Category Archives: Berita

Data 10 Top LED Chip/Package dan 10 Top Merek Produsen Lampu LED

Produsen Lampu LED dengan berbagai macam merek dagang, tentunya menggunakan komponen LED Chip / LED Package dari produsen yang sesuai dengan karakter lampu yang diinginkan.

Untuk mengetahui produsen LED Chip/ LED package yang umum digunakan dalam lampu LED, maka dalam beberapa tabel dibawah ini dipaparkan 10 perusahaan teratas yang mensuplai LED Chip / LED Package ke berbagai produsen lampu LED.

Ranking berdasarkan pendapatan market Global tahun 2014 & 2015

Untuk Merek produsen Lampu LED yang menguasai pasar dunia yang dilihat dari jumlah penjualan di tahun 2014 ( Quarter 2 dan 3) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

KEIN MEETS THE CEO

Seminar KEIN meets the CEO (Rizt Carlton, 17/1/2018)

Pada tanggal 17 Januari 2018, pengurus GAMATRINDO menghadiri undangan seminar dari KEI dalam acara KEIN MEETS THE CEO dengan topik “ Mengelola Potensi Ekonomi 2018” bertempat di Ballroom The Rizt Carlton, Pacific Place mulai jam 9.00 sampai jam 12.00. Acara diawali dengan pembukaan oleh Ketua KEIN, Sutrisno Bachir. Dalam sambutannya Sutrisno Bachir menyampaikan bahwa KEIN telah menyusun roadmap untuk empat klaster industri yaitu klaster industri agro, klaster industri maritim, klaster industri pariwisata, dan klaster industri kreatif. Pertanyaannya adalah bagaimana mempercepat proses industrialisasi tersebut. Sedangkan sebagai pembicara kunci adalah Menteri Koordinator Perekonomian,  Darmin Nasution. Menko Perekonomian menyampaikan bahwa kondisi global sangat mempengaruhi ekonomi dalam negeri. Permintaan global menurun sehingga penjualan fokus didalam negeri. Namun demikian tren ekonomi saat ini sudah menuju kearah yang benar, meskipun tren perbaikannya belum besar. Sehingga pada tahun 2018 merupakan momentum yang perlu dimanfaatkan oleh investor. Agar transformasi struktural, perubahan dari ketergantungan kepada sumber daya alam menuju industri dapat segera terjadi.

Dalam acara diskusi, banyak masukan yang diberikan oleh peserta. Yang pada intinya adanya peran yang lebih aktif dari KEIN dalam menjembati antara Pemerintah dengan pelaku usaha. Kepastian hukum dalam berusaha dan harmonisasi kebijakan dan regulasi antara kementerian termasuk yang disinggung. Pengurus GAMATRINDO mengusulkan agar KEIN bersama pemerintah membuat grand desain “Pasar Domestik Menjadi Basis Pembangunan Industri Dalam Negeri”. Salah satu caranya dengan harmonisasi kebijakan/regulasi sehingga terbangun keberpihakan Pemerintah  kepada industri dalam negeri. Semenjak era reformasi ini, industri tumbuh dan berjuang dinegeri sendiri tanpa (banyak) intervensi Pemerintah. Yang terjadi adalah terbitnya ribuan regulasi yang membelenggu dan dapat menjebak industri dalam negeri kalau salah langkah. Sehingga pertumbuhan industri dalam negeri tidak secepat seperti dinegara-negara tetangga, apalagi kalau dibandingkan dengan negara Tiongkok. Sampai saat ini, intervensi Pemerintah masih sangat dirasakan dinegara-negara maju. Semua kebijakan dibuat oleh Pemerintah tersebut untuk melindungi industri dalam negerinya. Oleh karena itu, sesuai dengan karakteristik dan gaya kepemimpinan dinegara kita. Bahwa setiap ada pimpinan baru dilevel pemerintah manapun, selalu lebih cenderung membuat kebijakan baru, enggan untuk melanjutkan kebijakan pendahulunya meskipun kebijakan tersebut sudah baik. Oleh karena itu, sebaiknya KEIN tidak membuat target yang terlalu muluk-muluk untuk waktu jangka panjang. Cukup memanfaatkan sisa waktu yang ada dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan apabila ada skenario jangka panjang cukup sampai tahun 2024, sebagai antisipasi apabila Presiden Joko Widodo terpilih lagi untuk periode kedua. Sesuai dengan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi bahwa semua permasalahan harus dapat diselesaikan dengan cepat. KEIN tentunya dapat mengidentifikasi semua permasalahan industri untuk dicari simpul permasalahannya. Selanjutnya simpul permasalahan disampaikan ke Pemerintah dan dalam waktu sampai tahun 2019 bersama pelaku usaha dapat diselesaikan. Sehingga dengan terselesaikannya simpul permasalahan tersebut, maka sebagian besar permasalahan dapat diatasi dengan segera. Tidak ada jaminan roadmap yang disusun oleh KEIN dapat diimplementasi dan dilanjutkan oleh Pemerintah berikutnya. Kita harus akui secara jujur, masih banyak kepentingan dinegara ini yang dapat dirasakan tetapi tidak dapat dilihat dan disentuh. Namun demikian, optimisme tetap kita jaga, karena hanya kita sendiri yang dapat merubah nasib bangsa ini. Semoga.

