Category Archives: Highlight

Sosialisasi SNI Luminer oleh PT. Sucofindo

Sosialisasi SNI Luminer diselenggarakan oleh PT. Sucofindo di Jakarta (19/06/2019)

Pada tanggal 19 Juni 2019 PT. Sucofindo mengundang produsen dan importir lampu untuk menghadiri acara sosisalisasi SNI 60598 Luminer di Jakarta.  Dalam kesempatan itu, pengurus dan beberapa anggota GAMATRINDO hadir. Pembukaan acara dilakukan oleh M Haris Witjaksono, Direktur Komersil II PT. Sucofindo. Maksud dan tujuannya untuk mendapatkan pemahaman tentang permasalahannya terkait penerapan SNI Luminer secara wajib.

Nara sumber lain adalah dari Ditjen.Ketenagalistrikan, Kasubdit Standardisasi, Wahyudi Joko Santoso dan Kasi. Pengawasan. Ear Marison. Dalam pemaparannya disampaikan antara lain bahwa sesuai dengan proram Nasional Regulasi Teknis, maka Kemen ESDM mempunyai program untuk menerapkan SNI secara wajib untuk Luminer Rantai Cahaya SNI IEC 60598-2- 20:2012 Luminer-Bagian 2-20: Persyaratan khusus – Rantai Cahaya (IEC 60598- 2-20:2010 IDT) dan Luminer Lampu Tidur SNI IEC 60598-2- 12:2016 Luminer –Bagian 2-12: Persyaratan khusus – Lampu tidur dipasang pada kotak kontak instalasi listrik (IEC 60598-2-12:2013, IDT, Eng). Pada kesempatan tanya jawab dan bincang-bincang dengan peserta ada beberapa catatan yang didapat pada acara tersebut.

Sejak penerbitan Permen ESDM No. 2 tahun 2018,sampai saat acara tersebut ternyata masih banyak peserta khususnya importir yang tidak mengetahui ruanglingkup atau jenis-jenis luminer lampu yang termasuk kedalam SNI Luminer yang wajib menggunakan tanda SNI. Sehingga beberapa peserta menghendaki agar dalam acara tersebut dijelaskan sejelasnya jenis- jenis lampu yang dimaksud. Pihak Pemerintah dalam hal menyerahkan kepada peserta untuk berkonsultasi dengan pihak LSPro, karena waktu yang terbatas. Dilain hal, efektifitas penerapan secara wajib SNI Luminer masih dipertanyakan, karena masih dengan mudah ditemui downlight model terbaru dari merek terkenal beredar dipasar tanpa tanda SNI.

Belum ada solusi yang terbaik selain harus impor, terkait dengan permasalahan keharusan penggunaan kabel berlapis karet agar sesuai SNI Luminer. Sementara itu, berdasarkan pengalaman anggota GAMATRINDO sudah tidak ada lagi kabel berlapis  karet yang beredar dipasar dalam negeri. Semua kabel listrik di pasar domestic harus sesuai SNI Kabel berlapis PVC yang sudah diterapkan secara wajib. Sesuai catatan dalam SNI Luminer, bahwa antara lain untuk negara Jepang dan Australia dapat menggunakan kabel PVC.

Pemerintah melalui Kemen ESDM melalui program nasional regulasi teknis akan menerapkan SNI Luminer rantai cahaya dan luminer lampu tidur. Diidentifikasi terdapat 25 jenis Luminer. Namun demikian perlu juga diingatkan kepada Pemerintah, bahwa Pemerintah telah menerbitkan UU No.20 Tahun 2014 tentang Stadardisasi dn Penilaian Kesesuaian dan PP No.34 tahun 2019 tentang Sistem Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional , yang mengamanahkan bahwa penerapan SNI secara wajib harus mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional. Oleh karena itu, diharapkan agar Pemerintah tidak mengulangi kesalahan dalam penerapan SNI Luminer secara wajib sesuai Permen ESDM No.2 tahun 2018,  yaitu dengan mengabaikan kemampuan dan kesiapan industri dalam negeri sebagai pihak yang pertama terkena dampaknya.

Sampai saat masih tanda tanya dari pelaku usaha tentang kewenangan penerbitan kebijakan penerapan secara wajib SNI antara Kemen ESDM dan Kemenperin. Kemen ESDM berpegang kepada UU. No.30 tahun 2009 tentang Kelistrikan bahwa semua Pemnafaat Listrik termasuk ruang lingkup Kemen ESDM, semantara itu, Kemenperin sebagai pembinan industri menjadi phak pertama yang dimintai pertanggung jawabakn  perkembengan industri nasional apapun oleh pihak manapun.

