah perdagangan semua jenis lampu LED, maka Pemerintah akan secara mudah dapat mengambil kebijakan untuk kepentingan pertumbuhan industri dalam negeri. Saat ini didalam BTKI 2017, pos tarif yang jelas menggunakan istilah LED hanya pada pos tarif HS 8539.50.00 Lampu Light-Emitting Diode, yang dapat ditafsirkan untuk berbagai jenis lampu LED.  Sedangkan pos tarif untuk lampu konvensional sudah terbagi kedalam berbagai pos tarif. Sementara itu, teknologi LED ini sudah  dipakai oleh semua jenis lampu konvensional maupun jenis lampu yang selama ini tidak dapat dibuat seandainya tidak ada teknologi LED. Untuk itu, perlu adanya pembedaan pos tarif lampu yang berbasis LED dan lampu konvensional. Seperti halnya negara-negara lain, maka dalam rangka melindungi industri dalam negerinya maka Pemerintah India membuat pos tarif yang sangat rinci untuk produk tekstil demikian pula Tiongkok membuat pos tarif yang detail untuk produk permesinan. Sehingga apabila dianggap perlu, dapat pula Pemerintah demi kepentingan pertumbuhan industri dalam negeri mengusulkan pos tarif dengan sepuluh digit. Perlu diwaspadai oleh tim perunding, adanya kepentingan negara lain seperti Singapura sebagai negara pedagang pasti menghendaki kebebasan semua barang masuk dengan pos tarif yang sesederhana mungkin. Karena secara ASEAN, Indonesia merupakan pasar besar yang potensial dan kebijakannya mudah dikecoh.

Sebagai tindak lanjut hasil pembahasan tersebut, maka GAMATRINDO telah mengusulkan kepada Direktur Industri Elektronika dan Telematika yang pada intinya dibuatkan pos tarif tersendiri untuk lampu yang berbasis teknologi LED agar dapat dibedakan dan dipantau perdaganganya dengan lampu konvensional. Semuanya dimaksudkan agar Pemerintah dapat cepat dan benar menerapkan kebijakan untuk mendukung pertumbuhan industri lampu nasional. Semoga.

GAMATRINDO TOLAK USULAN PENERAPAN SECARA WAJIB SNI LAMPU LED SWABALAS

Pertemuan Pimpinan dan anggota GAMATRINDO dengan Direktur IET, Kemenperin di lantai 11 Gedung Kemenperin. (10/07/2018

Pada tanggal 10 Juli 2018, pimpinan dan anggota GAMATRINDO melakukan audiensi dengan Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Kemenperin, Achmad Rodjih Almanshoer. Maksud pertemuan tersebut adalah untuk  mengingatkan kembali kepada Pemerintah  kondisi industri lampu dalam negeri yang sesungguhnya. Adapaun tujuan pertemuan tersebut agar Pemerintah tidak serta-merta menerima terhadap usulan agar SNI lampu LED swa-ballast diterapkan secara wajib dari berbagai pihak yang tidak mewakili industri dalam negeri. Pada kesempatan tersebut, pimpinan GAMATRINDO mempertegas kembali bahwa saat ini belum  tepat  waktunya untuk menerapkan secara wajib SNI lampu LED swa-ballast.

Kepada Pemerintah diingatkan kembali tentang  pengalaman buruk dan pahit yang dirasakan oleh industri lampu dalam negeri untuk SNI  LHE. Pada kenyataannnya penerapan secara wajib SNI LHE tidak dapat menghambat impor tapi terjadi sebaliknya.  Impor LHE semakin membanjir termasuk illegal impor. Industri lampu lokal bertumbangan sehingga tidak lebih dari 5 perusahaan/pabrikan yang bertahan sampai saat ini. Penguasaan teknologi, kapasitas produksi yang sangat besar, dan dukungan Pemerintah yang maksimal di negara asal lampu LHE impor, sangat berperan dalam penetrasi pasar negara kita. Termasuk masih kurang maksimalnya keberpihakan pengawasan kepada industri dalam negeri. Masih sering terjadi akhir-akhir ini, pengawasan lebih banyak memilih produk lampu yang mempunyai identitas jelas.

Pada saat ini, negara Tiongkok mempunyai kapasitas produksi dan penguasaan teknologi LED jauh lebih baik dan telah menjadi negara pemasok utama lampu LED dunia. Sehingga bagi produsen di Tiongkok tidak ada permasalahan dengan segala macam aturan teknis seperti SNI lampu LED. Semua ketentuan teknis SNI lampu LED akan dengan mudah dapat dipenuhi. Sedangkan industri lampu dalam negeri harus berhitung banyak, karena produksinya masih terbatas.  Dinamika teknologi LED masih berkembang sehingga setiap delapan sampai duabelas bulan harus menyesuaikan, agar tidak ditinggalkan konsumen dan exist terus dipasar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.86 tahun 2009 tentang Standar Nasional Indonesia bidang Industri dan Peraturan Kepala BSN No.1 Tahun 2011,  bahwa kaidah penerapan secara wajib SNI harus memperhatikan kesiapan industri dalam negeri. Industri dalam negeri adalah pihak pertama yang menerima dampak penerapan secara wajib SNI apapun. Namun demikian,  sampai saat ini, industri lampu dalam negeri belum merasakan keberadaan Pemerintah.  Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2018 yang mencakup penerapan secara wajib SNI Luminer, sebagai revisi Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2009. Sudah 19 tahun penerapan secara SNI Luminer tidak efektif, namun tetap saja Kementerian ESDM  tidak mendengar suara industri dalam negeri. Untuk itu, pimpinan GAMATRINDO telah mengirim surat keberatan kepada Menteri ESDM. Memperhatikan proses penyusunan kebijakan tersebut, maka GAMATRINDO  masih berkeyakinan bahwa penerapan secara wajib SNI Luminer tetap tidak akan efektif, dengan berbagai dasar pertimbangan seperti pada artikel sebelumnya. Dipihak lain industri lampu dalam negeri tersandera.

Pengamatan GAMATRINDO dalam kaitan dengan SNI, banyak usulan yang sebetulnya tidak mewakili industri dalam negeri. Namun dengan kemampuan sumber daya dan lobby , maka Pemerintah dengan sangat mudah  menerima usulan tersebut untuk dijadikan suatu kebijakan. Industri dalam negeri yang tidak siap dan  mempunyai keterbatasan, terpaksa harus menerima. Pada akhirnya, industri dalam negeri  tinggal memilih terus atau tutup.

Semoga dibawah pimpinan Presiden saat ini, segera para pimpinan K/L untuk kembali berpihak kepada industri dalam negeri. Semoga.

Pengurusan Perijinan Satu Pintu melalui Online Single Submission

Pemerintah baru saja meluncurkan program baru untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan bisnis di Indonesia dengan meluncurkan portal Online Single Submission (OSS). Dengan menggunakan OSS ini, pelaku usaha dapat melakukan pengurusan perijinan secara online dan hanya dengan mengakases oss.go.id, dan jika seluruh kelengkapan telah ada, proses submission dapat selesai hanya dalam 5 menit.  Diharapkan terobosan dalam proses perijinan ini dapat berjalan dengan baik.