Renungan Akhir Tahun 2017

Memasuki akan berakhirnya tahun 2017, GAMATRINDO mengajak semua pihak untuk merenung sejak masalah kita. Dari serangkain kegiatan yang banyak diikuti, ternyata permasalahan standar mendominasi, yang banyak memakan energi dan waktu. Wacana penerapan standar lampu telah  disampaikan oleh beberapa pihak pada setiap kesempatan pertemuan dengan pihak Pemerintah. Namun sayangnya yang menyampaikan wacana tersebut hanya terbatas dari pihak yang tidak mengetahui betul hitam putihnya standar lampu. Dalam hal ini GAMATRINDO mempunyai banyak pengalaman yang dialami sendiri oleh anggota GAMATRINDO dalam implementasi standar khususnya SNI lampu. Maupun pengalaman keterlibatan dalam diskusi pada beberapa kesempatan dan dari data yang diperoleh.

Apapun jenisnya, suatu industri mempunyai banyak keterkaitan dengan  hajat hidup manusia. Industri mempunyai keterkatian yang sangat luas mulai dari hulu sampai ke hilir. Untuk membangun sebuah industri dibutuhkan dukungan total mulai dari sektor keuangan, pertambangan, energi, ketenagakerjaan, transportasi, sistem perdagangan, perpajakan, keamanan, perijinan, dan berbagai macam bidang jasa lain termasuk peran kosumen. Kasus ini sangat dirasakan di negara Jepang, semua sektor bergerak dengan komitmen yang kuat, mendukung industri lokal agar mendunia. Oleh karena itu, tidaklah salah industri yang tumbuh dan berkembang baik akan menggerakkan ekonomi bangsa tersebut. Sehingga secara tidak langsung dunia juga sepakat dan sudah terbukti di semua negara maju. Bahwa untuk menjadi negara maju yang sejahtera, maka negara tersebut harus mempunyai industri yang kuat. Untuk itu industri yang  belum tumbuh harus ditumbuh kembangkan. Sedangkan industri yang sedang berkembang harus dilindungi dari persaingan tidak sehat. Sehingga kesepakatan dan pemahaman untuk membangun industri  harus kuat dimiliki semua sektor, dan diimplementasi secara all out.

Oleh karena itu, dalam merumuskan setiap regulasi harus dilakukan secara hati-hati dengan kajian manfaat dan resiko yang akan ditimbulkan. Banyak pihak yang akan terlibat dalam penerapan kebijakan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.  Janganlah seperti yang terjadi di negara kita, yang juga selalu dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo, ribuan regulasi telah diterbitkan dinegara tercintanya ini dan berdampak membelenggu pelaku usaha nasional. Dalam beberapa kasus pelaku usaha  masih dianggap sebagai target dan sapi perahan.

Sebelum tahun 1994 pasar domestik masih belum terbuka seperti saat ini. Pemerintah masih mampu mengendalikan barang impor dan ekspor, baik dengan menaikkan atau menurunkan tarif bea masuk maupun dengan instrumen teknis seperti SNI. Dan pada saat itu mekanisme tersebut dapat diterapkan secara efektip. Tidak ada negara lain yang mampu intervensi kebijakan negara “secara terbuka”. Sehingga timbul paradigama, bahwa penerapan SNI secara wajib mampu melindungi industri dalam negeri. Dan paradigma tersebut masih dibawa sampai saat ini. Namun sejak menjadi anggota WTO pada tahun 1995. Pemerintah juga sangat agresif melakukan perjanjian pasar terbuka bilateral maupun multilateral. Secara bertahap perlahan dan semakin cepat pasar domestik didominasi oleh produk impor, seiring semakin terbukanya pasar. Dan akhirnya barang impor tidak mampu dibendung lagi.