Sebagai pelaku usaha kegiatan yang dilaksanakan oleh PT.Sucofindo sangat bermanfaat, seyogyanya kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah untuk memperoleh pemahaman yang sama segala macam permasalahan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penerbitan Permen No.2 tahun 2018 sampai saat ini yang belum efektif. Agar pelaku usaha mendapatkan pemahaman dan kepastian usaha dalam kondisi iklim usaha saat ini. Semoga

Evaluasi Akhir Tahun 2018

Menjelang  akan berakhirnya tahun 2018, pengurus GAMATRINDO mengajak semua pihak khususnya anggota GAMATRINDO untuk merenungkan permasalahan yang dihadapi industri lampu dalam negeri selama tahun 2018. Agar dapat diambil hikmahnya serta langkah berikutnya. Dari serangkain kegiatan yang melibatkan pengurus dan anggota GAMATRINDO, ternyata permasalahan standar masih menjadi isu utama, yang banyak memakan energi dan waktu.

Awal tahun 2018 dikejutkan dengan terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Secara Wajib Standar Nasional Indonesia Dibidang Ketenagalistrikan. Didalam peraturan tersebut terdapat pemberlakuan secara wajib SNI Luminer Lampu. Sesuai dengan lampiran I butir 8, semua jenis SNI Luminer  Lampu yang sudah diberlakukan secara wajib sejak tahun 2009  dan tidak efektif sampai saat ini,  dimasukan kembali sebagai ketentuan yang berlaku secara wajib. Sementara itu, GAMATRINDO pada saat pembahasan sudah menyatakan secara lisan dan tertulis keberatan atas konsep kebijakan tersebut. Namun entah kenapa, keberatan industri lampu dalam negeri tidak didengar. Meskipun dalam UU  No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan PP No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional mensyaratkan bahwa penerapan standar secara wajib  harus memperhatikan kesiapan dan kemampuan industri dalam negeri. Sampai saat ini tidak ada tanggapan secara resmi dari Kementerian ESDM atas surat keberatan dari GAMATRINDO.

Disamping juga ada upaya yang terus menerus oleh pihak lain untuk  mengusulkan diberlakukannya secara wajib SNI LED swaballast. Kembali disini, GAMATRINDO harus bereaksi dengan tegas, bahwa industri lampu dalam negeri untuk memproduksi lampu LED Swaballast masih dapat digolongkan sebagai infant industry. Sehingga pemberlakuan secara wajib SNI lampu LED swaballast akan menjadi beban, bukan menjadi unggulan dan tidak  akan meningkatkan daya saing industri lampu dalam negeri. Contoh kasus yang secara gambling dapat diliat pengalaman buruk dari penerapan SNI LHE  secara wajib. Penerapan secara wajib SNI LHE sejak tahun 2001, ternyata tidak efektif membendung impor, termasuk illegal, karena banyak celah yang dapat dimanfaatan dengan mudah. Termasuk teknologi LHE sudah dikuasai dengan baik oleh pabrikan dan dukungan Pemerintah di negara asal LHE impor.

Disamping itu, belum adanya dukungan kuat dari pihak-pihak terkait, sehingga sampai tahun 2018, industri lampu dalam negeri menjadi bagian dalam pengawasan barang beredar. Suatu faktor yang tidak dapat dibantah, bahwa dari satu sisi butuh adanya pertanggungjawaban anggaran yang telah digunakan, sementara disisi lain produk lokal secara mudah untuk ditelusuri dan ditindaklanjuti. Sementara itu, kalau ada masalah dengan produk impor, maka dengan mudah importir nakal menghilangkan jejaknya.

Belum persoalan satu selesai timbul lagi ide dari Pemerintah untuk membuat regulasi baru terkait dengan labelisasi hemat energi bagi LHE. Semula bersifat sukarela untuk LHE yang kurang dari 6500 K dan bersifat SDOC. Selanjutnya akan dikembangkan dengan melalui proses sertifikasi, sehingga akan menimbulkan beban biaya.

