Category Archives: Regulasi

GAMATRINDO TOLAK USULAN PENERAPAN SECARA WAJIB SNI LAMPU LED SWABALAS

Pertemuan Pimpinan dan anggota GAMATRINDO dengan Direktur IET, Kemenperin di lantai 11 Gedung Kemenperin. (10/07/2018

Pada tanggal 10 Juli 2018, pimpinan dan anggota GAMATRINDO melakukan audiensi dengan Direktur Industri Elektronika dan Telematika, Kemenperin, Achmad Rodjih Almanshoer. Maksud pertemuan tersebut adalah untuk  mengingatkan kembali kepada Pemerintah  kondisi industri lampu dalam negeri yang sesungguhnya. Adapaun tujuan pertemuan tersebut agar Pemerintah tidak serta-merta menerima terhadap usulan agar SNI lampu LED swa-ballast diterapkan secara wajib dari berbagai pihak yang tidak mewakili industri dalam negeri. Pada kesempatan tersebut, pimpinan GAMATRINDO mempertegas kembali bahwa saat ini belum  tepat  waktunya untuk menerapkan secara wajib SNI lampu LED swa-ballast.

Kepada Pemerintah diingatkan kembali tentang  pengalaman buruk dan pahit yang dirasakan oleh industri lampu dalam negeri untuk SNI  LHE. Pada kenyataannnya penerapan secara wajib SNI LHE tidak dapat menghambat impor tapi terjadi sebaliknya.  Impor LHE semakin membanjir termasuk illegal impor. Industri lampu lokal bertumbangan sehingga tidak lebih dari 5 perusahaan/pabrikan yang bertahan sampai saat ini. Penguasaan teknologi, kapasitas produksi yang sangat besar, dan dukungan Pemerintah yang maksimal di negara asal lampu LHE impor, sangat berperan dalam penetrasi pasar negara kita. Termasuk masih kurang maksimalnya keberpihakan pengawasan kepada industri dalam negeri. Masih sering terjadi akhir-akhir ini, pengawasan lebih banyak memilih produk lampu yang mempunyai identitas jelas.

Pada saat ini, negara Tiongkok mempunyai kapasitas produksi dan penguasaan teknologi LED jauh lebih baik dan telah menjadi negara pemasok utama lampu LED dunia. Sehingga bagi produsen di Tiongkok tidak ada permasalahan dengan segala macam aturan teknis seperti SNI lampu LED. Semua ketentuan teknis SNI lampu LED akan dengan mudah dapat dipenuhi. Sedangkan industri lampu dalam negeri harus berhitung banyak, karena produksinya masih terbatas.  Dinamika teknologi LED masih berkembang sehingga setiap delapan sampai duabelas bulan harus menyesuaikan, agar tidak ditinggalkan konsumen dan exist terus dipasar.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.86 tahun 2009 tentang Standar Nasional Indonesia bidang Industri dan Peraturan Kepala BSN No.1 Tahun 2011,  bahwa kaidah penerapan secara wajib SNI harus memperhatikan kesiapan industri dalam negeri. Industri dalam negeri adalah pihak pertama yang menerima dampak penerapan secara wajib SNI apapun. Namun demikian,  sampai saat ini, industri lampu dalam negeri belum merasakan keberadaan Pemerintah.  Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2018 yang mencakup penerapan secara wajib SNI Luminer, sebagai revisi Peraturan Menteri ESDM No. 17 Tahun 2009. Sudah 19 tahun penerapan secara SNI Luminer tidak efektif, namun tetap saja Kementerian ESDM  tidak mendengar suara industri dalam negeri. Untuk itu, pimpinan GAMATRINDO telah mengirim surat keberatan kepada Menteri ESDM. Memperhatikan proses penyusunan kebijakan tersebut, maka GAMATRINDO  masih berkeyakinan bahwa penerapan secara wajib SNI Luminer tetap tidak akan efektif, dengan berbagai dasar pertimbangan seperti pada artikel sebelumnya. Dipihak lain industri lampu dalam negeri tersandera.

Pengamatan GAMATRINDO dalam kaitan dengan SNI, banyak usulan yang sebetulnya tidak mewakili industri dalam negeri. Namun dengan kemampuan sumber daya dan lobby , maka Pemerintah dengan sangat mudah  menerima usulan tersebut untuk dijadikan suatu kebijakan. Industri dalam negeri yang tidak siap dan  mempunyai keterbatasan, terpaksa harus menerima. Pada akhirnya, industri dalam negeri  tinggal memilih terus atau tutup.

Semoga dibawah pimpinan Presiden saat ini, segera para pimpinan K/L untuk kembali berpihak kepada industri dalam negeri. Semoga.