Sesuai dengan ketentuan WTO, dalam rangka mengendalikan impor penerapan technical barrier seperti SNI masih bisa diterapkan. Namun dalam era pasar bebas ini, diperlukan pra-kondisi agar tujuan penerapan SNI secara wajib dapat dipahami oleh semua pihak terkait. Dan regulator tidak dapat hanya melihat satu sisi saja seperti atas nama perlindungan konsumen. Karena di sisi lain ada juga ada kepentingan sektor lain yang akan terlibat dan terkena dampaknya. Kedua sisi masing-masing mempunyai undang-undang. Setiap sektor boleh mempunyai undang-undang. Akan tetapi  harus dihindari atas nama undang-undang melaksanakan apa yang diamanatkannya tanpa mempedulikan undang-undang lainnya. Dampaknya akan dirasakan oleh bangsa dan negara sendiri. Tanpa disadari masing-masing sektor menggunakan undang-undang untuk saling membunuh bangsa sendiri. Akhirnya negara lain yang bertepuk tangan dan pasar domestik dengan mudah dikuasai.

Dengan jargon “globalisasi” semua sektor berusaha untuk membuka diri seluasnya, seolah-olah negara ini tidak mempunyai cita-cita bersama. Seharusnya sejak pasar lokal  menjadi pasar terbuka seperti saat ini, semua sektor harus bergandengan tangan untuk membangun sinergi yang semakin kuat dan membangun musuh bersama. Bukan semakin mudah untuk digerakkan dan bergerak sendiri-sendiri. Sehingga setiap regulasi yang akan dirumuskan harus dikomunikasikan terlebih dahulu terutama dengan pelaku usaha lokal termasuk sektor terkait lainnya. Karena setiap regulasi terbit yang pertama kali kena dampaknya adalah pelaku usaha lokal bukan pelaku usaha asing atau multinasional yang bermodal kuat. Pada  kenyataannya demi mempercepat pembangunan bangsa asing yang menikmati setiap pembangunan di negeri ini. Sehingga sangat susah pelaku usaha lokal terlibat dan bangkit meskipun peraturan-perundangannya secara hitam diatas putih ada senyata-nyatanya.

Banyak pemimpin negeri ini yang mensuarakan pentingnya membangun sektor  manufakturing, pengolahan atau industri untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi. Dan sejak menjadi anggota WTO, negara kita seperti paling kencang mensuarakan keterbukaan pasar. Seolah-olah pasar lokal sudah dikuasai oleh industri dalam negeri, yang dianggap  mempunyai akar yang kuat. Industri dalam negeri terus didorong untuk siap memasuki dan mengisi pasar global. Dan pihak pelaku usaha diminta agar tidak cengeng. Akan tetapi kalau para birokrat mau merenung. Adakah yang telah dilakukan regulator secara signifikan untuk menciptakan iklim usaha yang baik. Kalau boleh jujur yang dilakukan oleh regulator masih terbatas pada rutinitas pekerjaan sehari-hari. Sejak negara Tiongkok terbuka dan menjadi pemasok dunia semua produk industri. Pasar domestik sudah tidak dapat dihindari dari serbuan produk Tiongkok. Semua produk Tiongkok ada disemua jenis produk yang beredar dipasar, dengan harga yang lebih kompetitif dan bermacam kualitas. Industri dalam negeri hanya mengais-ngais segmen pasar yang sangat terbatas dan tidak dimasuki produk Tiongkok. Sementara aksi nyata regulator belum juga dirasakan dampaknya, meskipun sudah berbagai paket kebijakan sudah diterapkan. Sementara itu kemudahan semakin diberikan kepada importir. Mudah-mudahan kemudahan ini tidak mendorong industri berbalik arah menjadi importir saja, yang tidak serumit dan sesulit masalahnya seperti industri.