Pasar dalam negeri untuk lampu LHE masih ada, namun volumenya semakin turun. Dan pasar LHE  sebagian sudah ditinggalkan oleh pabrikan dari Tiongkok yang semula memproduksi LHE, sekarang sudah beralih memproduksi lampu LED. Sehingga dapat dikatakan industri lampu lokal sedang menikmati pasar LHE yang ditinggalkan oleh impor, karena dalam 3-4 tahun mendatang lampu LHE digantikan lampu LED. Seyogyanya Pemerintah memperhatikan perkembangan dari kedua jenis lampu tersebut. Dengan  memberikan kesempatan industri lampu LHE dalam negeri  untuk menikmati sunset industry LHE sebelum beralih sepenuhnya ke lampu LED secara nasional. Namun dengan adanya, konsep kebijakan tersebut timbul lagi kekuatiran bagi pelaku usaha , bahwa Pemerintah ingin mempercepat kematian industri LHE dalam negeri, melalui beban yang akan ditanggung dengan adanya proses sertifikasi.

Memasuki kuartal ke IV tahun 2018, kembali Pemerintah akan menerapkan standar minimum kinerja lampu LED swaballast. Dalam pembahasan internal GAMATRINDO, pemberlakuan kebijakan tersebut memberi kesan adanya target yang akan dicapai oleh Pemerintah. Seyogyanya Pemerintah melakukan tahapan dengan Risks Impact Assessment  (RIA). Sehingga suatu regulasi yang akan disusun seyogyanya lebih dahulu dikembangkan kesamaan pandang tentang rencana kebijakan tersebut dengan pelaku usaha khususnya dengan industri dalam negeri. sebagai pihak yang pertamakali akan mengalami dampaknya. Bukan pembahasan hanya dengan industri multinasional yang mempunyai jaringan secara global, disamping permodalan kuat bahkan siap mendanai pembahasan tersebut,

Mengutip seminar yang dilaksanakan oleh Sekretariat Negara, yang bertopik Surplus Regulasi Menurunkan Daya Saing, bahwa beban dari berbagai regulasi saat ini telah banyak menjadi keprihatinan industri lampu dalam negeri, dibandingkan dengan beban yang diterima oleh importir. Oleh karena itu cukup wajar bagi pelaku usaha bahwa apabila dirasakan beban regulasi tidak mampu lagi diatasi, maka perubahan bisnis dari produsen menjadi importir, suatu yang wajar. Sehingga pengurangan tenaga kerja akan dapat segera terwujud.

Menjelang akhir tahun 2018 timbul isu yang terbaru adalah, mengenai ada kenaikan 400% biaya pengurusan PPTI di Kawasan industri SIER, dengan basis perhitungannnya adalah nilai pasar dari daerah kawasan.                                                                                                    Sementara kawasan industri tersebut adalah milik Pemerintah, yang seyogyanya memberi keringanan dan kemudahan bagi industri yang berlokasi didalam kawasan. Kenaikan biaya tersebut suatu bentuk regulasi Pemerintah  yang samasekali tidak berpihak kepada program nasional industrilialisasi. Negara tetangga memberikan kemudahan untuk mencari lahan industri, dalam rangka menarik investasi.

Secara kasat mata bahwa untuk menjadi negara maju yang sejahtera, maka negara tersebut harus mempunyai industri yang kuat. Untuk itu industri yang  belum tumbuh harus ditumbuh kembangkan. Sedangkan industri yang sedang berkembang harus dilindungi dari persaingan tidak sehat. Oleh karena itu,  kesepakatan dan pemahaman untuk membangun industri  harus kuat dimiliki semua sektor, dan diimplementasi secara all out serta multidisplin. Perlu dihindari bahwa atas nama Undang- Undang, maka Kementerian/Lembaga terkait melaksanakan kebijakan sendiri-sendiri tanpa memperhatikan bagaimana susah payahnya membangun industri mulai dari proses ijin usaha, dan pembangunan sarana-prasarana, pengadaan fasilitas/permesinan produksi sampai produk siap untuk diedarkan dipasar.

Diakui atau tidak diakui  dalam kenyataannya semua regulasi yang sekarang diterbitkan Pemerintah sampai saat ini hanya menjadi beban bagi industri lampu dalam negeri, belum ada regulasi yang memberi stimulus mendorong kearah pertumbuhan.

Sehingga sampai akhir tahun 2018, tidak ada perubahan pola pendekatan dalam perumusan regulasi yang diterbitkan Pemerintah dibandingkan tahun 2017. Hal ini memberi kesan penerbitan regulasi merupakan dalam upaya untuk mencapai target kinerja, yang seharusnya memberi manfaat kepada pelaku usaha.