Qua vadis SNI Luminer.

Seminar bersama Kemenperin-JICA, 28 April 2017, Gren Melia.

Dalam rangka kerjasama antara Kementerian Perindustrian melalui BPPI Kemenperin dan JICA  Jepang, pada tanggal 28 April 2017 GAMATRINDO diundang sebagai narasumber dalam acara seminar Proyek Pengembangan Laboratorium Pengujian Elektronika dan Industri LED . Pihak JICA pada kesempatan tersebut menyampaikan kerangka proyek kerjasama yang mempunyai 4 (empat) output. Adapan sasaran yang akan dicapai adalah 1). Meningkatnya kemampuan untuk mengembangkan standar produk LED.                     2). Meningkatnya kemampuan untuk menguji produk LED,                  3). Meningkatnya kemampuan pengawasan pasar terhadap produk LED, dan 4). Meningkatnya kemampuan untuk mendorong desiminasi produk LED. Melihat perkembangan industri dalam negeri yang terjun kedalam produksi lampu LED, tampaknya kerjasama ini mempunyai harapan agar industri lampu dalam negeri akan mendapat bantuan. Akan tetapi berdasarkan pengalaman dalam kerjasama dengan pihak asing manapun, keberhasilannya dikembalikan kepada kemampuan penerima bantuan untuk mengambil secara maksimal ilmu yang diberikan. Didunia industri tidak dikenal adanya alih teknologi dengan gratis. Kecuali untuk ilmu yang sudah usang dan tidak digunakan lagi oleh pemberi ilmu, karena sudah memiliki ilmu yang baru dan tidak mungkin dapat dikejar oleh ilmu yang sudah usang tersebut.

Negara Jepang dalam teknologi LED termasuk sebagai negara yang berhasil dalam pengembangannya.  Nobel Fisika tahun 2014 jatuh ke tangan 2 ilmuwan di Jepang dan 1 ilmuwan di Amerika Serikat. Ketiganya berjasa  menemukan cara baru yang lebih ramah lingkungan untuk menerangi dunia. Ketiga ilmuwan peraih nobel berasal dari Jepang tersebut adalah Isamu Akasaki dan Hiroshi Amano dari Nagoya University serta Shuji Nakamura dari University of California di Santa Barbara. Penghargaan Nobel Fisika diberikan di Stockholm pada tanggal 7 Oktober 2014. Temuan yang menghantarkan tiga ilmuwan itu meraih nobel adalah sumber cahaya baru, yaitu Light Emitting Diode (LED) biru. Dengan LED biru, cahaya putih bisa diciptakan dengan cara baru yang lebih hemat energi. Sejak saat itu, pemerintah Jepang mulai lebih gencar mendorong penggunaan teknologi LED khususnya untuk system penerangan. Keberpihakan pemerintah Jepang dalam penggunaan teknologi LED juga  dituangkan kedalam berbagai kebijakan insentif untuk investasi industri LED dan bantuan melalui subsidi program pembangunan dengan anggaran negara.

Dalam penyusunan standar  JIS untuk penerangan LED juga mengacu kepada IEC, dan sebagian besar JIS untuk luminer menurut keterangannya sudah diterapkan secara wajib. Namun belum sempat didalami secara detail apakah sama definisi penerapan wajib seperti yang berlaku di Indonesia. Satu hal yang menarik disampaikan bahwa pengujian untuk parameter Blue Light tidak dapat diterapkan. Karena menurutnya bahwa hasil uji parameter ini masih sangat tergantung persepsi dari individu penguji. Sehingga sangat mungkin timbul perdebatan hasil uji dari masing-masing penguji yang berbeda hasil nya. Dalam diskusi tersebut, GAMATRINDO membuka kesempatan JICA untuk membantu anggotanya agar menjadi siap dalam menghadapi rencana penerapan secara wajib seri SNI IEC 60598-2016 pada bulan Juni 2017, sesuai keterangan wakil dari Kementerian ESDM. Sementara program JICA baru efektif mulai tahun 2018, sehingga pihak  JICA mempertanyakan masa transisi untuk penerapan secara wajib seri SNI IEC 60598-2016.