Semua sektor harus paham bahwa Indonesia mempunyai bentang wialayah yang sangat luas dengan ribuan pulau, sehingga dituntut kemampuan Pemerintah yang didukung oleh rakyatnya untuk mengawasi tidak hanya keutuhan wilayah, termasuk keluar-masuk  barang. Ada 1200 lebih pelabuhan informal yang rawan menjadi akses masuk barang ilegal. Indonesia butuh lapangan kerja, untuk menggerakkan ekonomi. Industri sebagai pencipta lapangan kerja harus tumbuh dengan baik agar dapat menggerakkan ekonomi  bangsa. Peraturan dan perudangan dibuat dipastikan bukan untuk membunuh dan membinasakan bangsanya sendiri.  Setiap sektor dan Kementerian dan Lembaga (K/L) harus memahami situasi iklim usaha yang sesungguhnya, tidak hanya bicara diatas kertas. Semua pihak dan sektor harus mau mendengar semua pelaku usaha lokal. Jangan seperti dijaman penjajahan, semua kata orang asing adalah benar. Hindarilah perilaku seperti “ambtenaar” yang butuh dilayani. Jauhkan diri dari rasa bangga atas nama undang-undang dengan menunjukkan kewenangannya. Memahami bahwa jabatan yang diberikan untuk melaksanakan tugasnya dengan amanah, yang memberi manfaat kepada bangsa dan negara dan mempunyai  tanggung jawab untuk membantu menciptakan lapangan pekerjaan. Marilah kita kembangkan secara konsisten Pasar Domestik Sebagai Basis Pembangunan Industri Nasional. Semoga.

Bagaimana Jepang, India dan Malaysia menerapkan program LED di negaranya?

Hampir seluruh negara melakukan penghematan energi dan penurunan emisi karbon melalui penggunaan lampu LED. Pemerintah Jepang, India dan Malaysia melakukannya melalui beberapa tahapan yang terencana, baik dari sisi kebijakan, penetrasi pasar, proyek percontohan, dukungan terhadap industri, serta insentif kepada masyarakat dan industri hulu.

Bagaimana dengan Indonesia? Dengan mengamati pengalaman penerapan di negara tersebut, Gamatrindo tentunya akan menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan rencana kebijakan yang berorientasi penghematan energi yang berwawasan pengembangan industri dalam negeri yang mensejahterakan rakyat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tautan berikut:

http://www.ledinside.com/outlook/2015/10/evaluation_of_led_policies_in_japan_india_and_malaysia

Inalight 2017 di PRJ Kemayoran, 17-19 Mei 2017

GAMATRINDO dalam Inalight 2017 ( 17-19 Mei 2017 di PRJ Kemayoran)

Untuk kesekiankali GAMATRINDO berpartisipasi dalam gelar pameran Inalight 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 17- 19 Mei 2017 di PRJ Kemayoran. Pada kesempatan ini, anggota GAMATRINDO yang dapat berpartisipasi ada 5 perusahaan yaitu PT. Lighting Solutions, PT. Sinar Angkasa Rungkut, PT. Panca Aditya Sejahtera, PT. Hikari dan PT. Infinity. Kepesertaan dalam Inalight tidak hanya mempromosi produknya, beberapa perusahaan juga memperkenalkan produk terbarunya.

PT.Panca Aditya Sejahtera mulai memasarkan lampu bulb LED dengan teknologi barunya yang membawa merek ATAMA Prestige. Dan keunggulan yang ditawarkan adalah dengan kuat cahaya (lumen) yang lebih terang dibandingkan model lama. Sementara itu PT. Sinar Angkasa Rungkut dengan merek Chiyoda mengusung teknologi Driver On Board (DOB) untuk lampu flood light. Keunggulan DOB antara lain adalah dalam kemampuan menyerap panas secara otomatis, sehingga akan memperpanjang umur lampu. Sementara itu, PT. Hikari menawar lampu LED filament mulai dari daya 2 watt. Kelihatannya PT. Hikari akan fokus pada lampu LED filament.

Inovasi lain yang dikembangkan oleh PT. Lighting Solutions kali ini adalah lampu yang mampu berubah tiga warna dari daylight menjadi cool kemudian warm. Selain itu diproduksi juga lampu yang dapat digunakan sebagai lampu tidur karena daya nya dapat diturunkan dari posisi 9 watt diturunkan menjadi 4,5 watt dan dapat turun menjadi 1,5 watt. Disamping itu juga, diproduksi lampu untuk kebutuhan pergudangan mulai dari 24 watt, 30 watt sampai 40 watt.