Isu penggunaan produksi dalam negeri masih menjadi slogan, belum terlihat komitmen kuat untuk melaksanakannya. Meskipun sudah bebagai aturan diperbaiki dan ditambah dengan aturan baru. Semangat penggunaan dalam negeri hanya tampak pada saat rapat dan seminar, sekedar menjadi catatan dan notulen rapat. Sehingga GAMATRINDO mempertanyakan keseriusan Pemerintah untuk membangun pasar dalam negeri bagi industri lokal. Kebijakan terakhir yang diterbitkan adalah Keputusan Presiden No.24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Namun sampai saat ini, sampai menjelang berakhirnya tahun 2018, belum terdengar langkah yang telah dilakukan Pemerintah, atau Pemerintah melakukan langkah yang senyap, Wallahu a’lam.

Berdasarkan sambutan Gubernur Bank Indonesia dalam pertemuan Bank Indonesia akhir tahun 2018, bahwa pada tahun 2019 kondisi ekonomi global belum kondusif, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan penuh ketidakpastian akan berlanjut pada tahun 2019 Sehingga himbauan Gubernur BI untuk melakukan sinergi  untuk ketahanan dan pertumbahan merupakan suatu faktor yang sejak dahulu dinantikan. Semua kementerian dan lembaga Pemerintah bersama semua elemen masyarakat termasuk pelaku usaha harus sama-sama saling mendukung. Hilangkan semua faktor egoisme. Ciptakan saling mendukung bukan saling ingin mendapat pujian. Semua pihak tidak dapat mencapai keberhasilan dengan tangan sendiri, keberhasilan merupakan hasil kerja bersama. Harapannya adalah membangun kembali optimisme dunia usaha dalam menghadapi ketidakpastian global di tahun 2019, dengan berani untuk mengevaluasi kembali berbagai kebijakan/peraturan yang tidak produktif bahkan cenderung menghambat investasi dan inovasi. Semoga.

GAMATRINDO TOLAK USULAN PENERAPAN SECARA WAJIB SNI LAMPU LED SWABALAS

Pertemuan Pimpinan dan anggota GAMATRINDO dengan Direktur IET, Kemenperin di lantai 11 Gedung Kemenperin. (10/07/2018

Pada tanggal 10 Juli 2018, pimpinan dan anggota GAMATRINDO melakukan audiensi dengan Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Kemenperin, Achmad Rodjih Almanshoer. Maksud pertemuan tersebut adalah untuk  mengingatkan kembali kepada Pemerintah  kondisi industri lampu dalam negeri yang sesungguhnya. Adapaun tujuan pertemuan tersebut agar Pemerintah tidak serta-merta menerima terhadap usulan agar SNI lampu LED swa-ballast diterapkan secara wajib dari berbagai pihak yang tidak mewakili industri dalam negeri. Pada kesempatan tersebut, pimpinan GAMATRINDO mempertegas kembali bahwa saat ini belum  tepat  waktunya untuk menerapkan secara wajib SNI lampu LED swa-ballast.

Kepada Pemerintah diingatkan kembali tentang  pengalaman buruk dan pahit yang dirasakan oleh industri lampu dalam negeri untuk SNI  LHE. Pada kenyataannnya penerapan secara wajib SNI LHE tidak dapat menghambat impor tapi terjadi sebaliknya.  Impor LHE semakin membanjir termasuk illegal impor. Industri lampu lokal bertumbangan sehingga tidak lebih dari 5 perusahaan/pabrikan yang bertahan sampai saat ini. Penguasaan teknologi, kapasitas produksi yang sangat besar, dan dukungan Pemerintah yang maksimal di negara asal lampu LHE impor, sangat berperan dalam penetrasi pasar negara kita. Termasuk masih kurang maksimalnya keberpihakan pengawasan kepada industri dalam negeri. Masih sering terjadi akhir-akhir ini, pengawasan lebih banyak memilih produk lampu yang mempunyai identitas jelas.

Pada saat ini, negara Tiongkok mempunyai kapasitas produksi dan penguasaan teknologi LED jauh lebih baik dan telah menjadi negara pemasok utama lampu LED dunia. Sehingga bagi produsen di Tiongkok tidak ada permasalahan dengan segala macam aturan teknis seperti SNI lampu LED. Semua ketentuan teknis SNI lampu LED akan dengan mudah dapat dipenuhi. Sedangkan industri lampu dalam negeri harus berhitung banyak, karena produksinya masih terbatas.  Dinamika teknologi LED masih berkembang sehingga setiap delapan sampai duabelas bulan harus menyesuaikan, agar tidak ditinggalkan konsumen dan exist terus dipasar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.86 tahun 2009 tentang Standar Nasional Indonesia bidang Industri dan Peraturan Kepala BSN No.1 Tahun 2011,  bahwa kaidah penerapan secara wajib SNI harus memperhatikan kesiapan industri dalam negeri. Industri dalam negeri adalah pihak pertama yang menerima dampak penerapan secara wajib SNI apapun. Namun demikian,  sampai saat ini, industri lampu dalam negeri belum merasakan keberadaan Pemerintah.  Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2018 yang mencakup penerapan secara wajib SNI Luminer, sebagai revisi Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2009. Sudah 19 tahun penerapan secara SNI Luminer tidak efektif, namun tetap saja Kementerian ESDM  tidak mendengar suara industri dalam negeri. Untuk itu, pimpinan GAMATRINDO telah mengirim surat keberatan kepada Menteri ESDM. Memperhatikan proses penyusunan kebijakan tersebut, maka GAMATRINDO  masih berkeyakinan bahwa penerapan secara wajib SNI Luminer tetap tidak akan efektif, dengan berbagai dasar pertimbangan seperti pada artikel sebelumnya. Dipihak lain industri lampu dalam negeri tersandera.