Rapat pembahasan kesiapan industri dalam negeri terhadap rencana penerapan secara wajib SNI Luminer. (3 Mei 2017)

Pada sesi terakhir GAMATRINDO diberi waktu untuk menyampaikan bahan presentasi. Pada kesempatan itu, GAMATRINDO menyampaikan pengalaman buruk saat penerapan standar untuk lampu LHE/CFL. Dan tidak efektifnya penerapan secara wajib standar luminer yang berlaku sejak 2009 ( Permen ESDM.No. 21/2012 ttg perubahan Permen ESDM No. 17/2009 ttg pemberlakuan SNI Luminer sebagai standar wajib). Sampai saat ini, dengan mudah dijumpai dipasar/toko lampu,  luminer lampu termasuk luminer lampu LED yang tidak ada tanda penggunaan SNI. Masalah ini juga GAMATRINDO sudah sampaikan saat rapat  tanggal 3 Mei 2017 di Kemenperin dengan Direktur Industri Elektronika dan Telematika yang juga dihadiri oleh beberapa anggota Alindo. Kondisi seperti telah menghambat pengembangan dan inovasi industri dalam negeri yang mengerti ada peraturan dan sebagai warga negara yang taat hukum, sementara dipasar dengan bebas beredar produk luminer tidak pakai tanda SNI. Sedangkan untuk dapat bertahan, pabrik harus mengembangkan produk sesuai dinamika permintaan konsumen.

Atas dasar tersebut diatas, maka perlu kehati-hatian Pemerintah dalam merumuskan kebijakan penerapan secara wajib SNI luminer seri SNI IEC 60598-2016. Perlu lagi dibahas bersama pelaku usaha yang lebih luas karena ini menyangkut juga industri kecil-menengah. Pembahasan mulai dari ruang lingkup standar, kesiapan industri dalam negeri sebagai pemain utama bukan sebagai pelengkap penderita. Membangun pemahaman yang sama dari parameter yang akan diuji, sehingga diperoleh langkah yang akan disiapkan oleh produsen. Kepada semua pihak yang berkepentingan mendapat informasi yang baik, maka perlu  metode sosialisasi yang efektif. Selanjutnya perlu koordinasi yang efektif dengan pemangku kepentingan untuk mendapat dukungan agar penerapan SNI secara wajib adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan industri dalam negeri bukan membinasakan.

Kalau dipaksakan tanpa ada langkah-langkah tersebut diatas, maka kekuatiran anggota GAMATRINDO dan juga anggota Alindo bahwa akan terjadi dengan mudah industri lampu di Tiongkok mendapatkan SPPT SNI dan segera membanjiri pasar domestik. Akhirnya, industri dalam negeri yang posisi saat ini belum siap dengan pasti akan binasa.

Pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang paling baik, sehingga kita harus belajar dari pengalaman sebelumnya,. Bukan menuruti kepentingan dan ambisi perorangan tetapi mengorbankan kepentingan hajat manusia banyak, bahkan kepentingan bangsa. Janganglah  SNI menjadi pembunuh massal lapangan pekerjaan. Marilah kita kembalikan maksud dan tujuan yang mulia dari adanya standar SNI. Semoga.

Rapat di kementerian ESDM untuk maksimalisasi penggunaan LED

Pada tanggal 2 Agustus 2016 Pada tanggal 2 Agustus 2016 Direktur Konservasi Energi, Kementrian ESDM melakukan rapat pembahasan memaksimalkan benefit penggunaan lampu LED untuk penerangan. Pengurus GAMATRINDO menghadiri rapat tersebut bersama asosiasi lampu lannya beserta wakil Kementerian lainnya. Dalam penjelasan awal ditegaskan bahwa dalam menerbitkan kebijakan tentang pemanfaatan lampu LED, harus dihindari terjadinya pasar dalam negeri dibanjiri produk impor sebagai akibat adanya kebijakan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan bahwa  terjadi defisit neraca perdagangan karena banyaknya produk yang diimpor dibandingkan produksi dalam negeri, yang diakibatkan kurang kuatnya industri di antara hulu dan hilir (seperti industri komponen).

Membanjirnya produk impor akibat terbitnya kebijakan tersebut akan menjadi proses terjadi pengulangan kasus SNI secara wajib untuk lampu CFL. Sampai industri dalam negeri bertumbangan satu-persatu. Pada kesempatan rapat tersebut GAMATRINDO menyampaikan usulan seperti yang tertulis kepada Direktur Konservasi Energi untuk bahan masukan dan bahan pertimbangan sebagai berikut:

  1. Jangan ada kebijakan yang kontraproduktif, untuk itu perlu dilakukan pembahasan secara holistic dengan melibatkan industri lampu dalam negeri secara aktif dan partisipatif dalam setiap perumusan kebijakan.
  2. Setiap kebijakan agar mendahulukan kepentingan investasi dan pertumbuhan industri lampu dalam negeri daripada mendahulukan kebutuhan lampu LED sesaat tetapi menghambat dan mematikan industri lampu dalam negeri.
  3. Dalam rangka program GERAKAN HEMAT ENERGI POTONG 10% oleh Kementrian ESDM, mengusulkan adanya program penggantian lampu disemua gedung Pemerintah dan lampu penerangan jalan umum dengan menggunakan lampu hemat energy berteknologi LED yang menggunakan APBN/APBD. Untuk itu perlu mendahulukan produk lampu LED buatan dalam negeri sesuai dengan Perpres. No.4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres. No. 54 Tahun 2010.
  4. Dalam rangka pengawasan impor lampu, agar segera penggunaan No.HS yang spesifik untuk impor lampu LED (GAMATRINDO sudah memberi surat usulan ke Kemenperin).
  5. Untuk dapat menerapkan standar lampu LED perlu didahului dengan program penerapan secara sukarela sebagai tahap mempersiapkan industri lampu dalam negeri. Dan dalam waktu bersamaan ada program mengembangkan dan meningkatkan kemampuan serta fasilitas uji LPK beserta kelengkapannya.
  6. Diperlukan kehati-hatian dalam menerbitkan kebijakan SNI wajib. Untuk itu perlu melakukan analisis dampak penerapan SNI wajib secara komprehensif dan membangun kesamaan persepsi diantara semua pemangku kepentingan yaitu menumbuhkan industri dalam negeri (bukan membinasakan) untuk kemandirian dengan mengurangi ketergantungan impor.
  7. Memberikan fasilitas insentif investasi (tax allowance, tax holiday atau R&D deductible tax) untuk menumbuhkan industri komponen di dalam negeri..

Dalam diskusi ada beberapa catatan yaitu adanya kesamaan cara pandang dengan Alindo (Asosiasi Luminer Indonesia) tentang industri lampu dalam negeri agar menjadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri. Alindo dan GAMATRINDO sependapat agar anggota masing-masing, sesuai kemampuan dan kompetensi masing-masing untuk difasilitasi  saling melengkapi. Oleh karena itu, anggota GAMATRINDO dapat menindak lanjuti dengan memfinalisasi konsep pembobotan TKDN, untuk dibahas bersama dengan asosiasi lain sebelum disampaikan kepada Pemerintah. Dalam waktu dekat GAMATRINDO berencana membuka komunikasi dengan Alindo beserta anggotanya dengan melakukan pertemuan perkenalan diantara anggota masing-masing. Kesamaan pandangan diantara pelaku usaha akan menghasilkan kekuatan untuk melawan serbuan lampu impor dan mengamankan persaingan sehat dipasar lokal. Semoga.

Label Tanda Hemat Energi berlaku wajib 18 Juni 2015

[English are available at the bottom]

 

D-7-Label-CFL-35x35mm-original-e1423442272325Mulai tanggal 18 Juni 2015, Kementerian ESDM akan memberlakukan secara wajib pembubuhan label tanda hemat energi untuk lampu swabalas  atau dikenal dengan lampu hemat energi yang beredar di Indonesia. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 18 tahun 2014 yang ditandatangani pada bulan Juni 2014. Peraturan Menteri ESDM ini menggantikan sebelumnya No. 06 tahun 2011.

Label tanda hemat energi ini wajib dicantumkan pada kemasan produk berupa gambar yang memiliki tanda bintang mulai dari 1-bintang sampai dengan 4-bintang. Semakin banyak bintang menandakan produk semakin Hemat. Label ini akan memberikan informasi dan membantu masyarakan dalam memilih produk yang diinginkan.

Selain itu, produsen lampu sudah harus mempersiapkan produknya agar menyesuaikan dengan regulasi yang baru, seperti melakukan pengujian dan mendaftarkan produknya ke Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

Berita terkait

http://ebtke.esdm.go.id/post/2014/11/13/712/peraturan.label.hemat.energi.lampu.swabalast

 – English –

Energy Efficiency Labeling will be mandatory implemented on June 18, 2015

Starting on June 18, 2015, the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) will impose compulsory the affixing of Energy Efficiency Label for CFL (known as energy saving lamps) available in Indonesia. This policy is in the MEMR Regulation No. 18 year, 2014, signed in June 2014. This Regulation replaces previous MEMR regulation No. 06 in 2011.

This Energy Efficiency label should be stated and shown on the packaging, and it is an image that has an asterisk marks ranging from 1-star to 4-star. More stars indicates the product more energy efficient. This label will provide information and assist the consumer in choosing the desired product.

In addition, the lamp manufacturers have to prepare their products in order to adjust to the new regulations, such as testing and register their products to the Ministry of Energy and Mineral Resources through the Directorate General of Renewable Energy and Energy Conservation.

 

Related news 

http://ebtke.esdm.go.id/post/2014/11/13/712/peraturan.label.hemat.energi.lampu.swabalast