PT. Infinity selain memerkan lampunya, juga menawarkan kerjasama untuk membangun jaringan pasar dengan konsep kemitraan dalam memasarkan lampu bulb LED. Konsep mitra usaha ini diperkenalkan dengan istilah Mitra Usaha BOHLAM, dan bagi perorangan yang berminat dapat menyetorkan dana kemitraan mulai dari Rp. 1 juta , 3, 6, 12, 30, 100 juta. Kepesertaa dengan dana yang disetor mulai dari Rp.3 juta dapat pinjaman motor untuk mendukung mobilitas sebagai retailer. Pelayanan yang akan dinikmati konsumen adalah mulai dari pemasangan, perbaikan dan pelayanan purna jual lainnya. Disamping itu, PT. Infinity juga sedang dalam tahap finishing untuk lokasi Services Center di Thamrin Ciyy lantai 3, Jakarta.

Kepesertaan dalam Inalight 2017, seperti tahun-tahun sebelumnya peserta pameran banyak berasal Negara Tiongkok dan mendominasi di seluruh ruang pameran, selain ada juga peserta dari Taiwan. Dan menurut sumber informasi yang dapat dipercaya, ternyata kepesertaan dari negara Tiongkok sebagian besar mendapat dukungan dari Pemerintah Tiongkok. Salah satu cara Pemerintah Tingkok dalam mendukung industrinya untuk merebut pasar diluar negaranya, yaitu dengan membiayai 50-100% biaya booth yang tersedia di Inalight 2017. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kemampuan penetrasi pasar lampu dari Tiongkok sangat masif di pasar domestik.

Keunggulan lampu LED nasional banyak yang masih meragukan tentang kualitasnya. Namun demikian ada berita keberhasilan yang tidak ter-ekspos bahwa mutu lampu LED nasional mampu mengalahkan mutu dari lampu LED bermerek yang mempunyai jaringan dan promosi besar-besaran. Salah satu yang patut diancungi jempol, adalah ketika lampu bulb LED merek Chiyoda mampu menunjukan performa yang lebih baik dan sesuai dengan selera daripada perancang ruangan, sehingga seluruh ruangan disalah satu gedung berbintang lima diganti dengan merek Chiyoda. Mudah-mudahan peristiwa tersebut menjadi momen mulai bangkitnya kepercayaan kepada lampu buatan lokal dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Semoga.

BTKI 2017 mulai berlaku sejak 1 Maret 2017.

Sebagai bagian dari komunitas dunia yang terlibat dalam perdagangan global, pemerintah Indonesia telah menandatangani  International Convention on The Harmonized Commodity Description and Coding System dan sebagai bagian dari komunitas ASEAN pemerintah juga telah mensepakati Protocol Governing The Implemetion of AHTN. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban melakukan perubahan nomenklatur tariff dan statistic dengan HS dan untuk kepentingan ASEAN menggunakan 8 digit.  Nomor HS digunakan untuk keperluan tariff, rules of origin, negosiasi perdagangan, pengawasan komoditi impor/ekspor dan keperluan lainnya. Dan telah digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia sejak 1 Januari 1988. Sementara itu, dikalangan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN para menteri keuangannya pada tanggal 8 Agustus 2003 telah mengesahkan kesepakatan penerapan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN), dengan prinsip Transparency , Consistency, Simplicity, dan uniformity.  Adapun AHTN merupakan pengembangan HS dari 6-digit HS menjadi 8 digit untuk seluruh negara ASEAN. Agar meminimalkan multitafsir, maka dilengkapi dengan Supplementary Explanatory Notes dan Concordance Tables. Oleh karena itu, tersusunlah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia tahun 2017 (BTKI 2017). Pemerintah telah menerbitkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 06/PMK.010/2017 merupakan kebijakan Pemerintah dalam memberlakukan secara resmi BTKI 2017, sejak 1 Maret 2017. Sebagai dampak dari perubahan BTKI tersebut, maka pelaku usaha termasuk anggota GAMATRINDO harus segera melakukan penyesuaian dalam kegiatan impor/ekspor.  Adanya perubahan ini diharapkan memberikan kebaikan bagi iklim usaha di tanah air yang tercinta. Semoga. (Sumber: Sosialisasi BTKI 2017/Dit. Teknis Kepabeanan/2 Pebruari 2017)

Presiden Bahas Penguatan Pencegahan Penyelundupan

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo membahas penguatan pencegahan penyelundupan yang rentan terjadi di sejumlah wilayah melalui penegakan hukum.

“Saya ingin agar aksi di lapangan betul-betul konkret karena peredaran produk hasil penyelundupan ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga bisa mematikan industri-industri nasional kita,”

kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, saat membuka rapat terbatas mengenai masalah penyelundupan.