Pengamatan GAMATRINDO dalam kaitan dengan SNI, banyak usulan yang sebetulnya tidak mewakili industri dalam negeri. Namun dengan kemampuan sumber daya dan lobby , maka Pemerintah dengan sangat mudah  menerima usulan tersebut untuk dijadikan suatu kebijakan. Industri dalam negeri yang tidak siap dan  mempunyai keterbatasan, terpaksa harus menerima. Pada akhirnya, industri dalam negeri  tinggal memilih terus atau tutup.

Semoga dibawah pimpinan Presiden saat ini, segera para pimpinan K/L untuk kembali berpihak kepada industri dalam negeri. Semoga.

Pengurusan Perijinan Satu Pintu melalui Online Single Submission

Pemerintah baru saja meluncurkan program baru untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan bisnis di Indonesia dengan meluncurkan portal Online Single Submission (OSS). Dengan menggunakan OSS ini, pelaku usaha dapat melakukan pengurusan perijinan secara online dan hanya dengan mengakases oss.go.id, dan jika seluruh kelengkapan telah ada, proses submission dapat selesai hanya dalam 5 menit.  Diharapkan terobosan dalam proses perijinan ini dapat berjalan dengan baik.

Audiensi ke Direktur Konservasi Energy.

foto bersama dengan Direktur Konservasi Energy, Kementerian ESDM (31 Okt 2017).

Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017, pengurus GAMATRINDO melakukan audiensi dengan Ida Nuryatin Finahari, Direktur Konservasi Energi, Kementerian ESDM, di kantor  Jl. Pegangsaan Timur No. 1 Jakarta. Sebagai wadah industri lampu dalam negeri, maka pengurus GAMATRINDO menganggap  perlu untuk melakukan perkenalan dengan pejabat-pejabat baru diberbagai kementerian. Khususnya yang mempuyai keterkaitan regulasi yang mempunyai dampak langsung dengan industri lampu dalam negeri.

Tujuan audiensi dengan Direktur Konservasi Energi adalah untuk memperkenalkan tentang GAMATRIND. Sehingga pada kesempatan tersebut diuraikan juga sejarah singkat pembentukan GAMATRINDO. Sebagai wadah industri dalam negeri yang lebih menyuarakan kepentingan industri lampu dalam negeri. Disamping itu GAMATRINDO juga menyampaikan komitmen terhadap mutu. Harapan lain, agar Pemerintah mempunyai pemahaman yang sama tentang kondisi industri lampu saat ini, yang setiap akhir tahun menghadapi kenaikan upah, pasar domestik dikuasai produk impor, dan masih belum dirasakan keberpihakan Pemerintah kepada industri dalam negeri. Yang terkesan pada saat ini Pemerintah terus memberi kemudahan kepada barang impor, mulai dari bermacam de-regulasi impor, dwelling time, sampai ada wacana post border. Sementara itu berbagai regulasi yang  diterbitkan mulai ditegakan hukumnya dan ironisnya yang terkena dampaknya duluan adalah industri lampu dalam negeri. Hal tersebut dimungkinkan, mengingat industri dalam negeri mempunyai identitas jelas, lokasi pabrik jelas, penanggungjawabnya jelas sehingga paling mudah untuk dibidik.

Sejarah mencatat ketidak efektifan penerapan secara wajib SNI lampu CFL. Pada penerapan wajib SNI CFL yang terjadi adalah semakin merajalelanya lampu CFL impor dan industri lampu dalam negeri beserta komponennya bertumbangan. Sehingga yang tejadi tidak sesuai dengan tujuan mulia dari penerapan secara wajib SNI. Untuk itu mohon dipertimbangkan secara bijak dampak atas usulan dari pihak yang mengatasnamakan industri dalam negeri tentang penerapan secara wajib SNI lampu LED. Sementara ini belum terdeteksi negara lain yang menerapkan standar lampu LED, karena sampai saat ini teknologi LED terus berkembang.

Sementara itu pada penerapan wajib SNI luminer, sejak tahun 2009 sampai saat ini tidak ada luminer yang dijual dipasar menggunakan tanda SNI. Hal ini mengganggu bisnis lampu dan menghambat  investasi industri dalam negeri. Sebagai warga negara Indonesia taat hukum. kalau ikut memproduksi luminer dengan tidak menggunakan tanda SNI, berarti secara sadar sudah menandatangani kontrak sebagai tersangka. Sementara dipasar beredar luminer secara bebas. Diharapkan, dengan pertemuan tersebut semua pihak jelas melihat hitam-putihnya GAMATRINDO, yang berjuang  dan bertahan untuk mendukung Pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan menghemat devisa, dengan asosiasi lampu lainnya. Semoga.

Bagaimana Jepang, India dan Malaysia menerapkan program LED di negaranya?

Hampir seluruh negara melakukan penghematan energi dan penurunan emisi karbon melalui penggunaan lampu LED. Pemerintah Jepang, India dan Malaysia melakukannya melalui beberapa tahapan yang terencana, baik dari sisi kebijakan, penetrasi pasar, proyek percontohan, dukungan terhadap industri, serta insentif kepada masyarakat dan industri hulu.

Bagaimana dengan Indonesia? Dengan mengamati pengalaman penerapan di negara tersebut, Gamatrindo tentunya akan menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan rencana kebijakan yang berorientasi penghematan energi yang berwawasan pengembangan industri dalam negeri yang mensejahterakan rakyat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tautan berikut:

http://www.ledinside.com/outlook/2015/10/evaluation_of_led_policies_in_japan_india_and_malaysia

Evaluasi akhir tahun 2016

temu-wrtwn7des16

Pada tanggal 7 Desember 2016 bertempat di kantor GAMATRINDO jakarta, pengurus GAMATRINDO telah melakukan temu wartawan untuk menyampaikan Evaluasi Akhir Tahun 2016. Adapun materi yang disampaikan mencakup beberapa pokok aspek sebagai berikut:

1. Kapasitas produksi dan investasi.                                                               Dalam perkembangan keanggotaan GAMATRINDO pada tahun 2016,  setelah melalui proses verifikasi tentang kepemilikan fasilitas produksi dan fasilitas lab uji, maka anggota GAMATRINDO saat ini menjadi 10 (sepuluh) perusahaan. Anggota GAMATRINDO terus melakukan investasinya dan telah menyelesaikan pembangunan pabrik barunya dan anggota lainnya juga telah melengkapi fasiltas produksi sesuai dengan perkembangan teknologi lampu, maka kemampuan seluruh anggota GAMATRINDO sbb:.

  • Kapasitas produksi;
  1. Lampu Pijar : 38,4 juta unit /tahun
  2. Lampu CFL/LHE : 98,7 juta unit/ tahun.
  3. Lampu Bulb LED : 55,29 juta unit/tahun.
  4. Lampu luminer LED : 5,1 juta unit/tahun.
  • Investasi (total) : Rp. 583,7 milyar
  • Daya serap tenaga kerja : 2351 orang.

2. Impor dan ekspor.                                                                                        Kelesuan ekonomi global yang juga masih dirasakan di Indonesia sampai saat ini.  Hal in juga ternyata mempengaruhi daya beli masyarakat. Dan terkait dengan lampu, maka GAMATRINDO juga memperhatikan bahwa sejak penggantian lampu pijar dengan lampu CFL/LHE yang sudah mencapai 99% Maka terjadi masa siklus penggantian lampu menjadi lebih lama, karena umur lampu CFL/LHE lebih lama dibandingkan lampu pijar. Sehingga kedua faktor tersebut telah mempengaruhi impor lampu CFL/LHE. Dari data BPS sejak 2012 tren impor terus menurun sebesar 20% /tahun. Hal ini didukung dengan mulai dikenalnya lampu LED, yang impornya mulai merambat naik rerata 40% lebih dalam 4 tahun terakhir.

screenshot-78

Sumber :BPS diolah

screenshot-81

Demikian pula untuk ekspor. Anggota GAMATRINDO telah merintis ekspor lampu LED ke negara Timur Tengah dengan nilai rata-rata US$ 1 juta/tahun. Dalam 3 tahun mendatang GAMATRINDO memperkirakan impor dan ekspor lampu CFL/LHE akan digantikan dengan lampu LED.