Menurut Jokowi, aparat pemerintah dan penegak hukum sudah mengetahui peta kerawanan dan situasi di lapangan mengenai penyelundupan itu.

Pemerintah ingin ruang gerak penyelundupan dibatasi sekecil mungkin dengan membangun sistem pencegahan dan pengawasan secara efektif.

Kepala Negara juga kembali menegaskan agar pengawasan di lapangan diberikan prioritas, khususnya di sejumlah titik rawan penyelundupan.

“Yang ketiga terkait dengan penegakan hukum, sekali lagi minta lebih tegas, lebih konsisten, lebih keras dan dilakukan secara terus menerus,” tegas Jokowi.

Kepala Negara meminta Polri dan Kejaksaan Agung untuk selalu mendukung penuh penegakan hukum bagi setiap kasus penyelundupan yang terjadi.

“Tindak tegas aparat yang bermain di penyelundupan, terutama yang menjadi backing. Semuanya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” tegas Presiden.

Sejumlah pejabat negara yang hadir dalam rapat tersebut yaitu Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, serta Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

Sumber: Antaranews.

 

Lampu termasuk produk yang rawan diselundupkan

Industri lampu nasional telah tumbuh dan berkembang di tanah air sejak lebih  dari 30 tahun lalu. Dulu orangtua kita mengenal merek Chiyoda dan kita bersyukur sampai sekarang masih dapat bertahan dalam melawan badai yang tidak pernah berhenti sejak era globalisasi. Pasar domestik saat ini sudah menjadi pasar global. Sehingga industri lampu lokal yang tidak mampu bertahan akan tutup dan atau relokasi ke negara yang menjadi sumber industri dunia yaitu Tiongkok, dan saat ini Vietnam sudah menjadi alternatif pilihan. Merek -merek terkenal dari perusahaan multinasional pada akhirnya harus menyerah untuk terus bertahan di Indonesia. Akhirnya, hanya industri lampu lokal yang sekarang masih mencoba untuk bertahan dengan tantangan yang semakin komplek dan dari tahun ke tahun belum ada perbaikan yang berarti.

Permasalahan yang terjadi  ada diluar kewenangan pelaku usaha. Sinergi dan komitmen serta koordinasi antara instansi pemerintah merupakan solusi atas semua masalah tersebut. Membangun industri adalah cita-cita luhur bangsa ini, karena hanya dengan menjadi negara  industri, apapun sektornya, akan mampu mensejajarkan negara kita dengan dengan negara maju lainnya. Oleh karena itu tidaklah heran, kalau Donald Trump dalam kebijakannya mulai mengajak pelaku usaha Amerika tetap  membangun industrinya di negaranya sendiri sesuai dengan slogan saat kampanye “ Make America Great Again“.

Salah satu tantangan yang yang dihadapi oleh industri eletronika pada umumnya dan khusus industri lampu adalah penyelundupan. Dari data, di seluruh wilayah Indonesia ada 1200 lebih pelabuhan laut dan tidak semua pelabuhan dapat  diawasi dengan baik. Sehingga upaya penyelundupan lampu semakin menarik dengan kebutuhan lampu mencapai 250 juta lampu rata-rata dalam satu tahun. Pontensi pasar sebagai sebagian diserap oleh konsumen yang mempunyai daya beli rendah, yang lebih mempertimbangkan harga yang murah dibandingkan mutu lampu. Diperkirakan kebutuhan lampu untuk konsumen daya beli rendah mencapai  sekitar 170 juta lampu.

GAMATRINDO sebagai wadah  industri lampu nasional sangat mendukung upaya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tercatat sejak rapat terbatas tanggal 16 Maret 2016 dan terakhir rapat terbatas tanggal 25 Januari 2017,  meminta agar dilakukan penindakan yang lebih konsisten dan lebih keras terhadap penyeludupan karena kalau tidak akan semakin merugikan industri nasional (http://setkab.go.id/presiden-jokowi-minta-aksi-konkret-dan-tindakan-hukum-lebih-tegas-hadapi-penyelundupan/ ). Ilegal impor lampu tidak hanya dengan modus selundupan melalui pelabuhan yang tidak terjangkau pengawasan, tetapi juga melalui  mekanisme yang resmi dengan memanfaatkan kelemahan aparat seperti impor borongan, penyalahangunaan nomor HS. Semoga upaya pemerintah dalam mengatasi penyeludupan dapat dilaksanakan dengan efektif dan dirasakan oleh industri dalam negeri pada umumnya. Semoga.