  1. Lampu LED.

Sesuai dinamika perkembangan industri lampu, maka sejak 2010 lampu LED sudah mulai diperkenalkan di pasar dalam negeri. GAMATRINDO memantau bahwa perkembangan lampu LED sampai saat ini sangat dinamis. Oleh karena itu, anggota GAMATRINDO juga mulai belajar dan mengembangkan lampu LED dan  mengikuti perkembangan teknologi LED itu sendiri. Berbagai jenis lampu dan penggunaannya dapat dikembangkan dengan teknologi LED. Lampu perumahan dan  lampu jalan mempunyai prospek pasar yang baik di Indonesia.

Salahsatu karakter dari lampu luminer LED atau yang lebih dikenal dengan lampu jalan adalah desainnya  yang dapat dibuat sesuai selera konsumen. Sehingga dengan kemampuan rancang bangun dan  berbekal berbagai sumber bahan baku/komponen maka kita dapat lihat berbagai bentuk lampu jalan/industri yang ditawarkan di berbagai pusat penjualan lampu   Untuk itu anggota GAMATRINDO yang mempunyai kemampuan rancang bangun dapat memberikan solusi dan menawarkan produk lampu jalan sesuai selera konsumen dan penggunaannya.

  1. Potensi pasar lokal lampu LED.

Memperhatikan program pembangunan perumahan secara nasional, dimana sesuai dengan informasi dari Kemenpupar, maka dibutuhkan sekitar 1,2 juta  rumah setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan rumah sebanyak 30 juta pada tahun 2025. Disamping itu, berdasarkan data dari RUPTL- PLN 2016-2025, maka angka kebutuhan kenaikan pelanggan sektor perumahan mencapai 3,2 juta per tahun. Perumahan merupakan sektor yang potensial sebagai pasar lampu di dalam negeri. Faktor umur lampu, daya beli masyrakat dan jumlah serta segmentasi pelanggan PLN menjadi bahan kajian dalam menghitung besaran potensi pasar dalam negeri. Dari hasil analisis tersebut, maka GAMATRINDO memperoleh hasil regresi linier kebutuhan lampu sebagamana dalam grafik dibawah ini.

screenshot-80

  1. Tantangan dan masalah yang sedang dihadapi.

1)Tren penurunan harga LED.

      Persaingan sengit telah terjadi diantara pabrikan chips di Cina dan dunia sehingga terjadi oversupply 15-20% di dunia. Oleh karena itu, telah   menimbulkan upaya yang sangat berarti dalam efisiensi produksi dan performance. Sehingga yang dirasakan saat ini adalah adanya tren penurunan harga LED package yang sudah mendekati harga materialnya. Sehingga perkembangan ini membuat anggota GAMATRINDO harus extra hati-hati dalam mengelola produksi lampu LED.

2) Umur lampu LED.

     Salah satu keunggulan lampu LED adalah umur lampu yang lebih panjang daripada jenis lampu pendahulunya. Beberapa merek dengan teknologi LED package yang baik mampu memberikan umur lampu sampai 20 tahun. Namun demikian, umur lampu yang panjang tersebut menjadi bumerang bagi pabrikan baik pabrikan LED package maupun industri lampunya sendiri. Dengan memiliki umur lampu yang panjang dampaknya mulai dirasakan dengan semakin lama siklus penggantian lampu. Hal ini sudah mulai dirasakan oleh pabrik-pabrik di Cina. Sehingga kapasitas produksinya secara penuh akan dipakai hanya pada periode tertentu saja, selain adanya dampak oversupply.

3) Potensi persaingan tidak sehat:

Sesuai era pasar bebas saat ini, pasar  lampu dalam negeri cukup menarik bagi pelaku usaha baik dari dalam negeri  maupun luar negeri, Dari data pelanggan PLN terdapat pelanggan 450 VA dan pelanggan 900 VA total 45,1 juta pelanggan. Sedangkan pelanggan yang layak mendapat subsidi berjumlah 23,15 juta pelanggan. Apabila setiap pelanggan membutuhkan minimal 5 lampu/pelanggan. Maka rentang kebutuhan lampu untuk pelanggan 450VA-900VA sebesar 115- 225 juta lampu.

Dalam kaitan dengan kondisi ekonomi saat ini  yang telah menurunkan daya beli masyarakat. Maka sebagai konsekuensi  (apabila ada) penerapan SNI wajib, maka harga lampu jadi lebih mahal, karena  biaya sertifikasi standar. Berdasarkan pengalaman dalam produksi lampu CFL/LHE maka kebutuhan lampu untuk masyarakat (pelanggan PLN 450VA-900VA) sebanyak 115-225 juta lampu  menjadi potensi besar  masuknya lampu selundupan/ilegal. Sehingga potensi persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi disebabkan oleh:

  • Penyelundupan.

Saat ini menurut data terdapat lebih 1200 pelabuhan laut (diluar pelabuhan khusus) yang tersebar diseluruh wilayah tanah air. Pelabuhan ini yang kurang pengawasannya menjadi potensi penyelundupan. Potensi dan kelemahan pengawasan di pelabuhan telah menjadi perbincangan oleh pelaku usaha di negara asal.

  • Impor borongan.

Seperti yang terungkap pada saat Menkeu berada di Pacific Place, Jakarta, bahwa salah satu potensi ilegal impor adalah melalui mekanisme impor borongan Sejak dulu sudah diungkapkan tapi kurang ditanggapi secara serius.

.Harapan kepada Pemerintah.

1.Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut diatas GAMATRINDO mengharapkan dukungan dan keberpihakan dari Pemerintah sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam membangun industri lampu dalam negeri. Agar industri lampu dalam negeri tetap mampu tumbuh dan menciptakan lapangan perkejaan.

 Untuk itu, dalam  kondisi iklim usaha saat ini, maka mengharapkan agar Pemerintah tidak menerbitkan berbagai kebijakan yang membebani pelaku usaha dengan berbagai kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan biaya produksi.

.2, Dalam mensikapi desakan penerapan standar lampu LED, maka sesuai dengan kaidah dalam penerapan standar, untuk itu Pemerintah perlu memperhatikan:

1)SNI adalah standar yang disusun untuk kepentingan industri dalam negeri sesuai dengan UU. No.20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Maka kesiapan industri dalam negeri sebagai pihak pemilik SNI lampu LED merupakan  pihak yang pertama kali yang akan mengalami dampaknya. Oleh karena itu, Pemerintah  wajib mendengarkan masukan dari industri dalam negeri sebagai komponen utama dalam penerapan standar yang mempunyai tujuan mulia yaitu meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Sehingga usulan penerapan SNI lampu LED harus dari industri lampu lokal.

2).Kesiapan lab uji di dalam negeri juga menjadi bagian utama dalam penerapan standar. Dengan berbagai alasan dan argumen, tidak mungkin industri lampu dalam negeri menerapkan standar di negaranya sendiri tetapi harus melakukan pengujian lampunya di negara lain.  Sementara ini, lab uji dalam negeri belum siap untuk melakukan pengujian lampu LED. Banyak aspek yang harus dibahas lebih detail tentang SNI lampu LED. Oleh karenanya, tidak bisa kita memaksakan kehendak dengan berbagai argument yang tidak dapt diterima secara teknis.

3).Untuk itu, perlu ada kajian yang komprehensif tentang manfaat dan resiko penerapan standar lampu LED dengan tidak ada target memaksakan penerapan standar, kalau memang akan berdampak negatif kepada industri lampu dalam negeri

4).Sebelum semua permasalahan tersebut diatas dapat diminimalkan, maka penerapan standar lampu LED pada saat ini hanya akan membebani industri lokal. Dan memberi keuntungan kepada industri lampu negara lain, yang didukung penuh oleh Pemerintahnya. Sehingga lampu impor LED legal dan ilegal akan menguasai pasar domestik, sementara industri lampu lokal akan bertumbangan seperti  pengalaman buruk pada saat penerapan standar lampu CFL/LHE.

Pemalsuan Produk lampu milik anggota GAMATRINDO dengan melanggar HKI – Desain Industri

Produk Palsu 2

Para pengusahan industri lampu dalam negeri telah menemukan adanya produk ilegal yang beredar dimasyarakat dengan menggunakan merek dan desain industri yang memiliki kesamaan dengan produk yang secara hukum dimiliki perusahaan anggota Gamatrindo. Kesamaan produk ini dari sisi desain kemasan, penempatan gambar, jenis huruf, warna dan/atau logo produk. Produk ilegal ini tentunya sangat merugikan pelaku industri dan masyarakat.

Produk Palsu 1Pada kemasan produk ilegal yang diperoleh di wilayah Jawa Timur ini, tidak terdapat tanda SNI dan nomor registerasi produk (NRP) yang merupakan tanda yang wajib dicantumkan pada produk LHE, serta bahan yang digunakan pun berkualitas rendah.

Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan keaslian dalam memilih produk, serta pihak berwenangpun dapat segera menindak para pelaku pemalsuan ini.